Langkah ini diambil sebagai upaya serius memperkuat perlindungan kesehatan anak dari ancaman penularan yang kian mengkhawatirkan.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 109 ribu anak usia 9 hingga 59 bulan menjadi sasaran dalam program imunisasi massal ini.

Pemkot Tangsel pun mengimbau para orang tua agar tidak menunda, dan segera membawa anak mereka ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan imunisasi tambahan.

Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menyukseskan ORI demi melindungi generasi masa depan.

“Kami mengajak seluruh orang tua untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan imunisasi lengkap. Ini merupakan langkah penting untuk melindungi anak-anak kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit,” kata Benyamin dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Ia menekankan, keberhasilan program ini bukan hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat.

“Dengan dukungan bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, kami optimistis perlindungan kesehatan anak di Tangsel dapat semakin kuat,” jelasnya.

Tak hanya anak-anak, warga berusia di atas 16 tahun juga dianjurkan melakukan vaksinasi MMR secara mandiri sebagai perlindungan tambahan terhadap campak, gondongan, dan rubella.

Di sisi lain, Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi, Penanggulangan Krisis, dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Tangsel, dr. Agatha Christie, membeberkan bahwa pelaksanaan ORI dilakukan secara bertahap agar menjangkau seluruh sasaran.

“Pelaksanaan imunisasi tambahan ini akan berlangsung selama dua minggu di seluruh puskesmas, kemudian dilanjutkan dengan satu minggu masa sweeping untuk memastikan seluruh sasaran terjangkau,” kata dr. Agatha.

Ia mengingatkan bahwa imunisasi adalah benteng utama dalam mencegah penyebaran penyakit menular, terutama bagi anak-anak yang paling rentan.

“Jangan berikan celah bagi virus campak untuk mengganggu keceriaan mereka. Segera lengkapi imunisasi campak anak Anda mulai 30 Maret hingga 19 April 2026 di fasilitas kesehatan terdekat,” jelasnya.

Pemkot Tangsel juga memastikan adanya sinergi kuat antara tenaga kesehatan di puskesmas dan Tim Pembina Puskesmas (TPP) agar pelaksanaan ORI berjalan maksimal dan tidak ada anak yang terlewat.

Program ini menjadi momentum penting. Di tengah ancaman penyebaran campak, peran aktif orang tua menjadi kunci utama untuk memastikan anak-anak tetap sehat dan terlindungi.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post 109 Ribu Anak Jadi Target! Pemkot Tangsel Gencarkan ORI Campak, Orang Tua Diminta Tak Abai appeared first on siarnitas.

Kepastian ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran publik di tengah munculnya laporan varian baru secara global.

“Sampai akhir Maret 2026, belum ditemukan varian tersebut (Cicada) di Indonesia,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Aji menjelaskan, varian BA.3.2 atau Cicada merupakan turunan dari Omicron BA.3 yang telah masuk dalam kategori Varian Under Monitoring (VUM) sejak 5 Desember 2025 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Meski masuk pemantauan, varian ini belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan penyebaran yang signifikan di berbagai negara.

Data global juga belum mengindikasikan adanya lonjakan tingkat keparahan, angka rawat inap, maupun kematian akibat varian tersebut.

Berdasarkan penilaian WHO, risiko kesehatan masyarakat dari varian BA.3.2 (Cicada) tergolong rendah. Di Indonesia sendiri, varian yang masih mendominasi adalah XFG dengan proporsi 57 persen, disusul LF.7 sebesar 29 persen, serta XFG 3.4.3 sebanyak 14 persen—seluruhnya juga berada pada kategori risiko rendah.

“Karena situasi masih terkendali dan berisiko rendah, maka tidak ada tindakan khusus berupa pengetatan di pintu masuk negara. Namun demikian Kemenkes tetap melakukan surveilans, pelaporan rutin dari lapangan dan pengujian sampel di lab serta komunikasi risiko,” kata Aji.

Meski kondisi dinilai aman, Kemenkes tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah.

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran penyakit.

Masyarakat diimbau untuk rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga waktu istirahat, serta menggunakan masker saat sakit atau berada di keramaian.

Langkah sederhana ini dinilai efektif menjaga daya tahan tubuh sekaligus mencegah potensi penularan, di tengah dinamika varian COVID-19 yang masih terus berkembang.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Waspada Varian COVID-19 ‘Cicada’! Kemenkes Tegaskan Belum Masuk RI appeared first on siarnitas.

Keluhan warga terkait jam operasional yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan kini tengah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota.

