siarnitas.id – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuat dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah dengan negara-negara tetangga. Mulai dari batas maritim hingga perbatasan darat, isu ini kini ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Kementerian Luar Negeri awal 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dikutip Kamis (15/1/2025).
Bagi Indonesia, penyelesaian batas wilayah bukan sekadar soal garis di peta. Lebih dari itu, isu perbatasan menyangkut kepastian kedaulatan negara, tata kelola kawasan, serta posisi tawar Indonesia di tengah perubahan geopolitik yang berlangsung cepat dan penuh ketidakpastian.
Pemerintah RI menegaskan akan terus memperkuat langkah-langkah diplomatik yang mampu memberikan kepastian hukum, mencegah potensi eskalasi konflik, sekaligus menjaga ruang dialog konstruktif dengan negara-negara tetangga.
Di tengah situasi global yang sulit diprediksi, Sugiono menekankan bahwa diplomasi Indonesia harus tetap berangkat dari kepentingan rakyat dan prinsip perlindungan negara terhadap warganya.
Dalam konteks kedaulatan dan keamanan nasional, Menlu menilai stabilitas kawasan tidak hadir dengan sendirinya. Oleh karena itu, kepastian batas wilayah dipandang sebagai fondasi yang tidak dapat ditawar.
“Untuk itu, penyelesaian batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga adalah prioritas kita. Kejelasan batas wilayah merupakan prasyarat bagi kedaulatan dan stabilitas,” ujar Menlu.
Sugiono juga menegaskan bahwa agenda perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan terhadap hukum internasional dan pengelolaan stabilitas kawasan secara konsisten.
Sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam penyelesaian sejumlah isu perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam.
“Sepanjang tahun 2025, kemajuan signifikan telah dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam,” ungkapnya.
Lebih jauh, Sugiono memandang bahwa penegasan batas wilayah tidak berdiri sendiri. Dalam perspektif yang lebih luas, kedaulatan nasional juga membutuhkan postur pertahanan yang tangguh serta jejaring kerja sama strategis yang saling menguatkan.
“Dalam lingkup yang lebih luas, kedaulatan juga memerlukan postur pertahanan yang tangguh dan kerja sama yang strategis. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan kita turut dibangun melalui jaringan strategis yang saling menguatkan dengan mitra-mitra kunci,” paparnya.
Dalam satu tahun terakhir, Indonesia telah menyepakati berbagai kerja sama di bidang pertahanan dan penegakan hukum dengan sejumlah negara, di antaranya Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania.
Selain itu, Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.
“Dalam setahun terakhir, kita menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk di antaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam,” sebut Sugiono.
Menlu menekankan bahwa di era meningkatnya risiko salah perhitungan global, sinergi antara kebijakan luar negeri dan pertahanan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas.
Ketahanan Indonesia, tegasnya, tidak dibangun melalui unjuk kekuatan, melainkan lewat kepastian, pencegahan, dan pembukaan ruang dialog.
“Berbagai kesepakatan ini merupakan komitmen untuk memperdalam kepastian kerja sama dan interoperabilitas. Sepanjang satu tahun terakhir, kita juga telah melakukan empat dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dengan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan pada awal tahun ini dengan Turki,” terangnya.
Dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, posisi Indonesia terus diarahkan untuk melindungi segenap bangsa, menjaga kepentingan nasional, serta berkontribusi aktif dalam menciptakan ketertiban dunia melalui pendekatan yang adaptif, realistis, dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
