Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mendesak Inspektorat untuk bertindak tegas dan tidak ragu menjatuhkan sanksi jika pelanggaran terbukti.

Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya menghadiri kegiatan Pra Musrenbang RKPD 2027 di Gedung Galeri, Serpong, pada Senin (6/4/2026).

Pilar menegaskan bahwa praktik suap tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak secara serius demi menjaga integritas pemerintahan.

Ia menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, terlebih jika menyangkut pelanggaran hukum.

“Ya, saya minta Inspektorat untuk lakukan tindakan tegas. Kalau misalkan memang di situ terbukti ada suap ya kalau memang terbukti, ya dinas terkait ataupun Badan Kepegawaian harus memberikan sanksi yang tegas kepada siapapun pegawai Pemkot Tangsel yang menerima suap,” kata Pilar kepada redaksi siarnitas.id.

Sebelumnya, proses hukum atas kasus ini juga terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan sebelumnya telah memanggil dan memeriksa empat orang dari pihak Loka Padel terkait dugaan suap yang mencuat ke publik.

Pemanggilan tersebut dilakukan secara resmi pada Rabu (1/4/2026) dan langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh tim penyidik.

Kasi Intelijen Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung, S.H., M.H mengatakan, bahwa pemanggilan tersebut dilakukan secara resmi dan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

“Sudah dipanggil tertanggal per hari ini, panggilan kita resmi,” katanya kepada redaksi siarnitas.id di kantornya, pada Rabu (1/4/2026).

Kasus ini kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu langkah konkret dari Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan suap yang dinilai mencoreng kepercayaan terhadap pelayanan publik di Tangerang Selatan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Polemik Suap Loka Padel Tangsel, Pilar Saga Desak Inspektorat Bertindak Tegas! appeared first on siarnitas.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menyusun arah pembangunan dengan menitikberatkan pada penguatan ekonomi kreatif (ekraf).

Acara tersebut dihadiri Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan, Kepala Bappedalitbangda Fuad beserta jajaran, ratusan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, serta influencer Arief Muhammad yang turut berbagi pengalaman kepada peserta.

Forum berlangsung secara hybrid, menggabungkan peserta offline dan online. Para pelaku ekonomi kreatif diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, hingga peluang kolaborasi yang bisa dikembangkan bersama pemerintah.

Dalam keterangannya, Pilar menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk merumuskan program pembangunan berbasis kebutuhan nyata pelaku ekraf.

“Pra Musrenbang RKPD 2027 ini fokus pada ekonomi kreatif, dengan melibatkan ratusan pelaku ekraf dari seluruh Tangsel, baik secara offline maupun online,” katanya.

Ia menyebut, forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga sarana menyerap ide dan peluang kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Kita ingin mendengarkan langsung masukan dari pelaku ekonomi kreatif, sekaligus melihat apa saja yang bisa dikolaborasikan dan diprogramkan bersama,” katanya.

Untuk memperkaya perspektif, Pilar juga menghadirkan Arief Muhammad agar para pelaku usaha mendapatkan gambaran nyata dalam mengembangkan bisnis dari nol.

“Saya mengundang Arief Muhammad untuk berbagi insight, karena dalam membangun usaha kreatif pasti ada tantangan yang harus dihadapi,” ungkapnya.

Menurutnya, tantangan tersebut harus dihadapi dengan strategi yang tepat agar usaha dapat berkembang lebih jauh.

“Bagaimana memulai dari nol hingga bisa berkembang dan naik kelas, itu yang paling penting,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pilar menjelaskan bahwa ekonomi kreatif telah menjadi bagian penting dalam visi pembangunan daerah Tangsel ke depan.

“Dalam RPJMD Tangsel, ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus untuk didorong melalui inovasi dan penguatan program,” jelasnya.

Ia menambahkan, rangkaian Musrenbang disusun agar mampu mencakup seluruh sektor pembangunan secara menyeluruh dan berimbang.

“Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga sektor ekonomi kreatif,” ujarnya.

Menurut Pilar, ekonomi kreatif kini memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.

“Ekraf menjadi salah satu backbone ekonomi di Kota Tangerang Selatan,” tandasnya.

