Siarnitas.id – Pemerintah Kabupaten Majalengka menganggarkan sebanyak Rp.1,008.406.500 dana bantuan partai politik (Banparpol) untuk tahun anggaran 2021.
Diketahui anggaran itu nantinya akan dibagikan kepada 9 partai politik yang menduduki parlemen Kabupaten Majalengka, saat ini kesembilan partai yang menduduki parlemen Kabupaten Majalengka, diantaranya PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, PKB, nasdem, PAN, PPP, Demokrat.
Bupati Majalengka H. Karna Sobahi mengatakan, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Majalengka menganggarkan dana bantuan partai politik dengan indeks persentase untuk setiap partai politik berdasarkan hasil perolehan suara yang dimiliki masing masing partai politik.
“Jadi kita sudah rutin menganggarkan bantuan dari pemerintah daerah terhadap partai politik yang ada di Kabupaten Majalengka, indeksnya bantuan itu menghitung dari jumlah total suara yang diperoleh dan duduk di parlemen,” Kata H. Karna, saat ditemui di Pendopo Majalengka, Jum’at Siang (21/5/2021).
Adapun penghitungan secara akumulatif, Bupati menjelaskan 1 perolehan suara di sepakati sebesar Rp 1.500 dan dikalikan sesuai total perolehan suara masing-masing partai politik.
“Indeks per orang kita hitung Rp. 1.500 dan nanti kita akan naikkan nanti untuk 2022 bisa 2.500, kasian sama parpol, kan masih banyak partai politik di Majalengka yang belum punya sekertariat, masih numpang masih ngontrak, belum operasionalnya,” jelasnya.
Dia juga merinci, penerima dana bantuan partai politik paling besar ialah PDI-P sedangkan penerima dana bantuan cukup ialah partai Demokrat.
“Anggaran tertinggi parpol di Majalengka ya PDIP 204 ribu dikali 1.500 berarti hampir 304 Juta, terkecil itu demokrat cuma 33 ribu suara,” lanjutnya.
Dia berharap, penganggaran itu digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama antara partai politik dan masyarakat Majalengka.
“Bantuan ini silahkan manfaatkan baik baik untuk kepentingan partainya, baik itu konsolidasi internal maupun ke masyarakat, terutama dalam rangka membenahi sekertariat yang keliatannya kurang berjalan pelayanan administrasinya, hanya beberapa partai saja, ngontrak juga dibiarkan, jadi jangan sampai partai itu rame mau agenda politik saja, tapi dari sekarang harus dibenahi,” tutupnya. (Fik).
