Siarnitas.id – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai data yang selama ini disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) masih perlu diperinci lebih detail.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan data riil agar kebijakan dan program pembangunan bisa tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Dimyati saat menerima kunjungan BPS Provinsi Banten. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta adanya penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan BPS, termasuk melalui diskusi rutin setiap bulan.
Dimyati mengatakan, laporan yang dirilis BPS selama ini baru memberikan gambaran umum kondisi masyarakat.
Karena itu, ia ingin ada penyajian data yang lebih rinci agar pemerintah dapat menentukan sektor prioritas yang membutuhkan penanganan cepat maupun berkelanjutan.
“Kalau yang disampaikan BPS dalam setiap rilis triwulan itu kan hanya data gambaran umum, tapi di diskusi itu saya minta disampaikan secara terperinci. Sehingga kita bisa memilih, sektor mana yang membutuhkan penanganan cepat dan sektor mana saja yang butuh penanganan berkelanjutan,” kata Dimyati dalam keterangannya, dikutip Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, kebutuhan akan data yang akurat semakin penting di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tantangan geopolitik saat ini.
Ia menegaskan, setiap program pemerintah harus disesuaikan dengan kemampuan APBD dan mendukung program nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Wagub Banten itu menekankan, data yang diterima pemerintah tidak boleh sekadar laporan administratif, tetapi harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Makanya, saya tidak ingin hanya mendapatkan laporan begitu saja. Tapi harus rill dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah pertumbuhan ekonomi itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk angka pengangguran yang berkurang, inflasi dan sebagainya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dimyati juga mengikuti simulasi Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Ia menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan petugas BPS sebagai bagian dari simulasi sensus.
Ia pun mengimbau masyarakat Banten agar memberikan jawaban secara jujur dan terbuka saat proses pendataan berlangsung.
“Karena kerahasiaan data itu akan terjamin,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana menyambut baik usulan diskusi rutin bersama Pemprov Banten.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan program Satu Data Indonesia.
“BPS itu seperti kompas, di mana ia harus bisa memberikan akurasi data yang kuat. Maka dari itu, ketika ada ide untuk dilakukan pertemuan rutin kami sangat menyambut baik,” ujar Juliana.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
