Oleh: TM. Luthfi Yazid

Sepertinya aksi mahasiswa, buruh, dan massa yang menolak disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU OL CK) akan terus bergulir. Tidak menutup kemungkinan korban masih akan berjatuhan dalam demo-demo yang masih akan terjadi.

DPR RI mengesahkan Undang-undang tersebut secara diam-diam di waktu malam, di saat pandemi Covid19 yang mencekam, di kala masyarakat didera kesusahan menghadapi kesulitan ekonomi yang berkelanjutan.

Reaksi pro maupun kontra bermunculan di berbagai media massa, media sosial, di masyarakat, maupun di kalangan praktisi dan akademisi. Seperti tidak perlu aba-aba, demonstrasi digelar di berbagai daerah oleh mahasiswa, buruh, dan rakyat. Bakar-bakaran pun tak terhindarkan.

Para mahasiswa, pekerja, dan buruh turun ke jalan. Sebagaimana tercatat dalam lintasan sejarah, para mahasiswa sering menjadi motor pergerakan dan perubahan. Akankah peristiwa sejarah reformasi terulang?

Kita dapat memperdebatkan isi dari UU OL CK dengan membandingkan undang-undang yang lama dengan ketentuan yang baru terkait hak pesangon, pemutusan hubungan kerja (PHK), hak cuti, aspek lingkungan hidup, perpajakan, dan sebagainya.

Tapi bukankah ada hal-hal yang jauh lebih penting lagi seperti transparansi dalam pembuatan sebuah undang-undang, tidak perlunya ketergesa-gesaan dalam pengesahan undang-undang, aspek prosedural yang tak dihiraukan, atau terkait unsur-unsur formil dan materiil sebuah undang-undang. Ada juga yang berpendapat Omnibus Law cacat hukum karena ekonomi negara diserahkan kepada sistem liberal kapitalistik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini