Siarnitas.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2027 diproyeksikan mengalami penurunan cukup signifikan. Nilainya turun sekitar Rp760 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
APBD Banten 2027 diproyeksikan berada di angka Rp9,51 triliun lebih. Sementara pada tahun sebelumnya, anggaran daerah berada di kisaran Rp10,27 triliun.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penurunan kemampuan fiskal tersebut tidak terlepas dari adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Proyeksi tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Banten 2027 ditargetkan mencapai Rp9,51 triliun lebih. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp9,49 triliun lebih.
Dengan komposisi tersebut, APBD Banten 2027 diproyeksikan mengalami surplus sebesar Rp13,39 miliar lebih.
“Pada tahun 2027, kondisi fiskal kita mengalami penurunan akibat adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Namun, kita harus tetap optimistis,” kata Andra dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
APBD Turun, Pemprov Banten Diminta Lebih Kreatif
Menghadapi penurunan anggaran, Andra Soni meminta jajaran Pemerintah Provinsi Banten tidak hanya mengandalkan efisiensi belanja.
Pemerintah daerah juga dituntut lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kondisi fiskal yang lebih terbatas harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan anggaran sekaligus mencari sumber pendapatan baru.
“Memicu efisiensi dan kreativitas daerah, mendorong daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran serta mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kreatif dan inovatif,” ujarnya.
Selain meningkatkan PAD, Andra juga meminta setiap anggaran yang tersedia digunakan secara lebih efektif.
Belanja daerah harus diarahkan pada program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.
“Mengoptimalkan belanja agar lebih tepat sasaran. Memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Andra Soni Tekankan Program yang Berdampak Langsung
Penurunan APBD Banten 2027 membuat pemerintah daerah perlu menentukan skala prioritas secara lebih ketat.
Program yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat harus dievaluasi, sementara anggaran diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Andra berharap keterbatasan fiskal tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten.
Sebaliknya, pengelolaan anggaran yang lebih efisien diharapkan mampu menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Semoga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, mari bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten,” katanya.
Andra juga mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD Banten, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan APBD 2027.
Pengawasan dinilai penting agar setiap rupiah anggaran dapat digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp9,51 triliun lebih dan belanja Rp9,49 triliun lebih, Pemprov Banten kini menghadapi tantangan untuk menjaga kualitas pembangunan di tengah ruang fiskal yang menyempit.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News