Benyamin memastikan bahwa dari sisi perizinan, pembangunan Loka Padel telah rampung dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, persoalan utama justru muncul dari dampak aktivitasnya terhadap warga sekitar, terutama terkait kebisingan.

“Jadi, izinnya itu sudah selesai. Sudah kita tegur, karena sedang proses izin berjalan ini pembangunan berlanjut. Nah sekarang, izinnya sudah selesai dan relatif setelah kita evaluasi ya tidak ada, bangunannya sesuai dengan spesifikasi. Cuma memang soal kebisingan yang dikeluhkan warga,” kata Benyamin kepada redaksi siarnitas.id di DPRD Tangsel pada Selasa (31/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, ia mendorong adanya dialog terbuka antara pengelola Loka Padel dan masyarakat sekitar.

Upaya ini dinilai penting untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, baik warga maupun pelaku usaha.

“Nah, saya dorong itu melalui Satpol PP untuk musyawarah antara penyelenggara Padel dengan warga sekitar, RT, RW, dan masyarakat, gimana caranya supaya nggak terganggu masyarakat, Padel-nya tetap berjalan. Itu yang saya dorong,” jelasnya.

Sementara itu, terkait hasil penanganan kasus Loka Padel yang sebelumnya mencuat, Benyamin menyebut laporan resmi masih dalam proses.

Ia menegaskan, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan sanksi administratif.

“Nanti saya akan terima hasilnya dari Inspektorat, kemudian nanti akan dibawa ke tim evaluasi kinerja, dulu namanya Baperjakat, Pak Sekda ketuanya. Sanksi apa yang akan kita terapkan. Dari sisi administrasi pemerintahan itu dulu yang kita kerjakan,” tegasnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai perkembangan terbaru, Benyamin mengaku belum menerima laporan detail dari Inspektorat.

Pemerintah Kota masih menunggu hasil evaluasi sebelum mengambil keputusan lanjutan.

“Belum, belum saya belum dapat laporan detailnya. Apakah nanti setelah itu mau seperti apa lagi nanti kita lihat,” pungkasnya.

Kasus Loka Padel ini menjadi sorotan publik karena menyangkut keseimbangan antara aktivitas usaha dan kenyamanan lingkungan.

Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang adil, tanpa mengorbankan kepentingan warga maupun investasi di daerah.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Kebisingan Loka Padel Tangsel Dikeluhkan Warga, Walikota Dorong Dialog Terbuka appeared first on siarnitas.

Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengungkapkan adanya dua skema yang tengah dibahas, yakni melalui aglomerasi bersama daerah lain atau berjalan secara mandiri.

Benyamin menjelaskan, pembahasan terkait skema tersebut telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Banten serta kementerian terkait.

Hasilnya, Tangsel memiliki peluang untuk memilih jalur terbaik sesuai kesiapan daerah.

“Kemarin di Provinsi Banten kita sudah bersepakat bahwa Tangsel nanti akan aglomerasi, ditengahi oleh Pak Gubernur Banten dan Pak Menteri LHK ya,” katanya usai Rapat Paripurna di DPRD pada Selasa (31/3/2026).

Namun demikian, ia menambahkan bahwa pemerintah pusat juga membuka peluang bagi Tangsel untuk berdiri sendiri dalam proyek strategis tersebut.

“Tetapi kita juga mendapatkan arahan dari Kementerian Kemenko Pangan yang rapatnya tadi siang, bahwa Tangsel bisa berdiri sendiri ya. Jadi nanti sepenuhnya teknisnya, keputusannya ada di Danantara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Benyamin menegaskan bahwa Pemkot Tangsel akan segera menyampaikan minat resmi untuk ikut serta dalam proyek PSEL.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya agar Tangsel dapat masuk dalam tahap pengembangan berikutnya.

“Kita akan menyampaikan peminat, surat permohonan minat, pokoknya minat, kita minat untuk PSEL di Kota Tangerang Selatan dengan catatan tentunya kalau umpamanya di Kota Tangerang Selatan kita sudah melaksanakan beberapa tahapan-tahapan seperti itu, Insya Allah jadi Tangsel masuk batch 2. Mudah-mudahan Tangsel batch 2. Baik aglomerasi maupun mandiri kita,” paparnya.

Terkait waktu pelaksanaan, Benyamin mengaku belum dapat memastikan jadwal pasti karena masih menunggu keputusan dari pihak terkait. Meski begitu, ia berharap proses lelang bisa segera dimulai dalam waktu dekat.

“Saya nggak bisa memperkirakan waktunya seperti itu. Tapi mudah-mudahan semester pertama tahun ini pelelangannya sudah berjalan,” katanya.