Melalui Pra Musrenbang ini, Pemkot Tangsel berharap seluruh program pembangunan 2027 dapat lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong pelaku ekonomi kreatif agar semakin berkembang, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Pemkot Tangsel Gelar Pra Musrenbang RKPD 2027, Fokus pada Penguatan Ekonomi Kreatif appeared first on siarnitas.

Langkah ini diambil sebagai upaya serius memperkuat perlindungan kesehatan anak dari ancaman penularan yang kian mengkhawatirkan.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 109 ribu anak usia 9 hingga 59 bulan menjadi sasaran dalam program imunisasi massal ini.

Pemkot Tangsel pun mengimbau para orang tua agar tidak menunda, dan segera membawa anak mereka ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan imunisasi tambahan.

Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menyukseskan ORI demi melindungi generasi masa depan.

“Kami mengajak seluruh orang tua untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan imunisasi lengkap. Ini merupakan langkah penting untuk melindungi anak-anak kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit,” kata Benyamin dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Ia menekankan, keberhasilan program ini bukan hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat.

“Dengan dukungan bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, kami optimistis perlindungan kesehatan anak di Tangsel dapat semakin kuat,” jelasnya.

Tak hanya anak-anak, warga berusia di atas 16 tahun juga dianjurkan melakukan vaksinasi MMR secara mandiri sebagai perlindungan tambahan terhadap campak, gondongan, dan rubella.

Di sisi lain, Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi, Penanggulangan Krisis, dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Tangsel, dr. Agatha Christie, membeberkan bahwa pelaksanaan ORI dilakukan secara bertahap agar menjangkau seluruh sasaran.

“Pelaksanaan imunisasi tambahan ini akan berlangsung selama dua minggu di seluruh puskesmas, kemudian dilanjutkan dengan satu minggu masa sweeping untuk memastikan seluruh sasaran terjangkau,” kata dr. Agatha.

Ia mengingatkan bahwa imunisasi adalah benteng utama dalam mencegah penyebaran penyakit menular, terutama bagi anak-anak yang paling rentan.

“Jangan berikan celah bagi virus campak untuk mengganggu keceriaan mereka. Segera lengkapi imunisasi campak anak Anda mulai 30 Maret hingga 19 April 2026 di fasilitas kesehatan terdekat,” jelasnya.

Pemkot Tangsel juga memastikan adanya sinergi kuat antara tenaga kesehatan di puskesmas dan Tim Pembina Puskesmas (TPP) agar pelaksanaan ORI berjalan maksimal dan tidak ada anak yang terlewat.

Program ini menjadi momentum penting. Di tengah ancaman penyebaran campak, peran aktif orang tua menjadi kunci utama untuk memastikan anak-anak tetap sehat dan terlindungi.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post 109 Ribu Anak Jadi Target! Pemkot Tangsel Gencarkan ORI Campak, Orang Tua Diminta Tak Abai appeared first on siarnitas.

Kasi Intelijen Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung, S.H., M.H mengatakan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan secara resmi dan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

“Sudah dipanggil tertanggal per hari ini, panggilan kita resmi,” katanya kepada redaksi siarnitas.id di kantornya, pada Rabu (1/4/2026).

Ia menyebutkan bahwa proses pemeriksaan masih berada pada tahap penyelidikan sehingga belum dapat disampaikan secara terbuka.

“Sudah dipanggil dan sudah diperiksa, ini masih ranah penyelidikan tidak bisa kita umbar,” jelasnya.

Dalam proses tersebut, empat orang dari pihak Loka Padel telah dimintai keterangan oleh penyidik.

“Yang dipanggil ada 4 orang (pihak Loka Padel),” ungkapnya.

Ronny menegaskan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan berjalan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

“Saya pastikan semua yang kami kerjakan sesuai hukum acara,” tegasnya.

Ia juga mengungkap adanya pengakuan dari pihak Loka Padel terkait aliran dana yang kini tengah ditelusuri.

“Dia (pihak Loka Padel) mengakui dia memberikan itu, kemudian menerima lagi, intinya dikembalikan,” imbuhnya.

