Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada kasus penganiyaan yang dialami korban (FZN) oleh pelaku (F) dengan Nomor: B/29/1/2021/Sekciptim yang diterbitkan oleh Polsek Ciputat Timur (Ciptim) menjadi pertanyaan kuasa hukum korban.

Pasalnya, Sutejo Simatupang SH, Kuasa Hukum korban menilai SP2HP yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2021 dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri tentang Sistem Informasi Penyidikan.

“Kami menerima SP2HP. Namun kami merasa aneh dan kebingungan setelah membaca ataupun mencoba memahami isi dari SP2HP tersebut. Isi surat itu sama sekali tidak menjelaskan mengenai perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang menangani perkara klien kami,” ungkap Sutejo SH saat ditemui di kantor Lawfirm IM (Ibrahim Musawa) & Partner Condet, Jakarta Timur, Senin (18/1/2021).

Malahan, lanjut Sutejo, surat itu hanya berisi nomor laporan dan pasal-pasal yang menurutnya tak perlu dijelaskan kepada pihaknya.

“Di surat itu kita malah diminta kembali kalau butuh informasi lebih lanjut ke Polsek bertemu penyidik,” ujarnya.

Kendati demikian, Sutejo merasa kecewa dengan kinerja Polsek Ciputat Timur yang tidak serius menangani laporan kliennya. Hal itu menurutnya bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan pada Pasal 11 ayat (2) yakni Pokok Perkara, Tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini