Pemerintah Kota Tangsel tetap mendorong agar parkir di kawasan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, pihaknya akan mengecek kembali perkembangan persoalan tersebut ke Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel.

“Coba nanti saya cek ke Dishub. Harusnya dalam waktu yang dekat harus segera selesai dan parkiran itu harus bisa jadi PAD. Karena ini kan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya saja satu dua orang. Tapi PAD itu kan kepentingan buat APBD, buat masyarakat,” kata Pilar di DPRD Tangsel, pada Senin (22/6/2026).

Menurut Pilar, perbedaan pendapat antara pemerintah dan pengguna ruko masih menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian pengelolaan parkir di kawasan tersebut.

Meski masih ada penolakan dari sebagian pelaku usaha, Pemkot Tangsel memilih mengedepankan pendekatan persuasif.

“Kita juga kan enggak bisa represif ya terhadap masyarakat kita. Mereka pelaku usaha pasti punya alasan, apakah karena ekonomi sekarang lagi kurang bagus, mereka berharap dikelolanya secara manual dulu dan lain sebagainya,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Tapi di sisi lain kan ada kewajiban pendapatan asli daerah yang harus ditingkatkan,” lanjutnya.

Pilar menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang diskusi dengan para pelaku usaha, namun aturan tetap harus dijalankan.

“Kita juga enggak bisa represif kepada masyarakat itu, karena ini warga kita juga, pelaku usaha kita. Tapi kita juga tetap harus aturan tetap dipakai,” tegasnya.

Ia berharap komunikasi yang terus dilakukan dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak sekaligus tetap memberikan pemasukan bagi daerah.

“Nanti minta waktu aja diskusi, komunikasi itu, tapi ujungnya adalah bagaimana tetap itu menghasilkan PAD bagi pemerintah daerah itu,” pungkasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Polemik Parkir Golden Vienna Serpong Belum Tuntas, Pemkot Tangsel Bidik PAD Untuk APBD appeared first on siarnitas.

Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, memastikan kebutuhan tenaga pendidik di daerahnya masih tinggi sehingga tidak ada rencana pengurangan jumlah guru.

Pilar menjelaskan, Pemkot Tangsel telah menyiapkan skema melalui Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) bagi tenaga pendidik yang belum masuk dalam skema PPPK.

“PJLP itu untuk yang belum masuk PPPK. Kita anggap sebagai tenaga profesional atau tenaga ahli karena kebutuhan guru di Tangsel justru masih kurang,” kata Pilar, di SD Negeri Babakan 1 Tangsel, pada Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, kondisi sekolah-sekolah di Tangsel saat ini masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Karena itu, pemerintah daerah tidak memiliki opsi untuk mengurangi jumlah guru.

“Guru di sekolah malah kurang. Jadi kita tidak akan melakukan opsi pengurangan guru. Malah kita butuh tambahan guru,” katanya.

Meski demikian, Pilar menegaskan ada batasan usia kerja yang tetap mengikuti aturan berlaku.

Guru dengan usia di atas 59 tahun tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaan karena telah memasuki masa pensiun.

“Kalau usia di atas 59 tahun memang tidak bisa bekerja lagi karena sudah masuk masa pensiun sesuai aturan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk guru PPPK, Pilar memastikan seluruh hak tetap berjalan normal mulai dari penggajian hingga penganggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah.

“Guru PPPK tetap berjalan, penggajian dan lainnya tetap kita anggarkan oleh Pak Wali Kota,” ucapnya.

Saat ini, tercatat terdapat sekitar 480 guru yang masuk dalam skema PJLP di Tangsel. Namun, Pilar mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan regulasi karena kebijakan rekrutmen pegawai daerah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Semua rekrutmen pegawai pemerintah daerah dikunci dari pusat. Makanya kita terus konsultasi dengan pemerintah pusat dan dinas pendidikan,” ujarnya.

