Siarnitas.id – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan soal kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021 pemerintah berupaya membuka seluas-luasnya pendaftaran hingga 1,5 Juta Penduduk Indonesia.
“Kemarin, jumlah 1 juta adalah anggaran (kebutuhan) yang sebenernya sudah disiapkan untuk menghadapi,” Kata Nadiem Makarim, dikutip dari Channel YouTube Komisi X DPR RI, Selasa (15/06/2021).
Dia menjelaskan kuota tersebut dapat dipenuhi apabila daerah mengusulkan formasi untuk memenuhi anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Namun, daerah hanya mengusulkan sebanyak ratusan ribu formasi.
“Sepoll- pollnya itu sudah di dorong, sudah di kasih tau, akan menjadi anggaran APBN, itu (hanya) 550 ribu,” jelasnya.
Meski begitu, Nadiem mengklaim pembukaan formasi yang di usulkan oleh daerah dengan total angka 550 ribu merupakan kabar gembira dibandingkan pada tahun 2010, yang hanya 40 ribu sampai 50 ribu.
Nadiem juga menegaskan, formasi PPPK yang tersedia itu dikhususkan bagi guru honorer yang lulus. Artinya, kalau yang lulus 100 ribu, diangkat PPPK sejumlah itu juga.
“Kalau misalnya yang lulus 600 ribu sampai 700 ribu, jadi diangkat bertahap. Tahun ini 530 ribu lebih sesuai formasi, sisanya diangkat di tahun berikutnya,” terangnya.
Mengenai usulan Pemda yang banyak dipotong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, Nadiem mengaku belum mendapatkan informasi tersebut.
“Saya akan investigasi masalah ini. Apakah benar usulan Pemda untuk PPPK banyak dipotong,” seru Nadiem.
Pelaksana Tugas (Plt) Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, per 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan CASN sebanyak 707.622.
Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK guru sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non guru 20.960 dan CPNS sebanyak 80.961.
Sementara, salah satu Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Kang Dede Yusuf mempertanyakan penyebab pemotongan jumlah kuota yang terjadi di Wilayah Jawa Barat.
“Ini masalah guru di dirjen GTK, ada beberapa catatan bahwa kuota yang satu juta ini ternyata ada sebagian daerah yang mendapatkan pemotongan kuota, satu contoh di daerah Jawa Barat mengusulkan 21 ribu, namun yang ditetapkan hanya 16 ribu, ketika ditanyakan kepada provinsi bahwa pemotongan itu langsung dari pusat, seharusnya ada penjelasan lebih lanjut, apakah rasio kelebihan guru ini terhadap beberapa mata pelajaran, pemetaan ajuan yang tidak sesuai, ketika diverifikasi pusat menjadi berkurang,” katanya.