Di sisi lain, ia juga memastikan bahwa proses sebelumnya yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 telah diselesaikan, termasuk penghentian kesepakatan lama yang menjadi salah satu syarat utama.

“Kita itu sudah bersepakat bahwa karena salah satu persyaratan Perpres 109 itu adalah pengakhiran, maka itu sudah kita sepakati buat tidak berlaku lagi,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Tangsel berharap proyek PSEL dapat segera terealisasi sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi ramah lingkungan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Tangsel Serius Garap PSEL, Benyamin Optimistis Tembus Batch 2 Tahun Ini appeared first on siarnitas.

Agenda ini menjadi momen penting untuk mengukur sejauh mana realisasi program prioritas daerah berjalan, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Tangsel Benyamin Davnie, jajaran pejabat Pemkot, serta seluruh anggota DPRD Tangsel.

Dalam forum resmi itu, pemerintah menegaskan bahwa sebagian besar catatan dan rekomendasi legislatif telah ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program di APBD 2025.

Benyamin menekankan bahwa sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik telah mulai diurai.

Ia menyebut penanganan kemacetan, banjir, hingga persoalan sampah menjadi fokus utama pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.

“Kalau yang 2025 tadi sudah dijelaskan, itu sudah kita tindak lanjuti, antara lain misalnya soal kemacetan kita sudah membuat rekayasa lalu lintas, kemudian juga soal banjir kita sudah membuat penanganan penahan banjirnya sehingga berkurang titik banjir, dan soal sampah,” kata Benyamin.

“Rekomendasi 2024 itu kan sudah kita tindak lanjuti di APBD 2025. Jadi relatif semua rekomendasi DPRD sudah kita tindak lanjuti dan kita laporkan tadi seperti itu,” sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh sektor menjadi prioritas, terutama isu-isu yang paling menonjol di tengah masyarakat.

“Titik beratnya semuanya. Semuanya apa yang paling menonjol soal sampah, soal banjir, soal kemacetan yang memang menjadi isu lokal kita,” jelasnya.

Sementara itu, terkait progres pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern atau Material Recovery Facility (MRF), Pemkot memastikan proyek tersebut mulai berjalan tahun ini dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

“MRF tahun ini akan kita laksanakan di Cipeucang. Anggarannya sudah, sekarang sedang dalam persiapan ya, nanti pelelangannya dan sebagainya, masih dalam proses. Kita akan membangun MRF pokoknya mah di Cipeucang itu. Target tahun ini, tahun ini selesai. Kan ini harus selesai di akhir tahun,” jelasnya.

Pembangunan MRF di Cipeucang diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi beban sampah di Tangsel, sekaligus menjawab tuntutan publik terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Rapat Paripurna LKPJ 2025, Pemkot Tangsel Fokus Tangani Isu Strategis Daerah appeared first on siarnitas.

Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait nasib tenaga kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

“Saya belum, saya tidak akan mengurangi PPPK. Tetap akan ada,” tegas Benyamin di Pemkot, pada Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran yang sedang disiapkan tidak akan langsung menyasar belanja pegawai, melainkan difokuskan pada sektor lain yang dinilai masih bisa dioptimalkan.

“Saya akan melihat dulu efisiensi belanja pada belanja-belanja non-fisik ya. Apakah misalnya kegiatan-kegiatan perjalanan dinas harus kita efisienkan lagi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong penggunaan teknologi untuk menekan biaya operasional.

“Banyak daring, kemudian juga pelaksanaan acara-acara itu tidak lagi dilaksanakan di hotel,” katanya.

Meski demikian, Benyamin tidak menutup kemungkinan evaluasi terhadap belanja pegawai tetap dilakukan di masa depan.

“Efisiensi terhadap belanja pegawai ini tetap akan menjadi perhatian saya, tapi saya belum mengambil keputusan sampai kepada titik itu,” jelasnya.

Ia menegaskan akan melihat perkembangan kondisi keuangan daerah sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Saya lihat dulu yang lain,” pungkasnya

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Tegas! Benyamin Davnie Pastikan PPPK Tangsel Aman: Tetap Akan Ada appeared first on siarnitas.

Walikota Benyamin Davnie menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari antisipasi jika terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, efisiensi tidak hanya sebatas wacana, tetapi akan diterapkan secara konkret pada berbagai pos belanja, terutama yang bersifat non-prioritas.

“Ini kita lakukan juga sambil tetap memperhatikan arahan Presiden, arahan Pemerintah Pusat mengenai efisiensi itu ya, walaupun belum ada petunjuk teknisnya,” katanya di Pemkot Tangsel, pada Senin (30/3/2026).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah perjalanan dinas yang dinilai masih bisa ditekan.

