siarnitas.id – Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam skema bantuan sosial (bansos). Ke depan, bantuan yang selama ini banyak disalurkan dalam bentuk subsidi barang akan diarahkan menjadi transfer tunai langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Rencana tersebut diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, pemerintah sedang mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan efisien.
Dari hasil penghitungan yang dilakukan, nilai bantuan yang diterima masyarakat rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
“Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (10/6/2026).
Perubahan skema tersebut akan didukung oleh Digital Single ID, sistem identitas digital yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah. Melalui sistem ini, data penerima bantuan akan terintegrasi dalam satu basis data sehingga pemerintah dapat memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Luhut menjelaskan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan membantu pemerintah melakukan verifikasi, pemetaan, dan pengelompokan data penerima bantuan secara lebih akurat. Dengan begitu, potensi bantuan salah sasaran dapat ditekan.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai,” ujarnya.
Selain memperbaiki penyaluran bansos, pemerintah juga tengah mengkaji perubahan pola subsidi. Jika selama ini subsidi lebih banyak diberikan pada barang tertentu, ke depan bantuan akan diarahkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus mengurangi potensi kebocoran yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam berbagai program subsidi.
Digital Single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai layak mendapatkan akses pembiayaan.
Menurut Luhut, data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah melihat profil masyarakat secara lebih jelas sehingga program bantuan maupun pembiayaan usaha dapat diberikan secara lebih terukur.
“Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya,” kata dia.
Di saat yang sama, pemerintah juga terus mengembangkan sistem digital berbasis AI untuk mendukung tata kelola pemerintahan. Teknologi tersebut diyakini mampu mempercepat proses analisis data dan pengambilan keputusan.
Sebagai contoh, Luhut menyebut AI yang sedang diuji coba mampu membaca dokumen setebal 1.600 halaman hanya dalam waktu sekitar 30 detik dan langsung memberikan analisis awal.
“Kami sudah coba dengan OSS, itu 1.600 halaman dibaca hanya 30 detik oleh AI dan sudah langsung dengan komentarnya,” ujarnya.
Saat ini pengembangan Digital Single ID masih berada pada tahap uji coba di 42 kabupaten dan kota. Salah satu fitur yang sedang diuji adalah teknologi face recognition atau pengenalan wajah untuk memverifikasi kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.
Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung perkembangan proyek tersebut pada Juli mendatang sebelum implementasi dilakukan secara lebih luas.
“Sekarang kami sedang melakukan piloting di 42 kabupaten/kota. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition, Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos,” kata Luhut.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
