Siarnitas.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dipastikan akan menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2026 mendatang.
Pasalnya, pendapatan daerah diproyeksikan berkurang hingga Rp510 miliar akibat adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan pendapatan dalam jumlah besar, pembangunan infrastruktur di Tangsel tidak akan terganggu.
“Belanja fisik (infrastruktur) tidak saya kurangi,” kata Benyamin, ditulis Kamis (16/10/2025).
Benyamin menjelaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama karena masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
Di antaranya pembangunan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Tangsel.
“Kita masih perlu membangun SD, SMP, dan infrastruktur jalan. Yang kita kurangi hanya belanja non-fisik seperti kegiatan rapat, seremonial, dan lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, pemotongan dana transfer ke daerah ini menjadi tantangan serius bagi Pemkot Tangsel dalam menjaga keseimbangan antara belanja dan kebutuhan pembangunan.
Namun, Benyamin menegaskan pihaknya telah mengambil langkah antisipatif dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Benyamin juga membeberkan, rancangan awal APBD 2026 semula diperkirakan mencapai Rp5,3 hingga Rp5,4 triliun. Namun setelah dilakukan koreksi akibat pemangkasan dana transfer, angka tersebut turun di bawah Rp5 triliun.
“Desain awal APBD 2026 kita mencapai Rp5,3 sampai Rp5,4 triliun. Sekarang setelah koreksi di bawah Rp5 triliun,” imbuhnya.
Meski demikian, orang nomor satu di Tangsel itu memastikan bahwa arah kebijakan fiskal tahun depan tetap fokus pada pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
