Siarnitas.id – Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menegaskan larangan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan program di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu dikatakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang digelar di Aula Blandongan, Kamis (9/4/2026).
Dalam forum tersebut, Walikota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan pentingnya kedisiplinan perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan sesuai aturan perencanaan dan penganggaran.
“Masyarakat hari ini ingin ditangani banjirnya, ingin ditangani sampahnya, ingin ditangani kemacetan, dan sebagainya. Kan itu instrumen pemerintah kota itu hanya melalui APBD. Kegiatan kita, dinas itu tidak boleh melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam APBD-nya, itu kuncinya,” katanya.
Ia mengingatkan, setiap program yang dijalankan harus sudah direncanakan dan masuk dalam APBD agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Jadi jangan sampai nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu,” tegasnya.
Benyamin menjelaskan, Musrenbang RKPD 2027 menjadi tahapan penting dalam menyusun arah pembangunan daerah yang terintegrasi dari tingkat kelurahan hingga kota.
“Tahapan ini merupakan kelanjutan setelah Forum Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya juga Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan. Hasil dari sini nanti akan diformulasikan, mereka akan bikin kesepakatan, berita acara kesepakatan, untuk nanti masuk di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun 2027 yang akan datang. Secepatnya nanti RKPD-nya mudah-mudahan bisa selesai,” paparnya.
Menurutnya, seluruh kebutuhan masyarakat harus diterjemahkan secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan agar dapat dieksekusi secara legal dan terukur.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa berbagai persoalan seperti banjir, sampah, hingga kemacetan hanya dapat ditangani melalui mekanisme perencanaan yang sah.
“Terobosan-terobosannya kita harapkan di sini akan berkembang pemikiran-pemikiran strategis seperti itu. Kesehatan tetap harus menjadi perhatian kita karena itu domain utama pemerintah. Pendidikan, ya pastilah seperti itu,” ungkapnya.
Sementara itu, isu infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan, namun harus disusun secara terencana dalam kerangka RKPD.
“Isu Strategis Pembangunan 2027 kita masih akan tetap kepada infrastruktur. Infrastruktur ini kita pecah lagi, kita bagi lagi, kita breakdown lagi,” pungkasnya.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News