Persoalan kekurangan guru juga mulai dirasakan pada posisi strategis lain, termasuk pengawas sekolah. Pilar mengungkapkan jumlah pengawas SD di Tangsel kini sangat minim.

“Pengawas SD di Tangsel tinggal satu orang, padahal jumlah SD ada ratusan,” katanya.

Pemkot Tangsel saat ini masih menunggu regulasi baru agar proses rekrutmen pengawas sekolah dan tenaga pendidik lainnya bisa kembali dibuka. Pilar berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi.

“Kita siap untuk sertifikasi dan pelatihan guru penggerak. Yang penting regulasinya dibuka supaya kebutuhan guru bisa terpenuhi,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Berdasarkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang penataan tenaga non-ASN di lingkungan pendidikan, satuan pendidikan masih dimungkinkan melakukan penugasan terhadap guru non-ASN dalam masa transisi dengan batas waktu penugasan hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di tengah proses penataan pegawai pemerintah dan kebutuhan tenaga pengajar di daerah.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap harus menyesuaikan penugasan guru non-ASN dengan kebutuhan riil sekolah, kemampuan anggaran, serta regulasi kepegawaian yang berlaku.

Dalam masa transisi tersebut, pemerintah pusat juga mendorong daerah untuk mengoptimalkan skema PPPK, redistribusi guru, serta penguatan program sertifikasi dan guru penggerak guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik di berbagai wilayah.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Nasib Guru Non-ASN Tangsel Terjawab, Pilar Saga Pastikan Tak Ada Pengurangan Guru appeared first on siarnitas.

Ajang tahunan yang digelar Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbangda) itu menjadi panggung kreativitas bagi pelajar SMA, SMK hingga mahasiswa untuk menampilkan karya inovatif yang menjawab persoalan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan, Kepala Bappedalitbangda Fuad beserta jajaran, serta ratusan peserta dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Tangsel.

Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, ajang ini bukan sekadar perlombaan, tetapi juga wadah untuk mendorong lahirnya inovator muda yang mampu menghadirkan solusi berbasis teknologi.

“Hari ini saya mengunjungi dan membuka Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna yang ke-14 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan,” ujar Pilar.

Menurutnya, kualitas inovasi yang ditampilkan peserta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi teknologi maupun manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Acara ini diadakan dalam rangka untuk meningkatkan potensi para inovator-inovator muda di Tangerang Selatan, baik tingkat Sekolah Menengah Atas maupun tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga perguruan tinggi,” katanya.

Pilar mengaku terkesan dengan berbagai produk yang dipamerkan karena dinilai semakin tepat sasaran dalam menjawab tantangan di berbagai sektor.

“Saya melihat produk-produk inovasi yang ditampilkan dari tahun ke tahun semakin menarik dan semakin tepat sasaran atau tepat guna. Baik itu di masalah ketahanan pangan, masalah lingkungan hidup, dan juga memberikan solusi bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya,” ungkapnya.

Deretan Inovasi Pelajar dan Mahasiswa Jadi Sorotan

Beragam inovasi teknologi tepat guna dipamerkan dalam ajang tersebut. Salah satunya teknologi pengolahan limbah plastik menggunakan sistem pirolisis yang mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak.

“Ini memang belum sempurna, tapi kalau dikembangkan terus, insyaallah bisa menjadi sempurna,” kata Pilar.

Selain itu, peserta juga menghadirkan teknologi pemantauan banjir berbasis aplikasi yang memungkinkan masyarakat menerima informasi kondisi banjir langsung melalui telepon genggam.

Tak hanya itu, ada inovasi pemanfaatan ampas kopi menjadi briket ramah lingkungan, sistem hidroponik berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu mengatur nutrisi dan air secara otomatis, hingga pot tanaman penghasil listrik menggunakan sistem katoda dan anoda.

Salah satu inovasi yang paling mencuri perhatian adalah alat deteksi batu ginjal dan diabetes melalui embusan napas.

Teknologi tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pemeriksaan kesehatan yang lebih nyaman bagi masyarakat.

