siarnitas.id – Pembangunan Perumahan Bio District BSD yang diduga melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari fraksi Partai PSI, Alexander Prabu.
Anggota DPRD Tangsel tersebut mengatakan, pengawasan (pengendalian) proses pembangunan masih lemah oleh Dinas terkait, dan mestinya harus ditinjau ulang perizinannya.
Dari informasi yang dihimpun, gambar lokasi perumahan Bio District dan data perizinan PBG melalui surat bernomor SK-PBG-367401-xxx yang dikeluarkan oleh DPMPTSP masih ada kekurangan.
Pasalnya, izin pembangunan 64 unit itu, ternyata baru 12 unit yang mendapat izin. Maka dari itu, Anggota Komisi IV DPRD Tangerang Selatan (Tangsel), Alexander Prabu menegaskan, dalam pembangunan gedung atau perumahan tidak boleh ada pelanggaran, meskipun telah mendapat izin PBG.
“Pertama, pembangunan itu tidak boleh melanggar aturan, apalagi GSS. Yang kedua, saya minta DPMPTSP melihat kembali ijinnya. Bener gak nih bahwa jumlah bangunan 12 unit kok bertambah. Itu kan salah,” ungkapnya, saat ditemui wartawan, seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Tangsel, ditulis pada Senin (22/7/2024).
Dengan adanya dugaan pelanggaran itu, Alex meminta agar Satpol PP Tangsel untuk menyidak serta menertibkan pembangunan Perumahan Bio District BSD yang berlokasi di Jalan Raya Serpong, Cilenggang, Tangsel tersebut.
“Saya minta Satpol PP nih untuk sidak, untuk menertibkan. Kita kan punya aturan, gitu. Jika perlu, dipanggil atau dihentikan dulu, lihat ijin sebenarnya. Kalau saya gitu aja,” jelas Bang Alex, sapaan Politisi PSI Kota Tangsel.
Menurut Alex, dugaan pelanggaran Bio District BSD yang menabrak aturan GSS itu akan menimbulkan potensi bencana longsor.
“Ngga, kalau saya melihatnya begini, kan ada izin PBG nya sekian. Satpol PP melihat bener gak jumlah gedungnya sekian, apa yang dilanggar, itu kan dia bisa nindak. Makanya kan, orang yang membangun itu kan ada izin bangunan,” jelasnya.
Baca Juga : FDAS Tangsel Menduga Pembangunan Perumahan Bio District tak Sesuai Aturan
“Menurut saya, Satpol PP harus lihat, gak usah dinas teknis, kan terlihat kasat mata, jumlah 12 ternyata sekian, lalu garis sepadan sungainya bisa dilihat juga. Itu kan gak boleh dilanggar loh, sungai ada untuk mengurai banjir, penghijauan, dan biota air. Kalau saya lihat, itu juga berpotensi longsor,” tambahnya.
Alex memastikan, akan mempertanyakan permasalah tersebut kepada dinas-dinas terkait yang merekomendasikan izin PBG Bio District Serpong.
“Nanti saya akan tanyakan dinas terkait yang juga ikut merekomendasikan. Nanti kan saya ada Rakor, pasti saya tanyakan itu,” ungkapnya.
Alex juga menilai, pengawasan atas pembangunan perumahan di Tangsel terbilang lemah. Sebab, Satpol PP tidak tegas dalam menindak pelanggaran.
“Lalu, untuk Satpol PP itu menurut saya jangan nunggu-nunggu, itu kan udah ada aduan. Aduan itu kan harus ditindaklanjuti bener atau tidaknya di lapangan. Kadang-kadang Satpol PP kita ini kan nggak tegas. Saya terus terang aja,” tegasnya.
“Ijin itu harus dilihat dong, gak mungkin, dinas mengeluarkan ijin, lalu melanggar PBG. Wah, itu parah sih kalau melanggar. Kalau rencana membangun 12 jadi 64 itu kan beda dong izinnya, mengurangi biaya perizinan itu namanya,” tambahnya.
Disisi lain, awak media mencoba mengkonfirmasi kepada pihak pengelola perumahan Bio District BSD Serpong. Namun, pihak pengelola sampai saat ini hingga berita ditayangkan, belum ada jawaban.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News