Pasalnya, kasus suap tersebut mencuat usai pengakuan dari Plh Kepala Satpol PP Tangsel, Ahmad Dohiri kepada redaksi siarnitas.id yang ditulis pada Jumat (27/2/2026).

Dirinya mengakui secara terbuka bahwa sejumlah anak buahnya telah menerima jatah dari pihak Loka Padel.

“Satu-satu sudah diinterogasiin, memang mereka sebagian itu sudah dapat (duit), tapi duitnya itu sudah dibagi-bagi, yang dari awal nih Pak R, ada Pak A, itu sudah empat bulan yang lalu. Koordinasi untuk menjagainlah katanya mah bangunan,” katanya.

Pengakuan tersebut menjadi titik awal terbongkarnya dugaan aliran dana kepada oknum Satpol PP.

Tindak lanjut atas temuan itu baru terlihat pada Senin, 2 Maret 2026, ketika Inspektorat Tangsel mulai mengusut dugaan aliran dana tersebut.

Kepala Inspektorat Tangsel, Achmad Zubair mengatakan timnya mulai bekerja pada tanggal tersebut.

“Nanti ya bang, tim saya baru mulai hari ini,” katanya.

Sementara itu, Kejari Tangsel baru melakukan langkah awal dengan mendatangi kantor Satpol PP pada Jumat, 6 Maret 2026, guna meminta klarifikasi.

Hal tersebut disampaikan Kasubsi II Intelijen Kejari Tangsel, Abiyu Ilham saat ditemui di kantor Kejari Tangsel pada Senin (16/3/2026).

“Pada Jumat 6 Maret 2026 kami sudah ke kantor Satpol PP dan bertemu dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Kabid Gakumda) Indra Gunawan bersama Budi,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Satpol PP mengakui adanya penerimaan uang.

“Dalam keterangannya, membenarkan menerima dana senilai Rp 10 juta dan katanya sudah dibagi-bagi,” jelasnya.

Meski pengakuan telah muncul sejak akhir Februari hingga awal Maret 2026, pemanggilan terhadap pihak Loka Padel baru dilakukan hampir satu bulan kemudian, yakni pada 1 April 2026.

Sebelumnya, Kejari Tangsel juga telah memberi sinyal akan memanggil pihak owner Loka Padel.

“Kami kemungkinan bakal panggil pihak owner Loka Padel dalam waktu dekat, karena sudah ada pengakuan dari pihak Satpol PP,” jelasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Dugaan Suap, Empat Orang Pihak Loka Padel Diperiksa Kejari Tangsel appeared first on siarnitas.

Ketua Komisi 1 DPRD Tangsel, Ledy M.P. Butar Butar, menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses hukum agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan ini dinilai krusial, bukan hanya untuk mengungkap fakta dalam kasus yang sedang bergulir, tetapi juga untuk menjaga marwah penegakan Peraturan Daerah (Perda).

DPRD ingin memastikan tidak ada praktik menyimpang yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat maupun merusak iklim investasi di Tangsel.

Ledy menegaskan bahwa saat ini proses masih berjalan dan semua pihak diminta bersabar serta tidak berspekulasi berlebihan.

“Ya tentunya karena ini kan lagi berproses ya,” katanya kepada redaksi siarnitas.id, ditulis pada Rabu (1/4/2026).

Ia menekankan, DPRD bersama pihak terkait akan terus mengawal agar penegakan aturan tetap berada di jalur yang semestinya tanpa intervensi atau kepentingan tertentu.

“Prinsipnya kita kawal kasus ini bersama dalam artian penegak Perda itu adalah harus on the track, tidak boleh ada yang menyimpang dari aturan yang ada,” tegasnya.

Menurutnya, kepastian hukum dan konsistensi dalam menjalankan regulasi menjadi faktor penting untuk menciptakan rasa aman bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Tangerang Selatan.

“Sehingga siapapun bisa berinvestasi dengan nyaman dan aman di Tangsel sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ledy menegaskan bahwa Tangsel pada dasarnya merupakan wilayah yang terbuka bagi siapa saja yang ingin berinvestasi.

Namun, keterbukaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kelonggaran terhadap aturan.

“Kalau saya pribadi melihat siapapun ya Tangsel itu terbuka untuk siapapun boleh berinvestasi,” katanya.

Ia kembali mengingatkan bahwa setiap investasi harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Tapi sekali lagi kami menekankan ikuti semua regulasi dan aturan yang ada,” jelasnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, Ledy juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Menurutnya, dua hal tersebut harus berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan.

“Kita belajar untuk taat kepada regulasi dan semua harus punya niatan yang sama,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam praktiknya, terdapat aturan main yang jelas dan wajib diikuti oleh seluruh pihak, khususnya dalam proses perizinan bangunan dan administrasi lainnya.

“Satu sisi mungkin mengejar target PAD tapi ingat lagi satu sisi kita harus ikuti aturan main, kita punya aturan mainnya, aturan mainnya itu ada di dalam juklak-juknis bagaimana mengurus PBG dengan SIMBG,” jelasnya.

“Bagaimana kita apa harus taat terhadap regulasi-regulasi yang ada,” tambahnya.

Di tengah sorotan publik terhadap kasus ini, Ledy juga mengajak semua pihak untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Ia menilai, sikap tersebut penting untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan terhadap hasil akhir yang nantinya diputuskan.

“Ya, dalam hal ini kita menekankan siapapun belajar menghormati setiap proses yang sedang berjalan,” ujarnya.

Ia pun menutup dengan penegasan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan harus diterima sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

“Menghormati setiap keputusan apa pun yang dihasilkan, yang pasti adalah yang terbaik,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan di Tangerang Selatan. Transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta integritas aparat penegak Perda menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan iklim investasi tetap sehat, aman, dan berkelanjutan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Buntut Kasus Suap Loka Padel, DPRD Tangsel Tegas: Kita Kawal, Penegak Perda Jangan Menyimpang! appeared first on siarnitas.

Keluhan warga terkait jam operasional yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan kini tengah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota.

Benyamin memastikan bahwa dari sisi perizinan, pembangunan Loka Padel telah rampung dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, persoalan utama justru muncul dari dampak aktivitasnya terhadap warga sekitar, terutama terkait kebisingan.

“Jadi, izinnya itu sudah selesai. Sudah kita tegur, karena sedang proses izin berjalan ini pembangunan berlanjut. Nah sekarang, izinnya sudah selesai dan relatif setelah kita evaluasi ya tidak ada, bangunannya sesuai dengan spesifikasi. Cuma memang soal kebisingan yang dikeluhkan warga,” kata Benyamin kepada redaksi siarnitas.id di DPRD Tangsel pada Selasa (31/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, ia mendorong adanya dialog terbuka antara pengelola Loka Padel dan masyarakat sekitar.

Upaya ini dinilai penting untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, baik warga maupun pelaku usaha.

“Nah, saya dorong itu melalui Satpol PP untuk musyawarah antara penyelenggara Padel dengan warga sekitar, RT, RW, dan masyarakat, gimana caranya supaya nggak terganggu masyarakat, Padel-nya tetap berjalan. Itu yang saya dorong,” jelasnya.

Sementara itu, terkait hasil penanganan kasus Loka Padel yang sebelumnya mencuat, Benyamin menyebut laporan resmi masih dalam proses.

Ia menegaskan, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan sanksi administratif.

“Nanti saya akan terima hasilnya dari Inspektorat, kemudian nanti akan dibawa ke tim evaluasi kinerja, dulu namanya Baperjakat, Pak Sekda ketuanya. Sanksi apa yang akan kita terapkan. Dari sisi administrasi pemerintahan itu dulu yang kita kerjakan,” tegasnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai perkembangan terbaru, Benyamin mengaku belum menerima laporan detail dari Inspektorat.

Pemerintah Kota masih menunggu hasil evaluasi sebelum mengambil keputusan lanjutan.

“Belum, belum saya belum dapat laporan detailnya. Apakah nanti setelah itu mau seperti apa lagi nanti kita lihat,” pungkasnya.

Kasus Loka Padel ini menjadi sorotan publik karena menyangkut keseimbangan antara aktivitas usaha dan kenyamanan lingkungan.

Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang adil, tanpa mengorbankan kepentingan warga maupun investasi di daerah.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Kebisingan Loka Padel Tangsel Dikeluhkan Warga, Walikota Dorong Dialog Terbuka appeared first on siarnitas.

Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengungkapkan adanya dua skema yang tengah dibahas, yakni melalui aglomerasi bersama daerah lain atau berjalan secara mandiri.

Benyamin menjelaskan, pembahasan terkait skema tersebut telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Banten serta kementerian terkait.

Hasilnya, Tangsel memiliki peluang untuk memilih jalur terbaik sesuai kesiapan daerah.

“Kemarin di Provinsi Banten kita sudah bersepakat bahwa Tangsel nanti akan aglomerasi, ditengahi oleh Pak Gubernur Banten dan Pak Menteri LHK ya,” katanya usai Rapat Paripurna di DPRD pada Selasa (31/3/2026).

Namun demikian, ia menambahkan bahwa pemerintah pusat juga membuka peluang bagi Tangsel untuk berdiri sendiri dalam proyek strategis tersebut.

“Tetapi kita juga mendapatkan arahan dari Kementerian Kemenko Pangan yang rapatnya tadi siang, bahwa Tangsel bisa berdiri sendiri ya. Jadi nanti sepenuhnya teknisnya, keputusannya ada di Danantara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Benyamin menegaskan bahwa Pemkot Tangsel akan segera menyampaikan minat resmi untuk ikut serta dalam proyek PSEL.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya agar Tangsel dapat masuk dalam tahap pengembangan berikutnya.

“Kita akan menyampaikan peminat, surat permohonan minat, pokoknya minat, kita minat untuk PSEL di Kota Tangerang Selatan dengan catatan tentunya kalau umpamanya di Kota Tangerang Selatan kita sudah melaksanakan beberapa tahapan-tahapan seperti itu, Insya Allah jadi Tangsel masuk batch 2. Mudah-mudahan Tangsel batch 2. Baik aglomerasi maupun mandiri kita,” paparnya.

Terkait waktu pelaksanaan, Benyamin mengaku belum dapat memastikan jadwal pasti karena masih menunggu keputusan dari pihak terkait. Meski begitu, ia berharap proses lelang bisa segera dimulai dalam waktu dekat.

“Saya nggak bisa memperkirakan waktunya seperti itu. Tapi mudah-mudahan semester pertama tahun ini pelelangannya sudah berjalan,” katanya.

Di sisi lain, ia juga memastikan bahwa proses sebelumnya yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 telah diselesaikan, termasuk penghentian kesepakatan lama yang menjadi salah satu syarat utama.

“Kita itu sudah bersepakat bahwa karena salah satu persyaratan Perpres 109 itu adalah pengakhiran, maka itu sudah kita sepakati buat tidak berlaku lagi,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Tangsel berharap proyek PSEL dapat segera terealisasi sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi ramah lingkungan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Tangsel Serius Garap PSEL, Benyamin Optimistis Tembus Batch 2 Tahun Ini appeared first on siarnitas.

Agenda ini menjadi momen penting untuk mengukur sejauh mana realisasi program prioritas daerah berjalan, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Tangsel Benyamin Davnie, jajaran pejabat Pemkot, serta seluruh anggota DPRD Tangsel.

Dalam forum resmi itu, pemerintah menegaskan bahwa sebagian besar catatan dan rekomendasi legislatif telah ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program di APBD 2025.

Benyamin menekankan bahwa sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik telah mulai diurai.

Ia menyebut penanganan kemacetan, banjir, hingga persoalan sampah menjadi fokus utama pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.

“Kalau yang 2025 tadi sudah dijelaskan, itu sudah kita tindak lanjuti, antara lain misalnya soal kemacetan kita sudah membuat rekayasa lalu lintas, kemudian juga soal banjir kita sudah membuat penanganan penahan banjirnya sehingga berkurang titik banjir, dan soal sampah,” kata Benyamin.

“Rekomendasi 2024 itu kan sudah kita tindak lanjuti di APBD 2025. Jadi relatif semua rekomendasi DPRD sudah kita tindak lanjuti dan kita laporkan tadi seperti itu,” sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh sektor menjadi prioritas, terutama isu-isu yang paling menonjol di tengah masyarakat.