“Metode ini sangat membantu bagi orang yang takut ditusuk jarum suntik, dan tingkat akurasinya pun tinggi,” jelasnya.

Pemkot Tangsel Siapkan Dukungan dan Jembatan ke Tingkat Nasional

Pilar menegaskan, Pemkot Tangsel akan terus mendukung pengembangan inovasi yang lahir dari pelajar dan mahasiswa agar tidak berhenti di tingkat kompetisi saja.

Menurutnya, beberapa perangkat daerah sudah mulai menjalin komunikasi dengan para inovator untuk mengembangkan produk yang dapat diterapkan di lapangan, termasuk dalam penanganan banjir dan pengelolaan lingkungan.

“Bagi teman-teman yang sudah juara, sangat dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan. Saya berharap dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah bisa dikembangkan lagi, supaya produk ini bisa ditawarkan ke perusahaan-perusahaan ataupun para investor,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Tangsel juga mendorong lahirnya program beasiswa untuk mendukung para inovator muda melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi.

“Tugas Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah menjembatani mereka agar inovasi ini naik dari tingkat kota ke tingkat provinsi, lalu ke tingkat nasional,” tutup Pilar.

Melalui Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna 2026 ini, Tangsel menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem inovasi yang melibatkan generasi muda untuk menciptakan solusi teknologi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Lomba Teknologi Tepat Guna Tangsel 2026 Pecah! Inovasi Pelajar SMA hingga Mahasiswa Jadi Sorotan appeared first on siarnitas.

Pilar bahkan mengancam akan menonjobkan hingga mengusulkan pemecatan aparatur yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut.

Sikap tegas itu disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemkot Tangsel dalam menertibkan bangunan tanpa izin sekaligus membersihkan praktik nakal oknum di lapangan.

Menurut Pilar, masyarakat diminta tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya aparatur yang menawarkan bantuan untuk membuka segel bangunan secara ilegal.

“Kalau ada, tolong sampaikan langsung kepada saya, dinasnya dinas apa biar jelas ya. Jadi namanya siapa, laporkan ke saya. Kalau perlu dipecat orang seperti itu, akan saya nonjobkan ya,” kata Pilar kepada redaksi siarnitas.id di Pemkot Tangsel, pada Senin (11/5/2026).

Ia menilai tindakan tersebut sangat mencoreng integritas pelayanan publik dan merugikan upaya penegakan aturan yang sedang dijalankan Pemkot Tangsel terkait penataan bangunan.

Pilar menegaskan, pihaknya bersama Walikota Tangsel memberikan perhatian khusus terhadap dugaan permainan oknum ASN maupun PPPK dalam kasus pelepasan segel bangunan tanpa izin resmi.

“Dan saya akan mengajukan ke pusat untuk dikeluarkan (oknum) sebagai ASN, karena itu enggak bener ya kayak seperti itu. Itu perhatian khusus dari Pak Walikota dan saya untuk lakukan penindakan tegas,” jelasnya.

Tak hanya berhenti pada ancaman, Pilar mengungkapkan bahwa proses penindakan terhadap oknum yang diduga terlibat sebenarnya sudah berjalan.

Pemkot Tangsel saat ini tengah melakukan pemeriksaan, termasuk terkait status kepegawaian aparatur yang dianggap melanggar aturan.

“Kita sudah lakukan itu kemarin, ini dalam proses ya termasuk nanti terkait status kepegawaiannya untuk dihapuskan dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan supaya itu menjadi efek jera untuk semuanya, untuk jadi contoh,” tegasnya.

Pernyataan keras Pilar Saga Ichsan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkot Tangsel serius menindak praktik permainan izin bangunan dan pelepasan segel ilegal yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Pemerintah daerah pun berharap langkah tegas tersebut dapat memberi efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengawasan bangunan di Kota Tangerang Selatan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Tegas! Pilar Akan Pecat ASN “Main Lepas” Segel Bangunan Bermasalah appeared first on siarnitas.

Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa pungutan parkir tanpa izin resmi dari pemerintah daerah merupakan tindakan liar dan bisa berujung pidana, terutama jika dilakukan dengan unsur pemaksaan kepada masyarakat.

Menurut Pilar, laporan terkait ketertiban umum terus masuk ke Pemerintah Kota Tangsel.

Aduan tersebut mulai dari penggunaan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima hingga praktik parkir sembarangan dan pungutan liar di ruang publik.

“Terus juga terkait masalah misalkan parkir sembarangan. Terus juga terkait masalah adanya pungli, ya,” kata Pilar usai menghadiri Rapat Wasdal di Pemkot Tangsel, pada Senin (11/5/2026).

Ia menyinggung penindakan yang pernah dilakukan di kawasan Taman Kota 2. Saat itu, Pemkot Tangsel menertibkan praktik parkir yang menggunakan karcis tidak resmi.

Namun, kini muncul kembali oknum yang diduga memanfaatkan situasi dengan meminta uang parkir tanpa karcis kepada pengunjung.

“Tidak boleh ada karcis parkir. Memang karcis parkirnya sekarang tidak ada, tapi ada oknum lagi, kembali lagi menetapkan bayar minimal Rp5.000 walaupun tidak ada karcisnya, gitu. Nah, ini tetap nggak boleh, itu merupakan ya pidana, ya pungli. Pungli itu bisa berujung pidana,” ujarnya.

Pilar menegaskan seluruh aset daerah maupun lokasi yang tidak memiliki izin resmi dilarang menarik tarif parkir dalam bentuk apa pun.

Termasuk parkir liar di pinggir jalan yang kerap mematok tarif seenaknya kepada pengendara.

“Kalau misalkan ada tukang parkir yang di pinggir jalan menetapkan tarif dan kalau misalkan tidak dibayar itu marah, itu silakan laporkan ke Pemkot. Nanti kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Ia memastikan Pemkot Tangsel bersama Satpol PP dan aparat kepolisian akan turun tangan jika ditemukan unsur pemerasan atau intimidasi terhadap warga.

“Nanti kita lakukan tindakan, karena itu merupakan tindakan pemerasan, gitu. Karena itu tidak diperbolehkan secara undang-undang,” lanjut Pilar.

Saat disinggung mengenai praktik parkir liar di kawasan Tandon Ciater yang masih memungut biaya parkir, Pilar kembali menegaskan bahwa segala bentuk pungutan tanpa izin resmi termasuk kategori liar.

“Kalau udah sampai pakai tiket, dia tidak ada izinnya kan, tidak ada retribusi atau tidak ada izin dari Pemerintah Daerah, tidak ada perusahaannya dan lain sebagainya, itu kan termasuknya liar,” katanya.

Ia juga menyoroti praktik pemaksaan pembayaran parkir dengan tarif Rp5.000 hingga Rp10.000 yang kerap terjadi di pusat keramaian maupun pinggir jalan.

“Apalagi kalau memaksa orang datang lalu suruh bayar Rp5.000, Rp10.000, nah itu hukumannya bisa pidana,” ucapnya.

Meski demikian, Pilar mengatakan Pemkot Tangsel masih mengedepankan langkah pembinaan kepada para pelaku parkir liar.

Namun jika tetap membandel, kasusnya akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Selain parkir liar, Pemkot Tangsel juga menyoroti keberadaan “polisi cepek” di putaran balik jalan hingga aksi pemaksaan oleh oknum di ruang publik yang dinilai dapat mengarah pada tindak pidana apabila disertai ancaman maupun perusakan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Pilar Saga Soroti Parkir Liar di Tangsel, Tukang Parkir Paksa Bayar Terancam Pidana appeared first on siarnitas.

Mulai dari jalan rusak, drainase mampet hingga lampu penerangan jalan umum (PJU) mati disebut paling sering diadukan masyarakat melalui layanan SPAN LAPOR.