“Perjalanan dinas juga akan saya evaluasi dalam waktu dekat ini untuk mengefisiensikan bahan bakar minyak,” kata Benyamin.

Tak hanya itu, kegiatan rapat dan acara seremonial juga akan mengalami perubahan signifikan. Pemkot Tangsel akan mengurangi penggunaan hotel sebagai lokasi kegiatan.

“Pelaksanaan acara-acara itu tidak lagi dilaksanakan di hotel, walaupun ini akan berpengaruh terhadap pajak hotel, tetapi akan kita alihkan kepada kantor-kantor pemerintah dan lain-lain,” jelasnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah lebih bijak dalam penggunaan sumber daya di kantor.

“Sebelum sampai ke titik itu, saya minta teman-teman di kantor itu listrik, air, gas, dan lain sebagainya itu diperhatikan betul supaya tidak terjadi apa pemborosan nanti ke depannya,” tegasnya.

Benyamin menambahkan, langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Yang saya antisipasi adalah bukan soal lonjakan harga minyaknya, tetapi kalau suatu saat misalnya terjadi pengurangan terhadap dana transfer ke daerah, ini sudah bisa kita antisipasi,” pungkasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Benyamin Davnie Mulai Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan Kegiatan Hotel appeared first on siarnitas.

Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi toleransi bagi pegawai yang mangkir atau memperpanjang masa libur tanpa izin.

Apel perdana yang digelar secara fisik sekaligus menjadi ajang halalbihalal dimanfaatkan Benyamin untuk menegaskan kembali pentingnya disiplin kerja di lingkungan Pemkot Tangsel.

“Iya, hari ini adalah apel pertama kita berkantor secara fisik setelah kemarin berkantor dari rumah atau dari mana saja dan diawali dengan kegiatan halalbihalal, karena ini pertama kali bertemu saya juga dengan teman-teman setelah libur lebaran kemarin,” kata Benyamin usai Apel dan Halalbihalal di Pemkot pada Senin (30/3/2026).

Dalam arahannya, ia secara khusus meminta seluruh ASN meningkatkan disiplin, tanpa mengabaikan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang saya sampaikan kepada mereka untuk meningkatkan disiplin pasca-lebaran, tapi tetap mengutamakan tugas-tugas keseharian ya,” tegasnya.

Benyamin juga memastikan bahwa tingkat kehadiran ASN di hari pertama kerja harus mencapai angka maksimal.

“Iya, hari ini wajib 100 persen, sudah tidak ada lagi libur, cuti, dan lain-lain sebagainya,” katanya.

Untuk memastikan hal itu, ia telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pengecekan absensi secara ketat.

“Iya, saya mintakan sudah pada OPD untuk melakukan absensi. Khawatir masih ada yang belum pulang. Kenapa belum pulangnya? Terjebak macetkah, sakitkah, atau nakal? Seperti apa nanti kita lihat hasilnya,” ungkapnya.

Ia pun tidak segan memberikan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar aturan.

“Yang nakal tentu harus kita lakukan penerapan sanksi ya, karena apalagi misalnya dia memperpanjang liburannya tanpa izin dari atasannya, itu minimal teguran tertulis,” tegas Benyamin.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa sanksi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan akan berdampak pada karier ASN ke depan.

“Dan tegurannya itu bukan hanya sekadar teguran, tapi akan tercatat di dalam data kepegawaian dia, dan ini berpengaruh terhadap kinerja ke depan,” tandasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Hari Pertama Kerja, Benyamin Davnie Sebut ASN Tangsel Wajib Masuk 100 Persen, Yang ‘Nakal’ Disanksi Tegas appeared first on siarnitas.

Nilainya turun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Tangsel, Rizkiyah, menyebutkan bahwa pada 2025 anggaran hibah mencapai Rp72 miliar.

Namun, pada 2026 anggaran tersebut hanya dialokasikan sebesar Rp59,5 miliar.

“Untuk hibah di tahun 2025 ada 109 entitas dengan nilai 72 miliar, tapi ada penurunan di 2026 karena ada pengurangan transfer keuangan ke daerah dari pusat. 2026 dianggarkan 59,5 miliar untuk 19 entitas yang tersebar di 6 OPD,” katanya kepada redaksi siarnitas.id di kantornya, pada Senin (30/3/2026).

Penurunan anggaran ini mencerminkan adanya penyesuaian fiskal di tingkat daerah.

Pemerintah kota harus mengatur ulang prioritas belanja, termasuk alokasi hibah, di tengah keterbatasan dana yang diterima dari pusat.

