siarnitas.id – Pemerintah menargetkan kebijakan beras satu harga dapat diberlakukan mulai 2026 guna menghapus disparitas harga antarwilayah di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, kebijakan ini penting agar masyarakat di luar Pulau Jawa, khususnya Indonesia Timur, tidak lagi membeli beras dengan harga lebih mahal.
“Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas di Jakarta, dikutip Selasa (13/1/2026).
Zulhas menjelaskan, kebijakan beras satu harga akan didukung pembiayaan distribusi oleh pemerintah.
Perum Bulog menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi beras nasional, termasuk melalui pemberian margin penugasan agar Bulog memiliki ruang pembiayaan yang memadai.
Menurut Zulhas, skema margin tersebut telah dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pemerintah juga memastikan kesiapan pasokan beras nasional seiring proyeksi panen raya yang diperkirakan berlangsung lebih awal mulai Februari.
Dalam pemaparan struktur harga, Zulhas menyebut harga beras premium, medium, dan SPHP yang menjadi dasar kebijakan.
“Kalau beras premium Rp 14.900 per kilogram, medium Rp 13.500. Untuk beras Bulog SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), karena ada subsidi, untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa dijual Rp 11.000 sampai Rp 12.000 per kilogram,” jelas Zulhas.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, kebijakan beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras SPHP.
Program ini didukung margin fee 7 persen guna menutup biaya distribusi ke seluruh wilayah Indonesia.
“Untuk dukungan margin fee 7 persen itu sudah diputuskan resmi oleh Pak Menko Pangan,” kata Rizal.
Bulog telah menghitung skema penerapan satu harga beras SPHP di seluruh Indonesia. Rencananya, harga beras SPHP yang keluar dari gudang Bulog akan dipatok Rp 11.000 per kilogram di seluruh wilayah, dengan harga eceran mengikuti HET Rp 12.500.
“Untuk harga eceran tetap mengikuti harga eceran tertinggi, yaitu Rp 12.500,” jelasnya.
“Para pengecer mendapatkan margin Rp 1.500 per kilogram,” tambahnya.
Selain margin fee, Bulog juga memperoleh dukungan pendanaan Rp 39,1 triliun untuk pengadaan 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung melalui skema pinjaman berbunga rendah. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 infrastruktur pascapanen mulai 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
