siarnitas.id – Warga Perumahan Serpong Lagoon, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), mengaku kecewa dengan kualitas air dari instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant (WTP) yang dipasok PT Arfa Putra Soegama (APS). Meski rutin membayar tagihan setiap bulan, warga mengeluhkan kondisi air yang keruh, berbau, hingga meninggalkan lendir setelah ditampung.
Keluhan tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tangsel pada Rabu (14/10/2026). Warga tidak hanya mempertanyakan kualitas air, tetapi juga menuntut kejelasan atas layanan yang selama ini mereka bayar.
Fai Faza, salah satu warga Serpong Lagoon, mengaku telah tinggal di perumahan tersebut selama hampir 11 tahun. Selama itu pula, ia bergantung pada pasokan air WTP untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, kondisi air yang diterimanya membuat ia mempertanyakan kualitas layanan tersebut.
Fai mengungkapkan, total tagihan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan air di rumahnya yang memiliki luas sekitar 105 meter persegi mencapai Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, biaya IPL berada di kisaran Rp390 ribu hingga Rp400 ribu, sedangkan sisanya merupakan tagihan air berdasarkan pemakaian meteran.
Besarnya biaya yang harus dibayar setiap bulan tidak sebanding dengan kepuasan yang ia rasakan terhadap kualitas air. Fai bahkan melontarkan pernyataan keras saat menceritakan kekecewaannya setelah hasil pemeriksaan air dipaparkan dalam RDP.
“Karena saya udah mau 11 tahun, jadi selama ini saya bayar air apa saya enggak tahu,” ujar Fai kepada awak media di DPRD Tangsel.
Pernyataan itu merupakan ungkapan kekecewaan Fai terhadap air yang selama ini digunakannya. Ia juga menyinggung hasil pemeriksaan yang menurutnya menunjukkan adanya bakteri E. coli dalam sampel air, termasuk sampel dari rumah yang menggunakan filter.
Menurut Fai, persoalan ini membuat sebagian warga mulai menghindari penggunaan air WTP untuk kebutuhan sehari-hari. Selama masa KLB, ia mengatakan ada warga yang memilih menggunakan air kemasan, bahkan untuk mandi dan mencuci.
Pilihan tersebut tentu menambah pengeluaran rumah tangga. Warga harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya dipasok melalui WTP, sementara tagihan layanan air tetap menjadi persoalan yang mereka soroti.
“Cuma itu balik lagi itu kan cost-nya cukup tinggi dan harapannya ada ganti rugi juga dari pihak pengembang maupun pengelola air. Gitu,” kata Fai.
Ketergantungan terhadap WTP, lanjut Fai, juga berkaitan dengan terbatasnya pilihan sumber air di lingkungan perumahan. Ia mengatakan pasokan air ke rumah warga selama ini berasal dari satu penyedia layanan dan belum tersedia alternatif pasokan air perpipaan yang bisa mereka gunakan.
Fai juga mengungkapkan bahwa ketika warga membeli atau menempati rumah di Serpong Lagoon, terdapat aturan yang tidak merekomendasikan pengeboran air atau pembuatan sumur.
“Enggak ada. Jadi kita saat pertama kali pindah atau punya rumah di Serpong Lagoon itu ada semacam aturan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan salah satunya adalah pengeboran air atau pembentukan sumur air,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat warga tetap mengandalkan WTP meski kualitas airnya kerap dikeluhkan. Belakangan, menurut Fai, sebagian warga mulai mempertimbangkan pengeboran mandiri karena merasa tidak puas dengan kondisi air yang didistribusikan.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tanah di enam klaster Serpong Lagoon berbeda-beda. Ada wilayah yang merupakan bekas danau, bekas urukan pasir, dan tanah darat yang lebih padat. Karena itu, warga perlu membahas pilihan sumber air alternatif dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan.
Fai berharap pemerintah dan pihak terkait segera menyediakan solusi air bersih apabila operasional WTP dihentikan atau disegel. Dalam RDP, menurutnya, muncul rencana bantuan air bersih melalui truk tangki untuk kebutuhan sementara. Ada pula pembahasan mengenai penyediaan menara air atau penempatan toren di sejumlah klaster.
Keluhan yang disampaikan Fai sejalan dengan cerita Arni Silvia, warga Serpong Lagoon. Arni mengatakan persoalan air sebenarnya telah lama menjadi pembicaraan warga, tetapi kasus muntaber yang dialami banyak keluarga membuat mereka semakin serius mencari penyebabnya.
