siarnitas.id – Kepala Bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Syatiri Ahmad menyampaikan peran pemerintah dalam rangka mencegah berita palsu atau hoax menjelang Pilkada 2024.
Hal itu dikatakan dalam forum sosialisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangsel bersama media yang bertajuk Peran Penting Media Dalam Suksesnya Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 di Gedung Bawaslu, lantai 3 pada Selasa (22/10/2024).
Dalam paparannya, dirinya menyampaikan mengenai pengetahuan tentang berita hoax serta peran pemerintah dalam mencegah berita hoax di tahapan Pilkada Tangsel 2024.
“Saya sampaikan terkait apa itu hoax, kemudian peran pemerintah dalam rangka mencegah hoax, barang siapa yang melakukan berita hoax akan terjerat UU ITE,” katanya.
Dirinya mengatakan, bahwa dalam pencegahan berita hoax masih diranah pihak Kementerian Kominfo, sehingga Diskominfo Tangsel hanya memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Itu ranahnya di Kementerian Kominfo, kita di daerah hanya sifatnya memberikan edukasi kepada masyarakat, ketika melihat berita itu kalau merasa kebenarannya tidak pasti itu jangan di share dulu,” jelasnya.
Akan tetapi, Diskominfo Tangsel mempunyai kanal khusus untuk pengaduan dari masalah lingkungan hingga pengaduan yang bersifat darurat.
“Kita punya saluran pengaduan, ada beberapa kanal pengaduan, diantaranya; 112 pengaduan gawat darurat, Siaran Tangsel dan SP4N Lapor. Itu hanya untuk pengaduan yang sifatnya keseluruhan,” ungkapnya.
Maka dari itu, dirinya menghimbau masyarakat agar cerdas dalam bermedia sosial untuk teliti berita-berita yang belum tentu kejelasannya.
“Ayo kita cerdas dalam bermedia sosial jangan gampang share berita yang tidak jelas, lebih baik kita saring sebelum share berita. Ketika berita hoax sampai di kita, cukup sampai di kita saja jangan disebar luaskan,” pungkasnya.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Syatiri Ahmad menyampaikan peran pemerintah dalam rangka mencegah berita palsu atau hoax menjelang Pilkada 2024.){kind=link}