Kunjungan Kerja ke TPPAS Nambo, Komisi IV DPRD Jabar Pastikan Bantu Kebutuhan Anggarannya

0

Komisi IV DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) regional Nambo, Kabupaten Bogor, Rabu (10/02/2021).

Edi Bachtiar selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat mengakui bahwa TPPAS Nambo membutuhkan bantuan Komisi IV DPRD Jabar selaku mitra kerja terkait program-program yang harus didukung dari sisi fungsi penganggaran dan pengawasan.

“Supaya kita bisa bekerjasama mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi, terutama kewajiban-kewajiban yang harus disiapkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di Lulut Nambo,” ujar Edi.

Lebih lanjut, dengan mitra kerja yang ada maka TPPAS Lulut Nambo harus saling bekerjasama dengan baik, dan Edi mengatakan bahwa selama ini Komisi IV DPRD Jabar telah mensupport TPPAS Nambo dengan baik sebagai salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Mochamad Ichsan Maoluddin selaku anggota komisi IV DPRD Jawa Barat daerah pemilihan Kabupaten Bogor menegaskan bahwa ternyata sarana untuk proses lelang dari mulai tekhnologi hingga sarana penunjang sudah terpampang angkanya.

“PJU, jembatan timbang, pagar, ketemu angkanya sekitar 220 miliar rupiah, angka itu kalau memang betul-betul bersinergi dengan proses aksklerasi pembangunan TPPAS Nambo ini, kita akan perjuangkan di APBD perubahan 2021, kata Ichsan.

Menurutnya, jika melihat timeline yang telah didengar dalam presentasi rapat kerjanya, Desember 2021 ekspektasi dari pihak Indocement bahwa TPPAS Nambo ini telah menghasilkan produksi RDF di angka 600 ton per-hari.

“Ini bukan main-main, kita sudah punya pengalaman pahit dibeberapa tahun yang lalu dengan adanya cedera janji dari PT JBL, kemudian akan dilanjutkan dengan diakuisisinya PT JBL oleh PT Jasa Sarana yang juga salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Jabar,” imbuh Ichsan.

Kemudian dirinya memastikan bahwa seluruh tim akan mengawal pembiayaan tersebut karena sebagian anggota komisi IV juga anggota badan anggaran sehingga disatu sisi bukan pemanis diawal saja karena ada BUMD didalamnya yang mengawal maka harus ada kehati-hatian juga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini