Bandung,
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI optimis Propinsi Sumatera Utara (Sumut) merupakan salah satu unggulan Indonesia Wilayah Barat dalam mensinkronkan percepatan pembangunan nasional dan daerah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan itu kepada wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional II Tahun 2020 di Hotel Grand Aquila Bandung, Selasa (10/3).
Rakortekrenbang ini dihadiri puluhan pejabat teras teknis Pemprovsu dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk semua pejabat teknis Bappeda Sumut dan seluruh propinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (kecuali Jatim) berlangsung hingga 13 Maret 2020.
Kepala Bappeda Sumut Dr Ir H Hasmirizal Lubis MSi, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Ir H M Effendy Pohan, Kepala Dinas PSDA Ir Alfi Syahriza, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Ir Azhar Harahap, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr Ir Binsar Situmorang MSc MAP, Kepala Biro Humas Keprotokolan Hendra Dermawan MAP dan pimpinan OPD lainnya mengemukakan pihaknya telah mengirim tim teknis berkolaborasi dengan unsur perencanaan guna mensinkronkan program dalam Rakortekrenbang ini.
Lebih lanjut Sekjen Kemendagri mengapresiasi sejumlah indikator capaian Sumut yang umumnya dalam kategori baik di luar Pulau Jawa bersama Sumatera Selatan.
“Ke depan Sumut akan lebih maju dengan meningkatkan lagi beberapa sektor terutama intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Terkait sektor belanja perlu peningkatan belanja langsung lebih besar daripada belanja tindak langsung, sehingga tahun 2021 untuk perencanaan belanja otomatis hendaklah betul-betul hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sekjen Kemendagri juga berpesan Sumut terus melakukan penggalian potensi sumber daya konkrit misalnya dengan optimalisasi aplikasi sistem online yang menghubungkan antara wajib pajak maupun wajib retribusi sehingga terangkum di dalam Badan Pengelolaan Keuangan sekaligus mengurangi kebocoran.
Sementara itu pada pembukaan Rakortekrenbang yang dihadiri juga Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum tersebut Sekjen menegaskan Rakor ini sebagai upaya melakukan sinkronisasi percepatan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Rakortek ini adalah upaya kita untuk menyesuaikan antara kita ingin menyusun program, disesuaikan dengan sinkronisasi antara apa yang diinginkan pusat dan apa yang dibutuhkan oleh daerah. Karena tiap daerah memiliki ke-khas-an masing-masing, kebutuhan yang berbeda, pusat juga memiliki strategi nasional yang garis besarnya ada di RPJMN yang dibelah dalam RKP tahunan untuk mencapai target akhir di RPJMN,” katanya.
Koordinasi teknis tersebut merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional, tak terkecuali dalam kaitannya dengan penyesuaian program dan anggaran.
“Untuk persiapan kita mengikuti money follows program dalam bentuk perencanaan. Jadi kita membuat perencanaan nanti uangnya ngikutin. Jadi buat perencanaan program yang idealnya seperti apa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan ketersedian anggarannya berapa,” ujarnya.
Money follows program adalah pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Rakortekrenbang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah sehingga terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
“Patokan kita untuk di tingkat pusat, saya kira Bapak Presiden telah menyampaikan visi besar beliau, mulai dari membangun SDM yang unggul, yang kedua adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang ketiga adalah penyederhanaan regulasi, yang keempat reformasi birokrasi atau penyederhanaan birokrasi, dan yang kelima transformasi ekonomi dari yang berbasis SDA ke manufaktur dan jasa modern. Ini gambaran besarnya beliau, tapi ini juga diterjemahkan sedikit lebih detail oleh Bappenas ke dalam RKP di tahun ini pun ada,” jelasnya.
Teks :
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional II Tahun 2020 di Hotel Grand Aquila Bandung, Selasa (10/3).
