Siarnitas.id – Mekanisme pengajuan kompensasi biaya pengobatan bagi warga Perumahan Serpong Lagoon, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menuai keberatan.
Warga menyoroti sejumlah persyaratan yang ditetapkan PT Arfa Putra Soegama selaku pengelola Water Treatment Plant (WTP), terutama terkait pendataan korban dan kewajiban melampirkan kajian epidemiologi.
Keberatan tersebut muncul setelah PT Arfa Putra Soegama menerbitkan surat pemberitahuan mekanisme penggantian biaya pengobatan tertanggal 3 November 2026.
Surat itu mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi warga untuk mengajukan kompensasi.
Ketua RT 4 Aquatik Blok F3/35, Suhendar, menilai mekanisme yang ditetapkan perusahaan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan warga terdampak.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketentuan pendataan melalui Google Sheet atau Google Form yang terdaftar di Puskesmas Kranggan.
Warga menilai penggunaan data tersebut berpotensi tidak mencakup seluruh korban karena pendataan Puskesmas dilakukan setelah warga lebih dahulu membuat pendataan secara mandiri.
Perbedaan jumlah data korban dari kedua pendataan tersebut juga menjadi perhatian warga.
Kondisi ini dikhawatirkan membuat warga yang belum tercatat dalam pendataan Puskesmas tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan kompensasi.
Selain pendataan, warga juga mempersoalkan persyaratan lampiran kajian epidemiologi. Mereka menilai kajian tersebut seharusnya menjadi bagian dari data yang disediakan Dinas Kesehatan (Dinkes), bukan dibebankan kepada warga yang mengajukan penggantian biaya pengobatan.
Suhendar mengatakan, terdapat sejumlah ketentuan dalam surat WTP yang membuat warga meragukan proses pengajuan kompensasi.
“Di dalam surat itu juga memang ada banyak hal yang dibangun lewat narasi yang menghindari tanggung jawab,” kata Suhendar, saat ditemui di kediamannya, ditulis pada Sabtu (7/11/2026).
Ia juga menyoroti ketentuan bahwa biaya pengobatan yang telah ditanggung BPJS Kesehatan maupun asuransi lain tidak dapat diajukan kembali.
Menurutnya, mekanisme verifikasi dan penentuan penerima kompensasi perlu dilakukan secara terbuka agar tidak merugikan warga terdampak.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena sebelumnya Wakil Walikota Tangsel telah meminta penyelesaian dalam waktu tiga hari.
Namun, dalam pertemuan pada 27 Oktober 2026, pihak WTP menyampaikan kebutuhan waktu tujuh hari.
Selanjutnya, PT Arfa Putra Soegama menerbitkan surat tertanggal 3 November 2026 yang menetapkan batas penyerahan dokumen paling lambat 25 hari kalender sejak surat diterbitkan.
Ketentuan tersebut semakin memperpanjang proses yang diharapkan warga.
Suhendar menegaskan, warga tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum apabila pihak pengelola WTP tidak bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi.
“Warga akan melakukan tuntutan hukum jika WTP ini tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga meminta pengembang Perumahan Serpong Lagoon, PT Cahaya Subur Lestari atau PT BSA, ikut bertanggung jawab.
Menurutnya, penunjukan PT Arfa Putra Soegama sebagai pengelola WTP dilakukan oleh pihak pengembang.
“Keduanya harus bertanggung jawab,” katanya.
Terkait waktu pengambilan langkah hukum, Suhendar menyebut keputusan tersebut akan ditentukan melalui musyawarah warga.
“Untuk tenggang waktu saya kira itu nanti keputusan warga ya, kapan mereka akan mengambil langkah hukum, karena itu sangat tergantung dari musyawarah mufakat warga,” pungkasnya.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