Arni menjelaskan, laporan mulai ramai setelah para ibu saling bertukar informasi melalui grup WhatsApp. Awalnya, seorang ibu menceritakan anaknya mengalami gejala muntaber. Warga lain kemudian menyampaikan keluhan serupa, sehingga mereka mulai menyadari bahwa kejadian tersebut tidak hanya menimpa satu keluarga.
Seorang warga kemudian berinisiatif membuat Google Form untuk mendata kasus yang terjadi di lingkungan perumahan. Menurut Arni, dalam beberapa hari jumlah laporan sudah menembus lebih dari 100 orang dan terus bertambah.
Berdasarkan pendataan per 9 Oktober 2026, jumlah warga yang dilaporkan mengalami gejala muntaber mencapai 146 orang. Arni mengatakan gejala yang dialami meliputi muntah, diare, dan demam. Kasus tersebut juga dialami anak-anak, termasuk bayi.
“Jadi, kita mengeliminasi beberapa kemungkinan, enggak mungkin mereka sekolahnya beda, mereka tempat mainnya beda, catering-catering-nya juga beda, minum air kemasannya juga beda, akhirnya kita menduga keras bahwa ini adalah dari air yang dialirkan di rumah kami, yaitu yang dari WTP itu,” kata Arni.
Arni menyebut gejala pertama yang tercatat muncul pada 14 September 2026. Namun, menurutnya, warga juga sempat mengalami kejadian serupa pada Agustus. Saat itu, mereka mengira kasus tersebut merupakan kejadian biasa dan belum menghubungkannya dengan persoalan air.
Seiring bertambahnya laporan, kader puskesmas dan dinas terkait kemudian datang untuk melakukan pemeriksaan di lingkungan perumahan. Dalam perkembangan penanganannya, warga mendapat informasi bahwa kasus tersebut masuk dalam penanganan kejadian luar biasa (KLB).
Meski warga mencurigai pasokan WTP sebagai salah satu kemungkinan sumber masalah, hubungan antara kualitas air dan kasus muntaber tetap perlu dipastikan melalui hasil pemeriksaan laboratorium serta penyelidikan epidemiologi dari instansi berwenang.
Di sisi lain, Arni mengatakan keluhan mengenai kualitas air sudah berulang kali disampaikan melalui pengurus RT dan RW. Namun, menurutnya, respons yang diterima warga selama ini sebatas permintaan maaf dan janji perbaikan.
Ia menggambarkan air yang mengalir ke rumah warga berwarna keruh dan berbau tidak sedap. Ketika ditampung dalam ember, air tersebut juga disebut meninggalkan lendir setelah beberapa waktu.
“Keruh, berbau. Jadi kalau kita pakai menghidupkan keran mau air mau mandi, gitu ya, kayak comberan. Terus kalau kita tampung di ember enggak lama dia berlendir rasanya. Gitu, jadi ya orang tahu,” ungkap Arni.
Menurut Arni, warga pernah mendapat informasi mengenai pengujian sampel air yang menunjukkan adanya E. coli. Namun, ia menilai persoalan tersebut kembali mereda karena warga tetap membutuhkan pasokan air untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kini, setelah kasus muntaber mencuat, Arni berharap persoalan kualitas air tidak kembali berakhir tanpa penyelesaian yang jelas. Ia ingin pemerintah dan dinas terkait menelusuri persoalan secara menyeluruh, mulai dari perizinan, standar pengolahan, hingga pengelolaan air yang didistribusikan kepada warga.
“Ya, mudah-mudahan dengan apa ya, KLB ini menjadi berkah ya, karena kalau tidak ada seperti ini mungkin kasusnya hanya tentang air kotor, gitu. Tapi kalau seperti ini kan sudah akar masalahnya jadi kelihatan, mulai dari perizinan, kemudian mulai dari standar baku, kemudian dari pengelolaan, dan seterusnya,” tutur Arni.
Warga juga mulai mendiskusikan kemungkinan menempuh jalur hukum melalui gugatan perwakilan kelompok atau class action. Arni mengatakan pembahasan tersebut masih perlu dilakukan bersama pengurus lingkungan dan warga.
“Harus ada bentuk pertanggungjawaban yang konkret gitu,” pungkasnya.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