Hal itu diungkap Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan saat menghadiri Rapat Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) di Aula Blandongan, Senin (11/5/2026).

Menurut Pilar, persoalan infrastruktur menjadi perhatian utama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Karena itu, laporan terkait jalan dan fasilitas umum selalu menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah.

“Biasanya infrastruktur ya, masalah jalan yang harus diperbaiki, lalu juga ada saluran drainase yang mampet, PJU mati biasanya,” kata Pilar.

Ia menjelaskan, Wasdal merupakan agenda rutin yang digelar untuk memantau langsung progres penanganan laporan warga dari seluruh OPD dan wilayah kecamatan.

Tak hanya soal infrastruktur, rapat tersebut juga membahas persoalan lingkungan, pengelolaan sampah, pajak PBB hingga masalah sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

“Pembahasan terkait masalah aduan-aduan yang ada di masyarakat ke SPAN LAPOR untuk ditindaklanjuti oleh semua dinas dan juga kewilayahan,” ujarnya.

Melihat tingginya laporan yang masuk, Pilar berencana mengubah jadwal Wasdal yang sebelumnya hanya dilakukan sebulan sekali menjadi dua kali dalam satu bulan.

Menurutnya, langkah itu penting agar seluruh laporan masyarakat bisa ditangani lebih cepat dan tidak menumpuk.

“Ya, Wasdal ini kan agenda rutin ya, yang diadakan satu bulan sekali dan saya mau mengembalikan itu sebenarnya di dua minggu sekali, di minggu pertama dan di minggu ketiga setiap bulan nya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh OPD wajib hadir dalam rapat Wasdal karena banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan keputusan cepat dan tindak lanjut langsung di lapangan.

“Dan semua OPD harus mengikuti karena di situ ada catatan-catatan penting untuk segera kita tindak lanjuti supaya apa yang dilaporkan di masyarakat dan juga menjadi prioritas harus dilakukan sesegera mungkin,” tegas Pilar.

Pemkot Tangsel berharap percepatan penanganan infrastruktur dan pelayanan publik dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat serta mengurangi jumlah aduan yang masuk setiap bulannya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Pilar Akui Warga Tangsel Paling Banyak Keluhkan Infrastruktur, Jalan Rusak Jadi Sorotan appeared first on siarnitas.

Dari ratusan laporan yang diterima sejak Januari 2026, sebagian besar diklaim sudah ditindaklanjuti.

Namun, masih ada delapan laporan warga yang hingga kini belum selesai ditangani.

Hal itu diungkap Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan usai menghadiri Rapat Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) di Aula Blandongan, Senin (11/5/2026).

Menurut Pilar, rapat Wasdal menjadi forum penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Melalui forum tersebut, seluruh laporan warga dipantau langsung progres penanganannya.

“Banyak, ada ratusan laporan ya yang sudah ditindaklanjuti, tinggal delapan yang belum ditindaklanjuti. Jadi dari ratusan dari sejak Januari sudah ditindaklanjuti, ada delapan yang masih dalam proses untuk penindaklanjutan,” kata Pilar.

Ia menjelaskan, delapan laporan yang masih berproses tersebut berkaitan dengan persoalan infrastruktur, perapihan pohon hingga ketertiban umum.

“Ada infrastruktur, ada juga terkait perapihan pohon juga ya, terus juga ada terkait masalah ketertiban umum,” katanya.

Pilar menilai, keberadaan Wasdal sangat penting karena pemerintah daerah bisa mengetahui langsung berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk masalah sosial yang sering luput dari perhatian.

Salah satu laporan yang turut menjadi perhatian Pemkot Tangsel adalah kasus anak kecil yang digigit anjing peliharaan yang dilepas begitu saja oleh pemiliknya.

“Terus juga ada laporan sosial terkait ya tadi ada anak kecil yang digigit anjing ya, yang dilepas oleh pemiliknya, itu sampai yang seperti itu juga ya itu menjadi concern kami,” ungkapnya.