“Titik beratnya semuanya. Semuanya apa yang paling menonjol soal sampah, soal banjir, soal kemacetan yang memang menjadi isu lokal kita,” jelasnya.

Sementara itu, terkait progres pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern atau Material Recovery Facility (MRF), Pemkot memastikan proyek tersebut mulai berjalan tahun ini dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

“MRF tahun ini akan kita laksanakan di Cipeucang. Anggarannya sudah, sekarang sedang dalam persiapan ya, nanti pelelangannya dan sebagainya, masih dalam proses. Kita akan membangun MRF pokoknya mah di Cipeucang itu. Target tahun ini, tahun ini selesai. Kan ini harus selesai di akhir tahun,” jelasnya.

Pembangunan MRF di Cipeucang diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi beban sampah di Tangsel, sekaligus menjawab tuntutan publik terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Rapat Paripurna LKPJ 2025, Pemkot Tangsel Fokus Tangani Isu Strategis Daerah appeared first on siarnitas.

Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait nasib tenaga kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

“Saya belum, saya tidak akan mengurangi PPPK. Tetap akan ada,” tegas Benyamin di Pemkot, pada Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran yang sedang disiapkan tidak akan langsung menyasar belanja pegawai, melainkan difokuskan pada sektor lain yang dinilai masih bisa dioptimalkan.

“Saya akan melihat dulu efisiensi belanja pada belanja-belanja non-fisik ya. Apakah misalnya kegiatan-kegiatan perjalanan dinas harus kita efisienkan lagi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong penggunaan teknologi untuk menekan biaya operasional.

“Banyak daring, kemudian juga pelaksanaan acara-acara itu tidak lagi dilaksanakan di hotel,” katanya.

Meski demikian, Benyamin tidak menutup kemungkinan evaluasi terhadap belanja pegawai tetap dilakukan di masa depan.

“Efisiensi terhadap belanja pegawai ini tetap akan menjadi perhatian saya, tapi saya belum mengambil keputusan sampai kepada titik itu,” jelasnya.

Ia menegaskan akan melihat perkembangan kondisi keuangan daerah sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Saya lihat dulu yang lain,” pungkasnya

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Tegas! Benyamin Davnie Pastikan PPPK Tangsel Aman: Tetap Akan Ada appeared first on siarnitas.

Walikota Benyamin Davnie menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari antisipasi jika terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, efisiensi tidak hanya sebatas wacana, tetapi akan diterapkan secara konkret pada berbagai pos belanja, terutama yang bersifat non-prioritas.

“Ini kita lakukan juga sambil tetap memperhatikan arahan Presiden, arahan Pemerintah Pusat mengenai efisiensi itu ya, walaupun belum ada petunjuk teknisnya,” katanya di Pemkot Tangsel, pada Senin (30/3/2026).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah perjalanan dinas yang dinilai masih bisa ditekan.

“Perjalanan dinas juga akan saya evaluasi dalam waktu dekat ini untuk mengefisiensikan bahan bakar minyak,” kata Benyamin.

Tak hanya itu, kegiatan rapat dan acara seremonial juga akan mengalami perubahan signifikan. Pemkot Tangsel akan mengurangi penggunaan hotel sebagai lokasi kegiatan.

“Pelaksanaan acara-acara itu tidak lagi dilaksanakan di hotel, walaupun ini akan berpengaruh terhadap pajak hotel, tetapi akan kita alihkan kepada kantor-kantor pemerintah dan lain-lain,” jelasnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah lebih bijak dalam penggunaan sumber daya di kantor.

“Sebelum sampai ke titik itu, saya minta teman-teman di kantor itu listrik, air, gas, dan lain sebagainya itu diperhatikan betul supaya tidak terjadi apa pemborosan nanti ke depannya,” tegasnya.

Benyamin menambahkan, langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Yang saya antisipasi adalah bukan soal lonjakan harga minyaknya, tetapi kalau suatu saat misalnya terjadi pengurangan terhadap dana transfer ke daerah, ini sudah bisa kita antisipasi,” pungkasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Benyamin Davnie Mulai Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan Kegiatan Hotel appeared first on siarnitas.