Siarnitas.id – Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan menegaskan pengelola Water Treatment Plant (WTP) Serpong Lagoon tetap wajib bertanggung jawab atas kompensasi warga terdampak polemik kualitas air.
Ia memastikan pemerintah daerah bersama DPRD akan kembali memanggil pengelola agar segera memenuhi kewajibannya.
Pilar mengatakan, persoalan kompensasi berkaitan dengan hak perlindungan konsumen.
Menurutnya, perusahaan yang memperoleh keuntungan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus bertanggung jawab apabila terjadi persoalan yang merugikan konsumennya.
“Iya, sambil berjalan ya saya mengurus Porprov tentu kita juga terus memantau gitu dan alhamdulillah dibantu oleh teman-teman DPRD ya untuk memanggil daripada pihak pengelola dan harus bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut,” kata Pilar di Lapangan Kera Sakti, Serpong, ditulis pada Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, kewajiban memberikan ganti rugi bukan sekadar persoalan kesepakatan antara warga dan pengelola, melainkan berkaitan dengan aturan perlindungan konsumen yang berlaku.
“Ya ini kan soal ganti rugi memang sudah ada hak perlindungan konsumen. Nah itu yang harus dipenuhi oleh WTP gitu. Itu kan aturannya dari pusat, hak perlindungan konsumen tuh ada dan ini bisa jadi permasalahan kalau tidak dilakukan pertanggungjawaban itu,” tegasnya.
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pengelola berlindung di balik kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS), Pilar menyebut kerja sama tersebut tidak menghapus tanggung jawab perusahaan atas persoalan sebelumnya.
“Ya kan, PITS itu ke depan. Tapi ke belakang kan tidak menggugurkan tanggung jawab perusahaan seperti,” ujarnya.
Pilar juga memastikan Pemkot Tangsel melalui dinas terkait akan kembali memanggil pihak pengelola WTP.
DPRD Tangsel disebut turut berencana melakukan pemanggilan dalam waktu dekat untuk mendorong penyelesaian kompensasi warga.
“Nanti dari dinas terkait yang kemarin ikut kami rapat terakhir, akan memanggil ulang ya. DPRD kalau nggak salah dalam waktu dekat akan memanggil, gitu kita dari dinas juga, dari pemerintah daerah akan panggil ulang ya, supaya segera dilakukan kompensasi tersebut,” jelasnya.
Pilar mengingatkan, pemerintah daerah akan menjadikan persoalan tersebut sebagai catatan.
Jika pengelola tidak memenuhi kewajibannya, terdapat sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan.
Ia kembali menekankan bahwa pelaku usaha tidak boleh hanya mengambil keuntungan dari masyarakat tanpa memperhatikan hak dan keselamatan konsumennya.
“Kalau orang siap untuk mengambil keuntungan dari masyarakat, artinya mereka menjual suatu barang atau jasa kepada masyarakat, ya mereka itu harus dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen dan produsen atau pemberi jasa atau barang ini, ya mereka harus bertanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan, keselamatan dari konsumennya itu,” ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi rencana warga yang ingin membawa persoalan kompensasi ke jalur hukum, Pilar menyatakan pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menempuh langkah tersebut.
“Ya kita lihat. Tapi kalau misalkan memang warga itu kan hak hak mereka. Kita tidak bisa mendorong atau kita tidak bisa melarang. Hak mereka kalau dirasa memang perlu itu dibawa kepada ranah hukum, ya kami mempersilakan untuk warga melakukan ini. Karena ini bicara masalah antara konsumen dengan pemilik usaha gitu kan. Ini kan usaha,” pungkasnya.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News