Ia memastikan dinas terkait langsung diminta bergerak cepat menangani korban serta melakukan penertiban terhadap pemilik hewan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.

Ke depan, Pilar bahkan berencana meningkatkan frekuensi rapat Wasdal menjadi dua kali dalam sebulan.

Langkah itu dilakukan agar seluruh persoalan masyarakat bisa lebih cepat ditangani dan tidak berlarut-larut.

“Dan semua OPD harus mengikuti karena di situ ada catatan-catatan penting untuk segera kita tindak lanjuti supaya apa yang dilaporkan di masyarakat dan juga menjadi prioritas harus dilakukan sesegera mungkin,” tegasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Ratusan Aduan Warga Tangsel Sudah Ditindak, Ada 8 Laporan Masih Menggantung appeared first on siarnitas.

Peristiwa tersebut terjadi usai hujan deras mengguyur kawasan itu pada Senin (4/5/2026) sore. Lumpur dari lokasi pembangunan meluber ke badan jalan dan menghambat arus lalu lintas hingga berjam-jam, sehingga dikeluhkan warga.

Pilar mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mengevaluasi aspek teknis dan tanggung jawab pihak pengembang.

“Di wilayah Kelurahan Serua, dekat Bundaran Maruga, semalam terjadi limpasan tanah dari kawasan pembangunan yang menutupi Jalan Raya Ciater, akses utama masyarakat,” katanya, ditulis pada Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan, pihaknya ingin mengetahui langsung penyebab kejadian tersebut, termasuk memastikan proses administrasi proyek berjalan sesuai ketentuan.

“Saya meninjau langsung untuk melihat permasalahan teknis. Saya juga menanyakan kepada pemilik lahan dan kontraktor apa yang terjadi. Proses awal cut and fill sudah dilakukan, dan tahapan berikutnya seperti PBG dan Amdalalin masih berproses. Saya minta semuanya dipenuhi,” tegas Pilar.

Menurutnya, kelengkapan perizinan menjadi hal penting, terlebih lokasi proyek berada di kawasan strategis yang dilalui masyarakat setiap hari.

“Yang jauh saja harus tertib administrasi, apalagi ini dekat pusat pemerintahan. Ini area vital,” katanya.

Selain itu, Pilar menyoroti belum optimalnya sistem drainase di area proyek yang dinilai menjadi penyebab utama lumpur meluber ke jalan.

“Di sini harus dibuat saluran drainase lingkungan proyek. Ini seharusnya sudah dilakukan sejak awal,” ujarnya.

Dampak dari kejadian tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemacetan panjang tidak hanya menghambat aktivitas, tetapi juga menimbulkan kerugian.

“Semalam warga sampai 2 sampai 3 jam terjebak macet. Ada yang mau berangkat kerja, ada ibu hamil. Ini sangat merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Pilar meminta pihak kontraktor segera melakukan perbaikan, terutama pembangunan saluran drainase yang terhubung hingga ke sungai agar aliran air dan material tanah dapat terkendali.

“Saya minta segera dilakukan penggalian drainase sampai ke sungai. Jangan sampai tanah masuk dan menyebabkan pendangkalan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh aset pemerintah yang terdampak proyek, seperti trotoar dan akses jalan, dikembalikan kondisinya seperti semula.

Selain itu, penguatan struktur di sekitar permukiman warga juga menjadi perhatian untuk mencegah risiko kerusakan lebih lanjut.

“Jangan sampai ada ambrol. Itu harus kita jaga bersama. Dari perusahaan sudah ada rencana membangun dinding penahan tanah,” tambahnya.

Pilar menegaskan, kejadian ini tidak boleh terulang dan harus menjadi evaluasi bersama, baik dari sisi teknis maupun administrasi proyek, agar tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Lumpur Proyek Tutupi Jalan Ciater Tangsel, Wakil Walikota Turun Langsung Minta Drainase dan Izin Dibenahi appeared first on siarnitas.

Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengingatkan keras agar tidak ada lagi praktik pembangunan tanpa izin yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan konflik di kemudian hari.

