Siarnitas.id Isu Perbudakan Modern mencuat akhir-akhir ini setelah hadirnya sebuah laporan mengungkapkan eksploitasi Warga Uighur untuk memetik kapas di Xinjiang. Banyak aktivis mengklaim merek fashion besar barat terlibat dalam pelaporan tersebut, hal tersebut memancing respon dunia internasional, salah satunya negara yang merespon pelaporan tersebut adalah Inggris. Dilansir dari media Internasional BBC Indonesia Jumat, 23 April 2021 Komite Bisnis, Energi dan Strategi Industri (BEIS) Majelis Rendah parlemen Inggris mengambil tindakan serius untuk menjatuhkan denda dan memasukkan nama-nama perusahaan yang terlibat dalam aksi yang terjadi di Xinjiang Tersebut.
Xinjiang merupakan tempat yang banyak ditempati oleh etnik minoritas di China, salah satunya termasuk Muslim Uighur didalamnya, wartawan BBC masalah Perdagangan global, Darshini David melporkan 20% produksi kapas dunia berasal dari Xinjiang dan muncul bukti-bukti semakin kuat bahwa warga Muslim Uighur dipaksa bekerja di ladang dan Pabrik. Hal ini mendapatkan respon negatif dari seorang juru bicara pemerintahan Inggris “Kerja paksa adalah salah satu bentuk praktik yang paling tercela di dunia dan pemerintah tidak akan membelanya, entah eksploitasi ini terjadi di inggris atau di luar negeri.”
Respon serupa juga dikeluarkan oleh Nadhruna’im Abdillah Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta tersebut mengatakan: “sangat mengkhawatirkan jika perusahaan-perusahaan melayani jutaan konsumen Inggris, namun Inggris tidak bisa menjamin bahwa rantai suplai mereka bebas dari kerja paksa” respon negatif tersebut muncul akibat belum dikuatkan nya Akta Perbudakan Modern 2015 dan laporan tersebut telah merekomendasikan agar pemerintah mempercepat rencana mengubah dan memperkuat Akta Perbudakan Modern 2015 tersebut.
Na’im juga mendesak sejumlah perusahaan untuk tidak mendukung pelanggaran hak asasi manusia di Cina. “Hubungan antara perbudakan modern dan genosida itu sendiri tidak dapat dipisahkan,” katanya. “Ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan bisnis seperti biasa.”
Isa yang merupakan pemimpin tertinggi otoritas terkemuka dunia terkait penentang kebijakan Cina yang menahan etnis minoritas termasuk Muslim-minoritas Uighur dan Kazakh di provinsi Xinjiang, juga meminta pemerintah Barat untuk berbuat lebih banyak. “Kami belum melihat tindakan nyata untuk menghentikan genosida Uighur ini,” kata Naim, seraya menambahkan bahwa negara-negara Eropa secara khusus belum mengambil “tindakan nyata.”
Dia mencatat bahwa meskipun Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menolak untuk menangani pengaduan genosida terhadap Cina – badan dan organisasi internasional lain di mana Beijing menjadi anggotanya dapat “mengambil tindakan secara politis” dan legal. Cina telah mendapat kecaman internasional yang intens atas kebijakannya di Xinjiang, di mana kelompok-kelompok hak asasi mengatakan sebanyak 1 juta warga Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp interniran.
Beijing mengatakan bahwa pusat-pusat yang dijaga ketat itu adalah institut pendidikan dan kejuruan dan semua yang hadir telah “lulus” dan pulang. Dunia internasional telah berkali-kali mengeritik Cina karena mendirikan sejumlah fasilitas yang digambarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tempat penahanan, di mana lebih sejuta warga Uighur dan warga muslim lainnya ditempatkan. Beijing menyatakan, langkah itu harus diambil untuk mengatasi ancaman dari militan Islam.
