Beranda Opini Moeldoko Harus Melepas Jabatannya Sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Moeldoko Harus Melepas Jabatannya Sebagai Kepala Staf Kepresidenan

769
0

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Sumut, 5/3/2021 membawa konsekuensi tersendiri baik secara etik maupun politis.

Secara etik, Pak Moeldoko harus melepas jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jika Pak Moeldoko tidak melepas jabatannya sebagai KSP, maka dugaan adanya intervensi Presiden Jokowi dalam kudeta Partai Demokrat semakin menguat. Jika intervensi ini benar terjadi, maka publik bisa saja menduga bahwa Presiden sedang memainkan politik dekonstruksi parpol untuk mematikan partai oposisi. Tentu ini sangat berbahaya bagi kelangsungan masa depan demokrasi Indonesia.

Lepas dari lemahnya kelembagaan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, kesediaan Moeldoko menjadi Ketua Umum versi KLB membawa konsekuensi etik karena jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan masih melekat pada saat yang bersangkutan melakukan manuver-manuver politik di tubuh Partai Demokrat.

Publik akan melihat keseriusan Pak Moeldoko; apakah hanya sekedar “merusak dan menggembosi” Partai Demokrat dengan berkoalisi dengan lawan-lawan politik SBY, atau benar-benar melakukan konsolidasi untuk pemilu 2024. Jika Pak Moeldoko serius menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik untuk Calon Presiden 2024, sebaiknya beliau mundur dari KSP agar bisa berkosentrasi penuh dalam proses konsolidasi internal partai mengingat tantangan kepartaian ke depan tidak akan mudah. Politik bukan hanya soal kekuasaan, dan etika politik tetap harus dikedepankan untuk menjaga keberlangsungan iklim politik dan kepartaian yang dinamis. Partai politik sebagai pilar penting demokrasi juga harus merawat tradisi demokrasi di dalam organisme parpol itu sendiri.

Secara politik, manuver Pak Moeldoko memang terlihat mendapat dukungan dari pemerintah berikut infrastruktur dan kelembagaannya, tetapi konflik internal Partai Demokrat yang dihadapi saat ini tetap akan menguras energi ke depan sehingga Pak Moeldoko sebaiknya berkonsentrasi penuh melakukan konsolidasi internal.

*Yusa’ Farchan*
*Pengamat Politik Citra Institute*

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini