siarnitas.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan komitmennya dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut diungkapkan Pilar usai menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Pemkot Tangsel, pada Senin (29/9/2025).
Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menyampaikan, bahwa pihaknya bersama pemerintah pusat akan memperkuat pengawasan dan pengendalian di lapangan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Membicarakan terkait masalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimana peran pemerintah daerah untuk harus sama sama mengawasi dan mengontrol,” katanya kepada redaksi siarnitas.id di lokasi.
Menurut Pilar, salah satu arahan penting dari Kemendagri adalah terkait penertiban Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang wajib dimiliki oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Arahan pak Mendagri dan beberapa Kementerian tadi adalah penerbitan SLHS yang wajib harus dimiliki oleh semua SPPG se-Indonesia termasuk di wilayah Tangerang Selatan,” jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya SLHS, pemerintah daerah dapat lebih mudah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, khususnya dari sisi higienitas dan keamanan makanan.
“Ke depan kami akan segera berkoordinasi dengan koordinator koordinator BGN yang ada di Kota Kabupaten khususnya di Tangsel ini supaya SPPG yang ada di Tangsel baik yang sudah eksis maupun baru mau buka itu harus memiliki SLHS ya terkait higenis dapurnya dan lain sebagainya,” ungkapnya.
“Supaya menurut pak Menkes kebanyakan permasalahan MBG itu terkait bakteri, virus dan juga kimia. Nah itu yang harus dihindari. Jangan sampai nanti anak-anak kita di sekolah keracunan karena lost control,” tambahnya.
Dirinya juga mengakui bahwa koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selama ini tidaklah mudah. Namun, melalui rapat koordinasi lintas kementerian, keluhan tersebut mendapat perhatian serius dari Kemendagri sehingga diharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih tertib dan terkontrol.
“Memang keluhan dari pada pemerintah daerah di semua yaitu koordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang selama ini agak sulit ya, kita Dinas Kesehatan pada saat mau nengok ke SPPG, kadang koordinasinya komunikasinya sangat sulit karena mungkin koordinasinya,” tuturnya.
“Kesulitan ini yang ternyata sudah ditangkap oleh pak Mendagri bahwa semua pemerintah daerah selama ini curhat gitu ya ke pak Mendagri bahwa kita tidak diberikan akses yang mudah untuk bisa mengontrol secara langsung SPPG,” sambungnya.
Maka dari itu, apabila ada SPPG yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak mempunyai SLHS, maka pihaknya bakal menutup sementara SPPG tersebut.
“Kalau misalkan ternyata ada satu SPPG yang dianggap tidak layak itu ditutup sementara untuk melakukan perbaikan, misalkan sanitasinya di sana kan itu terkait higienis nya dan lain sebagainya ya harus memenuhi persyaratan itu dulu,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak bisa dikerjakan secara eksklusif atau parsial, melainkan harus dilakukan secara kolektif.
“Yang paling penting kalau soal MBG ya semuanya ini memang harus bersama sama, seperti yang tadi disampaikan penanganan Makan Bergizi Gratis ini kan terkesan eksklusif hanya ditangani oleh SPPG kalau di wilayah. Ini yang harus dibuka sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama dari sisi pelaksanaan, pengawasan, bahkan mungkin juga harus dipikirkan dari sisi pasokan bahan bakunya. Jadi semuanya memang harus terlibat di sini,” katanya.
Dengan langkah tegas dan sinergi lintas sektor, Pemkot Tangsel optimistis program Makan Bergizi Gratis akan berjalan lebih baik, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat besar bagi tumbuh kembang anak-anak di Kota Tangerang Selatan.
“Ya kita berharap program baik, niat baik dari presiden kita ini bisa kita implementasikan maksimal. Kita kurangi resiko-resikonya, ya kuncinya adalah kebersamaan dari pelaksanaan,” tandasnya.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
