Siarnitas.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.
Hal ini dibuktikan melalui keikutsertaan Pemkot Tangsel dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), pada Jumat (24/10/2025).
Evaluasi tersebut dilakukan secara daring melalui in depth interview via Zoom Meeting.
Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar sistem pelaporan, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola yang efektif dan berorientasi pada hasil.
“SAKIP adalah bagian dari upaya kita bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang terencana, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan dan anggaran harus benar-benar berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Pilar juga menekankan bahwa tujuan utama dari akuntabilitas kinerja bukanlah sekadar mengejar nilai tinggi, melainkan memastikan agar hasil kerja pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Masyarakat tidak menilai kita dari dokumen laporan, tetapi dari perbaikan layanan publik, kemudahan akses, dan kesejahteraan yang mereka rasakan dari kerja nyata pemerintah,” pungkasnya.
Sementara itu, Nurhasni, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, memberikan apresiasi atas keseriusan Pemkot Tangsel dalam memperkuat sistem akuntabilitas.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah nyata yang telah dilakukan Pemkot Tangerang Selatan dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja. Komitmen ini penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam proses evaluasi tersebut, Pemkot Tangsel juga diminta memaparkan perkembangan program prioritas Presiden, terutama terkait penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Tim evaluator Kemenpan RB yang terdiri dari Najamuddin Mointang, Fernando Silalahi, dan Catur Bintang Pamungkas turut melakukan pendalaman terhadap tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP 2024, implementasi SAKIP tematik kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, serta capaian program prioritas nasional.
Sebagai bagian dari proses evaluasi, terdapat 10 perangkat daerah yang dijadikan sampel, yaitu Bappelitbangda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
