siarnitas.id – Nanik Sudaryati Deyang langsung meluncurkan serangkaian langkah besar untuk membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Reformasi ini menyasar efisiensi anggaran, penataan dapur MBG, hingga perubahan fokus penerima manfaat agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto lebih tepat sasaran.
Nanik pertama kali tampil di hadapan publik setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Dalam struktur baru tersebut, ia didampingi dua wakil kepala, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Nanik mengaku langsung menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran pimpinan baru untuk menyusun strategi pembenahan menyeluruh terhadap program MBG yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Langkah pertama yang menjadi perhatian adalah efisiensi anggaran. Berdasarkan data yang dipaparkan BGN, alokasi anggaran MBG 2026 yang semula mencapai Rp335 triliun telah dipangkas menjadi Rp268 triliun. Namun, Nanik menegaskan efisiensi masih akan terus dilakukan tanpa mengurangi sasaran utama program.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (9/6/2026).
Dalam pemaparannya, Nanik mengumumkan sembilan langkah reformasi besar yang akan menjadi arah baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Fokus Utama ke Kelompok 3B
Salah satu kebijakan paling menonjol adalah refocusing penerima manfaat kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai menjadi sasaran paling strategis dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi masa depan.
BGN bahkan mewajibkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani kelompok tersebut. Dari hasil evaluasi dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat kelompok 3B disebut telah meningkat hingga sekitar 22 juta orang.
“Makanya kemarin kita kan sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B, bumil, busui, balita. Kalau gak, kita suspend. Alhamdulilah hasilnya bagus. Dua minggu tuh, kan ini ada 22 juta 3B. Nah, itulah kira-kira ya. Pokoknya fokus, biar anggarannya juga fokus ke sana, tercapai,” ujar Nanik.
Dapur Baru Direm, Dapur Lama Dievaluasi Ketat
Reformasi berikutnya adalah penghentian sementara atau moratorium pembangunan dapur MBG baru. Kebijakan ini diambil setelah BGN menemukan penumpukan dapur dan SPPG di sejumlah kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi.
Berdasarkan pemetaan internal, dari sekitar 27 ribu dapur yang beroperasi, sebagian besar masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Karena itu, pembangunan dapur baru akan dihentikan sementara sambil dilakukan pemetaan kebutuhan ideal di setiap daerah.
“Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur toh? Nah ini untuk kita rem dulu dan ditata,” kata dia.
Tak hanya menghentikan pembangunan baru, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi. Pemeriksaan mencakup keamanan pangan, kelayakan fasilitas, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Dapur yang tidak memenuhi standar akan ditangguhkan sementara hingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan melakukan suspend,” kata Nanik.
Arahan Presiden: Prioritaskan Daerah 3T
Perubahan besar lainnya adalah pengalihan fokus program dari kawasan aglomerasi menuju daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Nanik, selama ini distribusi layanan MBG masih menumpuk di wilayah perkotaan, sementara banyak daerah 3T yang belum tersentuh secara optimal. Karena itu, Presiden Prabowo meminta agar wilayah 3T menjadi prioritas utama.
“Jujur sekarang yang numpuk di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucapnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, BGN akan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia di daerah, seperti kantin sekolah, dapur komunitas, maupun fasilitas pangan lokal, sehingga tidak perlu membangun infrastruktur baru yang membutuhkan biaya besar.
Pemetaan Dapur hingga Cari Dana di Luar APBN
BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga akan melakukan pemetaan kebutuhan dapur ideal berdasarkan jumlah siswa, kapasitas layanan, dan kondisi wilayah.
Langkah ini dilakukan agar pembangunan fasilitas lebih efisien dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Di sisi lain, Nanik juga membuka peluang pendanaan alternatif di luar APBN. Program MBG nantinya tidak hanya bergantung pada dana negara, tetapi juga dapat didukung melalui CSR BUMN, sektor swasta, yayasan, hibah internasional, hingga investasi sosial dari berbagai pihak.
Tak Lagi Mengejar Angka, BGN Fokus pada Kualitas
Dalam reformasi yang diumumkan, BGN juga mengubah orientasi program dari sekadar mengejar jumlah penerima menjadi memastikan kualitas layanan dan gizi yang diberikan benar-benar berdampak.
Nanik mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta restu Presiden Prabowo untuk tidak semata-mata mengejar target 82 juta penerima MBG pada tahun ini.
Menurutnya, kualitas makanan, kesehatan dapur, serta manfaat nyata bagi penerima jauh lebih penting dibanding sekadar memenuhi target kuantitatif.
“Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi ya,” kata Nanik.
Dengan sembilan reformasi yang diumumkan hanya beberapa hari setelah pelantikan, arah baru Program Makan Bergizi Gratis kini mulai terlihat. Fokus pada kelompok rentan, penataan dapur secara ketat, perluasan layanan ke wilayah 3T, serta peningkatan kualitas gizi menjadi fondasi utama yang akan dijalankan BGN di bawah kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News