Ia mengapresiasi kontribusi para investor yang telah berinvestasi dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan administrasi tetap menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar.

“Saya berharap semua para pelaku investor ya, saya mengucapkan terima kasih ya semua yang sudah berinvestasi di Kota Tangerang Selatan. Ya, seperti mendapatkan PAD juga kan dari kegiatan-kegiatan usaha ya. Pemerintah Daerah mendapatkan PAD dari kegiatan-kegiatan usaha masyarakat ataupun investor. Tapi, jangan mengabaikan terkait masalah izin administrasinya harus dipenuhi dulu,” katanya di Gedung Galeri, Serpong, ditulis pada Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, kelengkapan izin menjadi dasar penting untuk memastikan suatu pembangunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari aspek tata ruang hingga keamanan bangunan.

“Karena dari situ kita bisa lihat itu memenuhi unsur perizinan atau enggak. Apa namanya, RDTR-nya memenuhi enggak? Gimana dengan KBLI-nya? Bagaimana dengan GSB-nya? Bagaimana dengan ketinggian bangunan? Itu membahayakan atau tidak? Itu sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak? Itu yang harus dipenuhi betul-betul,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan adanya sejumlah pihak yang mencoba meminta kelonggaran dalam perizinan. Namun, dirinya menolak tegas intervensi yang melanggar aturan.

“Ada beberapa perusahaan yang pernah menyampaikan ke saya kalau langsung gitu ya, mentok di perizinan ini karena izinnya hanya sekian persen, saya minta dilebihi, Pak Wakil bisa bantu? Kata saya, ya saya enggak bisa bantu kalau sudah urusan masalah perizinan,” jelasnya.

Menurutnya, pelanggaran terhadap ketentuan teknis seperti koefisien bangunan hingga ruang terbuka hijau justru akan menjadi bom waktu yang merugikan semua pihak, termasuk pemerintah.

“Nanti suatu ketika kalau misalkan saya minta dinas terkait untuk melebihi ketentuan, misalkan dia harusnya ngebangunnya hanya 55 persen, lalu saya izinin 70 persen ruang terbuka hijau-nya tidak sesuai ketentuan, nanti suatu ketika ada masalah, itu pasti masalah ke saya, ke dinas-dinas terkait juga. Maka dari itu, itu harus mematuhi aturan yang berlaku,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses perizinan harus dikembalikan kepada dinas terkait, termasuk dalam hal pengawasan dan penerbitan izin sesuai regulasi.

Lebih jauh, ia juga menekankan prinsip dasar dalam pembangunan, yakni izin harus didapatkan terlebih dahulu sebelum aktivitas konstruksi dimulai.

“Harus izin dulu dong, harus izin. Nah, di situ sesuaikan,” katanya.

Ia pun menjelaskan secara rinci bahwa setiap aktivitas pembangunan memiliki ketentuan yang berbeda, termasuk dalam proses pematangan lahan.

“Misalkan pematangan lahan tapi tidak mengambil tanah dari luar. Saya lihat, oh ternyata di aturan boleh kalau pematangan lahan di dalam ya, internal ya, tapi tidak ngambil ataupun keluar tanah itu boleh. Tapi kalau sudah tanah pun dari luar bawa gitu, pakai truk, pengurukan, nah itu harus ada izinnya masuk gitu,” terangnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan agar para pelaku usaha tidak menyalahkan pemerintah jika pembangunan dihentikan akibat pelanggaran aturan.

“Jadi ternyata itu ada ketentuan-ketentuan. Nah, teman-teman itu harus ikuti. Siapapun yang mau bangun itu harus ke dinas bangunan lakukan konsultasi. Jangan sampai menyalahin. Nah nanti dihentikan pembangunan, enggak boleh,” pungkasnya.

