Oleh : Rifkhan
(Dosen Universitas Pamulang dan
Pemerhati Pendidikan dan Penelitian Perguruan Tinggi)

Siarnitan.id Kebijakan pemerintah presiden Joko Widodo saat periode keduanya seperti terkesan plin-plan, ketidakjelasan kebijakan beliau terlihat dari kembali dileburnya dua kementerian yang saat awal kepemimpinan di periode kedua tahun 2019 terpisah, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (KemenristekBrin) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dari kedua kementerian tersebut terpisah antara Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, hal ini membuat kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan pada periode pertama saat Kementeriaan Riset dan Teknologi masih bergabung dengan Pendidikan Tinggi menjadi tidak efektif saat kedua lembaga tersebut terpisah, khususnya dalam hal kegiatan Tri Dharma yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab Civitas Akademika Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kita bisa lihat ketidakefektifan tersebut dari kegiatan-kegiatan Tri Dharma yang didalamnya terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat yang tidak satu irama pada saat kedua lembaga tersebut terpisah, sebagai contoh mengenai urusan Pendidikan dan Pengabdian masih menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di dalamnya ada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, sedangkan urusan Penelitian menjadi bagian Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional, hal tersebut menjadi permasalahan yang krusial bagi civitas akademika perguruan tinggi dalam hal melakukan tugas dan tanggung jawabnya dari kegiatan Tri Dharma.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini