Pengaduan ke Polisi Lambat Ditangani? Jangan Nyerah, Ini Aturan Hukumnya

Oleh: Sutejo Simatupang, SH (Praktisi Hukum)

Siarnitas.id Sehubungan dengan sering terhambatnya suatu Laporan ataupun Aduan atas Dugaan tentang terjadinya suatu Tindak Pidana yang dilihat ataupun dialami langsung oleh masyarakat umum pada pihak berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia diwilayah Hukum Masing–masing sesuai dimana tempat kejadian itu terjadi ataupun berlangsung.

Yang mana sangat sering dijumpai atas beberapa laporan tersebut dirasa cukup lama dalam hal penanganan hingga samapi ke tahap P21 atau yang dalam bahasa sederhananya berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan untuk mulai disiapkan dakwaan hingga sampai penuntutan dalam Persidangan di muka pengadilan yang mana pada akhirnya seseorang
dapat divonis terbukti atau tidaknya melakukan suatu tindak pidana, bersalah atau tidaknya
seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, serta berapa lama seseorang menjalani masa
hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang tentunya didasarkan atas
bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang mengetahui melihat ataupun mengalami peristiwa
tersebut dan ditambah dengan keyakinan Hakim setelah menjalani proses–proses persidangan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pertama-tama mungkin dimasyarakat umum masih banyak yang belum mengetahui apa itu
Pelaporan dan Pengaduan serta apakah keduanya tersebut sama saja ?

Definisi laporan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP yang menyatakan
laporan adalah “Pemberitahuan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan
Undang-Undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan
terjadinya peristiwa pidana” Sedangkan definisi Pengaduan dapat dilihat dalam Pasal 2 angka
25 KUHAP “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang
yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Sejalan dengan hal tersebut, Menurut R. Tresna dalam buku Azas-azas Hukum Pidana
Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting, istilah pengaduan (klacht)
tidak sama artinya dengan pelaporan (aangfte), bedanya adalah:

1. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan
hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.

2. Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat
diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.

3. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di
dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan
penuntutan.

Jadi merujuk pada ketentuan serta pendapat ahli diatas, maka keduanya merupakan hal yang
berbeda.

Kemudian, mengapa masyarakat yang mengalami ataupun melihat peristiwa Pidana harus
melaporkan ataupun mengadukan suatu Tindak Pidananya kepada pihak berwajib sebagaimana
wilayah Hukumnya masing-masing dimana tempat kejadian itu terjadi ?

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 ayat (2) dikatakan
“Untuk wilayah administrasi kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan
daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu”. Lebih lanjut, terdapat daerah hukum
kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007: Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah provinsi Kepolisian
Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota Kepolisan Sektor (Polsek) untuk wilayah
kecamatan. Sebagai contoh : Jika Anda melihat ada suatu tindak ataupun peristiwa pidana di
suatu kecamatan, maka Anda dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian tingkat Sektor
(Polsek) di mana tindak pidana itu terjadi.

Akan tetapi, Namun, bukan berarti masyarakat tidak bisa melaporkan hal tersebut ke
daerah hukum lain. Masyarakat juga dibenarkan/dibolehkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, misal melapor ke Polres, Polda, atau Mabes Polri.

Hal ini juga nantinya berhaluan sampai dengan (Kompetensi Relatif Pengadilan) atau
dengan kata sederhananya berwenag atau tidak berwenangnya Pengadilan Negeri disuatu
wilayah untuk mengadili suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Kemudian setelah mendatangi kantor polisi, masyarakat bisa langsung menuju ke bagian SPKT
(Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang
pelayanan kepolisian. Berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi, dan kemudian masyarakat yang melapor/mengadu segera dibuatkan Tanda bukti lapor berdasarkan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 (1) Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C.

Namun ternyata dalam bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, Penulis seringkali mendapatkan keluhan daripada masyarakat perihal lambatnya penanganan perkara pidana yang dilaporkan ataupun diadukan yang melihat ataupun mengalami peristiwa hukum
tersebut. Sebagai contoh yang dapat Penulis sampaikan berdasarkan pengalaman sebagaimana Profesinya sebagai Pengcara dan yang juga sekaligus merupakan Kuasa Hukum “A” pernah mendampingi Kliennya dalam mengadukan suatu tindak pidana yang dialami oleh Kliennya
sendiri, dengan kronologis sebagaimana berikut :

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020, Si “A” mengadukan tentang adanya dugaan tindak
pidana Penganiayaan yang terjadi di Tempat Kejadian yang beralamat di Kota “XY” yang
dialami olehnya sendiri sebagai Pelapor, yang dilakukan oleh Sdr. “B” selaku Terlapor,
kemudian atas laporan sebagaimana tersebut telah pula dilakukan Visum Et Repertum Nomor
: 1..1/VER/…/2020/…. dengan Hasil luka berat dan Memar yang dialami oleh “A”,

