siarnitas.id – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk segera mengambil keputusan tegas terkait nasib ribuan pegawai honorer yang dirumahkan. Kepastian tersebut diminta agar tidak berlarut-larut dan dapat diumumkan sebelum bulan suci Ramadan.
Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butarbutar, menyampaikan bahwa Pemkot Tangsel menargetkan keputusan mengenai pegawai honorer akan dipublikasikan sebelum Ramadan, setelah seluruh proses verifikasi data dinyatakan rampung.
“Pemerintah Kota meminta waktu sampai sebelum Ramadan untuk bisa mempublish ataupun berkomunikasi kepada DPRD,” kata Ledy di kantor DPRD Tangsel, dikutip Kamis (5/2/2026).
Menurut Ledy, hingga saat ini Pemkot Tangsel masih melakukan validasi menyeluruh terhadap data pegawai honorer.
Proses tersebut bertujuan memastikan jumlah serta status kepegawaian secara akurat agar tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari. Hasil verifikasi inilah yang akan menjadi pijakan utama dalam penentuan kebijakan lanjutan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan dua skema solusi bagi pegawai honorer yang dirumahkan. Opsi pertama melalui mekanisme alih daya atau outsourcing, sementara opsi kedua melalui skema Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP).
“Solusinya apakah di-outsourcing-kan atau di-PJLP-kan, ini yang masih kita tunggu,” ungkap Ledy.
Ia menegaskan, DPRD Tangsel, khususnya Komisi I, akan terus mengawal kebijakan tersebut agar sejalan dengan regulasi yang berlaku dan tidak mengabaikan hak-hak para pegawai honorer yang terdampak.
“Prinsipnya kita tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Namun semua tetap harus tunduk, taat, dan patuh terhadap aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ketidakpastian yang dialami ribuan honorer ini menjadi perhatian serius DPRD Tangsel, terlebih menjelang Ramadan, di mana stabilitas ekonomi dan kepastian penghasilan menjadi kebutuhan mendesak bagi para pekerja dan keluarganya.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