Dengan penegasan ini, Pemkot Tangsel berharap tidak ada lagi kasus pembangunan tanpa izin yang merugikan masyarakat maupun investor itu sendiri.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Tegas! Wakil Walikota Tangsel Tekankan Investor, Jangan Bangun Dulu Sebelum Izin Lengkap appeared first on siarnitas.

Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi anak dari paparan konten negatif di era digital.

Sebagai informasi, PP Tunas merupakan regulasi dari pemerintah pusat yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital, khususnya dalam mengatur akses dan distribusi konten di media sosial.

Aturan ini mendorong adanya pembatasan usia, pengawasan konten, serta peran aktif orang tua, sekolah, dan platform digital dalam memastikan anak hanya mengakses informasi yang aman dan edukatif.

Menurut Pilar, anak-anak masih berada dalam tahap belajar sehingga belum mampu memilah informasi secara tepat.

Oleh karena itu, pembatasan dinilai sebagai langkah yang diperlukan, termasuk melalui pengaturan usia pengguna.

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentu sangat mendukung dengan adanya PP Tunas ini untuk melakukan pembatasan informasi-informasi kepada anak. Bahwa anak ini kan masih dalam proses mereka belajar ya, mereka menyerap segala sesuatu mereka belum bisa mengidentifikasi mana yang positif ataupun negatif,” katanya di Pemkot Tangsel, pada Rabu (8/4/2026).

Ia juga menekankan pentingnya pembatasan usia sebagai solusi, terutama ketika platform media sosial dinilai belum sepenuhnya mampu menyaring konten.

“Dan saya setuju kalau ada pembatasan usia karena kadang anak-anak itu tidak siap. Ya selama media sosial tidak siap untuk membatasi konten, ya maka dari itu yang harus dibatasi ya mungkin usianya itu mungkin jalan yang terbaik,” katanya.

Lebih lanjut, Pilar menegaskan bahwa anak tetap bisa mengakses media sosial, namun harus dengan pendampingan orang tua maupun guru agar tidak terpapar konten negatif.

“Kalaupun mereka mau mengakses, ya sekarang kan semua zaman keterbukaan ya mereka juga bukan berarti nggak boleh mengakses, cuma didampingi oleh orang tua, didampingi oleh guru. Jangan sendirilah lalu masuk konten pornografi, masuk konten-konten yang tidak ya tidak bermoral,” ungkapnya.

Terkait implementasi di daerah, ia menyebut sosialisasi PP Tunas sudah dilakukan bersama kementerian dan Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah di Tangerang Selatan.

“Oh udah, udah. Kan kemarin dengan kementerian kita lakukan, lalu Dinas Pendidikan hadir untuk kita juga sampaikan kepada kepala-kepala sekolah dan guru-guru supaya melakukan pembatasan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa banyak kasus kekerasan dan pelecehan yang berawal dari paparan konten tidak layak di media sosial.

“Itu kan kejadian apa pelecehan seksual, kejadian-kejadian kekerasan itu kan banyak terpapar dari konten-konten sebenarnya. Edukasi yang tidak baik seperti itu,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait penggunaan ponsel di sekolah, Pilar menilai hal tersebut tetap diperbolehkan selama digunakan untuk menunjang proses belajar, dengan mengikuti aturan yang berlaku di masing-masing sekolah.

“Kalau HP itu sebenarnya ini kan teknologi ya, mereka kebutuhan untuk belajar ya, untuk misalkan bertukar informasi dengan teman-temannya, dengan orang tua dan lain sebagainya sebenarnya enggak ada masalah. Tapi kalau memang aturan di sekolah itu sama sekali tidak diperbolehkan ya ikuti dulu pada saat jam pembelajaran,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa penggunaan gawai harus diarahkan untuk hal positif agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan anak.

“Ya kalau untuk yang rusak ya hal negatif ya bakal rusak, tapi kalau untuk hal yang positif ya kita bisa jadi berkompetisi gitu seperti itu,” pungkasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Dukung PP Tunas, Pilar Saga Minta Pembatasan Ketat Medsos Anak di Tangsel appeared first on siarnitas.