kemudian setelah beberapa saat atas Laporan tersebut juga telah diperiksa beberapa orang
saksi. Bahwa atas hal tersebut telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP) ke-1 dan Ke-2, Namun Penulis yang bertindak selaku Kuasa Hukum Si
“A” justru kaget setelah melihat isi dari Surat tersebut yang nyatanya hanya memuat yang
pada pokoknya menyebutkan “apabila kami ingin memerlukan penjelasan dimohon untuk datang
ke polsek “XY” untuk bertemu Penyidik” yang mana atas isi daripada SP2HP tersebut jelas
bertentangan dan berbeda dengan ketentuan ataupun format SP2HP yang telah ditentukan
dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Sistem Informasi Penyidikan Pasal 11 Ayat (2) yang menyebutkan “SP2HP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. pokok perkara; b.tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya: dan c. permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan” Kemudian, atas Laporan tersebut juga telah diterbitkan SP2HP ke-3 Nomor :B/1../…/2021/Sek….., yang menyebutkan dalam salah satu poinnya menyatakan tentang tindak lanjut yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses perkara laporan masih dalam tahap penyelidikan dan akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan ke tahap penyidikan, seharusnya apabila Pihak Polsek “XY” telah menerbitkan SP2HP maka proses penanganan perkara sudah ada dalam tahap Penyidikan, Kemudian sudah sampai manakah sebenarnya proses penanganan perkara di Polsek “XY” telah dilakukan ? apakah masih dalam tahap Penyelidikan ataukah sudah masuk kedalam
Tahap Penyidikan ? karena jelas kedua hal tersebut adalah merupakan hal ataupun pengertian ketentuan Hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 5 “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Angka 2 “Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Serta mengingat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Angka 27 yang berbunyi “Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan” yang mana jelas tertuang pada SP2HP Ke-1 dan SP2HP Ke-2 telah dinyatakan bahwa proses tersebut adalah merupakan proses Penyidikan; Bahwa atas hal tersebut penanganan perkara yang dilaporkan/diadukan oleh “A” menjadi simpang siur, dan aneh ketika suatu proses penanganan perkara yang telah masuk kedalam tahap penyidikan tindak pidana diturunkan kembali
statusnya menjadi kedalam tahap Penyelidikan;
Jadi bagaimana apabila masyarakat mengalami hal yang serupa sebagaimana contoh yang penulis buat diatas ?

Maka saran Penulis adalah silahkan masyarakat yang merasa penanganan perkara yang ditangani oleh pihak Penyelidik/Penyidik yang bertugas disuatu kesatuan berdasarkan tempat masyarakat melaporkan/mengadukan peristiwa pidana yang terlalu lama dan berlarut-larut tidak ada kejelasannya, datang ke Penyelidik/Penyidik yang menangani ataupun ditugaskan untuk perkara tersebut dan tanyakan perkembangannya. Jika memang masih dalam tahap Penyelidikan, tentunya maka masyarakat haruslah menanyakan kepada pihak Penyelidik kapan status laporan tersebut ditingkatkan menjadi tahap Penyidikan karena berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 20 (1) “Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyelidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan” dan Pasal 21 (1) “Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa.”

Melihat ketentuan diatas maka dapat dijelaskan bahwa hal tersebut adalah yang menentukan
dapat atau tidaknya suatu perkara yang dilaporkan/diadukan tersebut ditingkatkan
prosesnya ke tahap Penyidikan ataukah dihentikan suatu Penyelidikan karena bukan merupakan suatu tindak Pidana.

Namun apabila setelah masyarakat menanyakan perkembangan perkaranya dan telah telah diproses hingga tahap Penyidikan maka seharusnya sebagaimana ditentukan yang diatur
dalam Merujuk Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, “Penyidikan dilakukan dengan dasar :Laporan polisi; dan Surat Perintah Penyidikan. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP. SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan”. Kemudian merujuk pada Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan
Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan
bahwa “Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah
Penyidikan meliputi : 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah”; Bahwa melihat ketentuan tersebut maka lamanya penanganan ataupun penyelesaian penyidikan suatu tindak pidana adalah merujuk pada tingkat kesulitan penanganan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut dikeluarkan.

Selain itu, kepada masyarakat yang bertindak sebagai pelapor/pengadu, maka penulis
sarankan Anda untuk mengetahui benar nama Penyidik pada instansi kepolisian terkait yang
ditugaskan untuk menyidik perkara Anda. Sebab tidak semua anggota polisi pada instansi
kepolisian terkait menangani perkara Anda.

Kemudian apabila masyarakat merasa sudah
lewat waktu setelah SPDP dikeluarkan dan tahap Penyidikan telah dilakukan namun belum
juga mendapatkan kejelasan kapan tahap penyidikan diselesaikan hingga pelimpahan ke pihak kejaksaaan atau dengan bahasa lain P21, maka masyarakat dapat menanyakan perihal Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP, yang
merupakan surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan.
Maka masyarakat yang bertindak sebagai Pelapor tersebut juga dapat mengadukan/melaporkan perbuatan pihak penyidik yang melalaikan hak-hak Pelapor yang jelas juga merugikan dengan merujuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan
Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan serta menrujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia Pasal 14 “Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum
sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: (a) “mengabaikan kepentingan
pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” serta huruf (g) “menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya” dan serta termuat dalam Pasal 15 huruf F “Setiap Anggota Polri dilarang mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

pengayoman, dan pelayanan”;
Serta lebih lanjut dijelaskan bahwa pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia Pasal 20 (1) “Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar” Demikian penjelasan yang Penulis buat yang mana bertujuan untuk terciptanya Hak asasi manusia sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), serta terciptanya suatu instansi penegak hukum sebagaimana ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian seluruh informasi hukum yang penulisan ini disiapkan semata–mata untuk
tujuan pendidikan dan bersifat umum, serta untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik
terhadap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat pada umumnya.

Dasar Hukum:• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan;
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here