Meski begitu, anggaran hibah tetap disalurkan melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam mekanismenya, Bagian Kesra berperan sebagai koordinator, sementara proses penyaluran dilakukan oleh masing-masing OPD pengampu.

“Untuk hibah, Kesra posisinya sebagai koordinator sementara untuk penyalurannya ada di OPD-OPD pengampu,” jelas Rizkiyah.

Ia juga menegaskan bahwa sebagian anggaran hibah yang dikelola melalui Kesra tetap dialokasikan untuk sejumlah lembaga keagamaan dan sosial.

“Ada 5 entitas yang ada di bawah Kesra yang tahun 2026 ini mendapatkan dana hibah, yaitu dari BWI, MUI, LPTQ, dan Baznas, dan satu lagi ada dari Masjid Al-Aman Polres. Selebihnya ada di OPD pengampu,” jelasnya.

Pemangkasan anggaran hibah ini menjadi sinyal kuat adanya tekanan fiskal di daerah. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, termasuk pada pos hibah yang selama ini menjadi perhatian publik.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Anggaran Hibah Tangsel 2026 Dipangkas! Turun dari Rp72 Miliar Jadi Rp59,5 Miliar appeared first on siarnitas.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi jutaan wajib pajak yang belum sempat melaporkan kewajibannya tepat waktu. Selain memberikan kelonggaran, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat di tengah proses adaptasi terhadap sistem pelaporan pajak yang terus berkembang.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan keputusan tersebut telah ditetapkan dan akan segera dituangkan dalam aturan resmi.

“(Perpanjangan masa lapor SPT) 31 April. Perpanjang 1 bulan,” kata Purbaya di Jakarta, dikutip Jumat (27/3/2026).

Kementerian Keuangan disebut tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) sebagai dasar kebijakan tersebut. Pemerintah pun mengimbau wajib pajak agar tidak menunda pelaporan hingga mendekati batas akhir guna menghindari kendala teknis saat sistem diakses secara bersamaan.

Lapor SPT Kini Lebih Mudah Lewat Coretax

Seiring transformasi digital, pelaporan SPT Tahunan kini dapat dilakukan secara online melalui sistem Coretax yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak. Platform ini dirancang untuk mempermudah proses pelaporan, mulai dari pengisian data hingga pembayaran dan pelaporan secara terintegrasi.

Berikut langkah-langkah praktis lapor SPT melalui Coretax, dikutip dari laman pajak.go.id:

• Akses menu Surat Pemberitahuan (SPT) dan pilih “Buat Konsep SPT”
• Pilih PPh Orang Pribadi lalu klik lanjut
• Tentukan periode dan tahun pajak (misalnya Januari–Desember 2025)
• Pilih jenis SPT: “Normal” atau “Pembetulan”
• Klik “Buat Konsep SPT” dan mulai isi formulir
• Gunakan tombol “Posting” agar sistem mengisi data secara otomatis
• Periksa dan lengkapi seluruh data
• Klik “Bayar dan Lapor” untuk mengirim SPT
• Lakukan tanda tangan digital dan konfirmasi

Bagi wajib pajak dengan status kurang bayar, pembayaran dapat dilakukan menggunakan saldo deposit atau kode billing yang otomatis diterbitkan oleh sistem. Setelah pembayaran selesai, SPT akan berpindah ke status “Dilaporkan”.

Jutaan Wajib Pajak Sudah Gunakan Coretax

Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan sistem Coretax. Hingga 24 Maret 2026, tercatat sebanyak 16.723.354 wajib pajak telah mengaktifkan akun.

Dari jumlah tersebut, 8.874.904 wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan.

Secara rinci, aktivasi akun terdiri dari:

15.677.209 wajib pajak orang pribadi
955.508 wajib pajak badan
90.411 instansi pemerintah
226 wajib pajak dari sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Untuk pelaporan tahun pajak 2025, kontribusi terbesar berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 7.826.341, disusul nonkaryawan 863.272.

Sementara itu, wajib pajak badan tercatat sebanyak 183.583 (rupiah) dan 138 (dolar AS). Adapun untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda, pelaporan berasal dari 1.549 badan (rupiah) dan 21 badan (dolar AS).

Dengan perpanjangan waktu ini, pemerintah berharap jumlah pelaporan SPT terus meningkat hingga batas akhir yang baru. Wajib pajak pun diharapkan dapat memanfaatkan tambahan waktu ini secara optimal agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan baik dan tepat waktu.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Lapor SPT Tahunan Diperpanjang, Ini Cara Praktis dan Mudah via Coretax appeared first on siarnitas.