Pengesahan tersebut menjadi penanda dimulainya babak baru bagi institusi Polri setelah lebih dari dua dekade berpedoman pada regulasi yang sama.

Sejumlah perubahan penting dimasukkan dalam beleid terbaru, mulai dari batas usia pensiun anggota, penguatan pengawasan, hingga penataan penempatan polisi aktif di luar institusi kepolisian.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan dari Komisi III DPR RI, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap revisi UU Polri.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa perubahan aturan dilakukan untuk menjawab tantangan penegakan hukum yang terus berkembang.

“Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah dan menyepakati sejumlah perubahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujarnya dalam rapat paripurna.

Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah perubahan batas usia pensiun anggota Polri. Dalam undang-undang yang baru disahkan, usia pensiun tamtama dan bintara ditetapkan paling tinggi 59 tahun.

Sementara itu, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi dapat bertugas hingga usia 60 tahun. Khusus perwira tinggi bintang empat, masa dinas dapat diperpanjang selama satu tahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan presiden.

Tak hanya mengatur usia pensiun, revisi UU Polri juga membawa perubahan dalam tata kelola kelembagaan. DPR dan pemerintah sepakat mendorong transformasi Polri agar semakin profesional, transparan, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Penguatan pengawasan menjadi salah satu fokus utama dalam revisi ini. Pemanfaatan teknologi informasi akan diperluas guna meningkatkan keterbukaan layanan kepolisian sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas aparat di lapangan.

Di sektor sumber daya manusia, aturan baru menekankan pentingnya netralitas anggota Polri serta profesionalisme dalam pembinaan karier.

Pengembangan karier ke depan diharapkan lebih mengedepankan kompetensi dan kebutuhan organisasi dibanding faktor lainnya.

Perhatian besar juga tertuju pada aturan mengenai penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian. Ketentuan tersebut diperketat setelah menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan selama proses pembahasan revisi undang-undang.

Sebagai bagian dari reformasi kelembagaan, kurikulum pendidikan kepolisian juga akan diperkuat dengan materi hukum, hak asasi manusia (HAM), demokrasi, serta nilai-nilai kemanusiaan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum.

Perubahan penting lainnya menyangkut penguatan fungsi dan kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). DPR menilai langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat mekanisme checks and balances terhadap institusi kepolisian sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Polri.

Pemerintah menilai revisi UU Polri menjadi kebutuhan mendesak karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah berlaku lebih dari 20 tahun.

Dalam rentang waktu tersebut, tantangan keamanan berkembang jauh lebih kompleks, mulai dari kejahatan siber, perlindungan data digital, hingga kejahatan lintas negara yang membutuhkan sistem kerja dan tata kelola yang lebih modern.

Setelah disahkan dalam rapat paripurna, revisi UU Polri akan memasuki tahap pengundangan sebelum berlaku efektif sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Resmi Disahkan DPR, UU Polri Baru Berlaku! Batas Usia Pensiun Naik hingga 60 Tahun appeared first on siarnitas.