Siarnitas.id – Polemik pengelolaan parkir di kawasan Ruko Golden Vienna, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), masih belum tuntas.

Pemerintah Kota Tangsel tetap mendorong agar parkir di kawasan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, pihaknya akan mengecek kembali perkembangan persoalan tersebut ke Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel.

“Coba nanti saya cek ke Dishub. Harusnya dalam waktu yang dekat harus segera selesai dan parkiran itu harus bisa jadi PAD. Karena ini kan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya saja satu dua orang. Tapi PAD itu kan kepentingan buat APBD, buat masyarakat,” kata Pilar di DPRD Tangsel, pada Senin (22/6/2026).

BACA JUGA :  Tahun Ajaran Baru 2026, Bus Sekolah Gratis di Tangsel Bakal Tambah Titik Jemput

Menurut Pilar, perbedaan pendapat antara pemerintah dan pengguna ruko masih menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian pengelolaan parkir di kawasan tersebut.

Meski masih ada penolakan dari sebagian pelaku usaha, Pemkot Tangsel memilih mengedepankan pendekatan persuasif.

“Kita juga kan enggak bisa represif ya terhadap masyarakat kita. Mereka pelaku usaha pasti punya alasan, apakah karena ekonomi sekarang lagi kurang bagus, mereka berharap dikelolanya secara manual dulu dan lain sebagainya,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Tapi di sisi lain kan ada kewajiban pendapatan asli daerah yang harus ditingkatkan,” lanjutnya.

Pilar menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang diskusi dengan para pelaku usaha, namun aturan tetap harus dijalankan.

BACA JUGA :  Hore! THR Beras Buat Masyarakat Miskin di Jakarta Dibagikan Rabu Ini

“Kita juga enggak bisa represif kepada masyarakat itu, karena ini warga kita juga, pelaku usaha kita. Tapi kita juga tetap harus aturan tetap dipakai,” tegasnya.

Ia berharap komunikasi yang terus dilakukan dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak sekaligus tetap memberikan pemasukan bagi daerah.

“Nanti minta waktu aja diskusi, komunikasi itu, tapi ujungnya adalah bagaimana tetap itu menghasilkan PAD bagi pemerintah daerah itu,” pungkasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News