GPII Jakarta Raya Desak Disdik DKI Jakarta Lakukan PDBB Ulang

0

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta Raya melakukan aksi damai menuntut pencabutan Peraturan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu, (1/7/2020).

Pasca keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan teknis yang menuai kontroversi di masyarakat, salah satunya tentang syarat prioritas penerimaan siswa baru berdasarkan usia.

Menurut Koordinator Aksi Ricky Rasody, peraturan ini sangat diskriminatif dan menutup asa siswa berprestasi dalam menempuh pendidikan. Banyak anak didik berprestasi di DKI Jakarta yang gagal melanjutkan pendidikan setelah peraturan ini terbit. Padahal menurutnya, siswa berprestasi ini akan menjadi tumpuan bagi bangsa ini.

“Tentu ini akan menghambat pencerdasan anak bangsa, dimana justru anak-anak muda berprestasi ini dipinggirkan,” ujarnya dalam orasi.

Ricky juga menjelaskan peraturan dengan alasan penyetaraan pendidikan ini tidak berdasar, alih alih bertanggung-jawab dengan membuat banyak sekolah, mengevaluasi sistem pembelajaran, pemerataan jumlah sekolah Negeri berdasarkan wilayah. Negara justru membebankan tanggung jawabnya kepada rakyat.

Hingga berita ini dibuat, telah berbagai elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk membatalkan peraturan yang dianggap merugikan masyarakat tersebut. Aksi dilakukan berkali-kali baik di Kemendikbud atau di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Ricky menjelaskan tuntutannya agar peraturan ini segera dicabut dan mengancam jika masih dipertahankan, ia akan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Peraturan ini harus dicabut, dan segera lakukan PPDB ulang,” ujarnya

Senada dengan Pimpinan Daerah (PD) GPII Jakarta Barat yang mengatakan kebijakan ini memberatkan wali murid.

“Kebijakan ini sangat melukai hati para Emak-Emak yang harus mengubur mimpi anaknya untuk bersekolah di SMA Negeri,” ujar M. Dedi Suryadi Ketua PD GPII Jakbar.

M. Dedi Suryadi mengatakan, 6 juta pengangguran di Indonesia, pemangku kebijakan mestinya hadir menciptakan generasi emas, bukan memutus generasi bangsa untuk tidak bersekolah, Disdik jangan ada konspirasi dengan sekolah swasta.

“Kami turun ke jalan pada momen HUT Bhayangkara karena pada setiap anak punya cita-cita tinggi ingin jadi polisi, menjadi dokter dan Gubernur,” tutupnya. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini