Kepala Inspektorat Tangsel, Achmad Zubair, menyampaikan bahwa seluruh proses pemeriksaan telah selesai dan hasilnya sudah diserahkan kepada pimpinan serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti.

“Pemeriksaan sudah selesai kami lakukan dan sudah kami sampaikan ke pimpinan, termasuk juga ke OPD-OPD terkait. Dan amanat pimpinan lakukan sanksi sesuai dengan hasil Inspektorat tanpa pandang bulu kalau memang salah nyatakan salah. Dan itu sudah kami sampaikan ke BKPSDM untuk kalau bisa dalam minggu-minggu ini atau minggu depan sudah jatuh sanksi disiplinnya,” katanya kepada redaksi siarnitas.id di kantornya, pada Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, Inspektorat hanya memberikan rekomendasi terkait jenis sanksi. Sementara keputusan akhir berada di tangan BKPSDM melalui tim hukum disiplin.

“Kalau kita hanya merekomendasikan sanksinya apa. Nanti yang menjatuhkan sana (BKPSDM), kan mereka ada tim hukum disiplin. Karena ada tiga ya, tiga orang, dua dari Satpol PP PPPK, satunya dari Dinas Sosial, satunya dari luar pemerintah,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, tiga oknum yang terlibat dinyatakan terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi disiplin berat.

“Hasilnya itu seperti yang sudah disampaikan itu, ketiganya kena sanksi disiplin berat,” tegasnya.

Untuk pegawai berstatus PPPK, sanksi berat yang dimaksud berupa pemutusan hubungan kerja, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Sementara bagi PNS, terdapat beberapa jenis sanksi, mulai dari penurunan pangkat, penundaan tunjangan kinerja (TPP), hingga pemberhentian.

“Kalau untuk PPPK, sanksi disiplin berat jelas, itu pemutusan hubungan kerja dengan hormat atau tidak dengan hormat. Tapi kalau untuk yang PNS ada tiga. Tiga itu termasuk ada penurunan pangkat, terus penundaan TPP sama pemberhentian,” paparnya.

Achmad Zubair menambahkan, hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BKPSDM dan saat ini tinggal menunggu proses penjatuhan sanksi oleh tim khusus hukum disiplin.

“Insya Allah kita sudah selesai, sudah kami sampaikan ke pimpinan termasuk BKPSDM nanti BKPSDM yang akan jatuhkan sanksi. Nanti ada tim khusus, tim hukum disiplin,” pungkasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Inspektorat Ungkap Hasil Kasus Suap Loka Padel Tangsel, Oknum Diusulkan Dipecat Tidak Hormat appeared first on siarnitas.

Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengingatkan keras agar tidak ada lagi praktik pembangunan tanpa izin yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan konflik di kemudian hari.

Ia mengapresiasi kontribusi para investor yang telah berinvestasi dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan administrasi tetap menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar.

“Saya berharap semua para pelaku investor ya, saya mengucapkan terima kasih ya semua yang sudah berinvestasi di Kota Tangerang Selatan. Ya, seperti mendapatkan PAD juga kan dari kegiatan-kegiatan usaha ya. Pemerintah Daerah mendapatkan PAD dari kegiatan-kegiatan usaha masyarakat ataupun investor. Tapi, jangan mengabaikan terkait masalah izin administrasinya harus dipenuhi dulu,” katanya di Gedung Galeri, Serpong, ditulis pada Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, kelengkapan izin menjadi dasar penting untuk memastikan suatu pembangunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari aspek tata ruang hingga keamanan bangunan.

“Karena dari situ kita bisa lihat itu memenuhi unsur perizinan atau enggak. Apa namanya, RDTR-nya memenuhi enggak? Gimana dengan KBLI-nya? Bagaimana dengan GSB-nya? Bagaimana dengan ketinggian bangunan? Itu membahayakan atau tidak? Itu sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak? Itu yang harus dipenuhi betul-betul,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan adanya sejumlah pihak yang mencoba meminta kelonggaran dalam perizinan. Namun, dirinya menolak tegas intervensi yang melanggar aturan.

“Ada beberapa perusahaan yang pernah menyampaikan ke saya kalau langsung gitu ya, mentok di perizinan ini karena izinnya hanya sekian persen, saya minta dilebihi, Pak Wakil bisa bantu? Kata saya, ya saya enggak bisa bantu kalau sudah urusan masalah perizinan,” jelasnya.

Menurutnya, pelanggaran terhadap ketentuan teknis seperti koefisien bangunan hingga ruang terbuka hijau justru akan menjadi bom waktu yang merugikan semua pihak, termasuk pemerintah.

“Nanti suatu ketika kalau misalkan saya minta dinas terkait untuk melebihi ketentuan, misalkan dia harusnya ngebangunnya hanya 55 persen, lalu saya izinin 70 persen ruang terbuka hijau-nya tidak sesuai ketentuan, nanti suatu ketika ada masalah, itu pasti masalah ke saya, ke dinas-dinas terkait juga. Maka dari itu, itu harus mematuhi aturan yang berlaku,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses perizinan harus dikembalikan kepada dinas terkait, termasuk dalam hal pengawasan dan penerbitan izin sesuai regulasi.

Lebih jauh, ia juga menekankan prinsip dasar dalam pembangunan, yakni izin harus didapatkan terlebih dahulu sebelum aktivitas konstruksi dimulai.

“Harus izin dulu dong, harus izin. Nah, di situ sesuaikan,” katanya.

Ia pun menjelaskan secara rinci bahwa setiap aktivitas pembangunan memiliki ketentuan yang berbeda, termasuk dalam proses pematangan lahan.

“Misalkan pematangan lahan tapi tidak mengambil tanah dari luar. Saya lihat, oh ternyata di aturan boleh kalau pematangan lahan di dalam ya, internal ya, tapi tidak ngambil ataupun keluar tanah itu boleh. Tapi kalau sudah tanah pun dari luar bawa gitu, pakai truk, pengurukan, nah itu harus ada izinnya masuk gitu,” terangnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan agar para pelaku usaha tidak menyalahkan pemerintah jika pembangunan dihentikan akibat pelanggaran aturan.

“Jadi ternyata itu ada ketentuan-ketentuan. Nah, teman-teman itu harus ikuti. Siapapun yang mau bangun itu harus ke dinas bangunan lakukan konsultasi. Jangan sampai menyalahin. Nah nanti dihentikan pembangunan, enggak boleh,” pungkasnya.

Dengan penegasan ini, Pemkot Tangsel berharap tidak ada lagi kasus pembangunan tanpa izin yang merugikan masyarakat maupun investor itu sendiri.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Tegas! Wakil Walikota Tangsel Tekankan Investor, Jangan Bangun Dulu Sebelum Izin Lengkap appeared first on siarnitas.

Peresmian soft opening Loka Padel sendiri diketahui berlangsung beberapa waktu lalu, tepatnya pada 10 Februari 2026. Dalam acara tersebut, Pilar hadir memenuhi undangan sekaligus ikut meresmikan kegiatan.

Namun, belakangan diketahui bahwa pada saat peresmian berlangsung, izin PBG bangunan tersebut masih dalam proses. Fakta ini pun memicu perhatian publik.

Menanggapi hal itu, Pilar Saga Ichsan akhirnya memberikan penjelasan kronologi kehadirannya dalam acara tersebut.

Pilar mengaku hadir karena undangan dari pihak Loka Padel. Ia juga menyebut baru mengetahui bahwa izin bangunan masih dalam proses setelah informasi tersebut beredar di media sosial.

“Ya, pada saat itu saya diundang oleh tim Loka Padel. Lalu di kemudian hari saya baru mengetahui dari medsos bahwa itu izinnya masih dalam proses. Ya kata saya, mau itu diresmiin oleh saya atau siapa pun, kalau memang belum diizinin ya tutuplah. Jangan melihat ada saya di situ atau enggak. Kalau belum berizin, ya harus lakukan proses sebagaimana mestinya,” katanya kepada redaksi siarnitas.id di Gedung Galeri, Serpong, ditulis pada Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan bahwa kehadirannya dalam peresmian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan yang berlaku.

Menurutnya, jika sebuah bangunan belum berizin, maka harus tetap mengikuti prosedur, termasuk penutupan sementara.

Lebih lanjut, Pilar juga menyinggung evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang. Ia meminta timnya untuk lebih selektif dalam menerima undangan kegiatan peresmian.

“Saya minta kepada tim saya kalau ada undangan, tolong diklarifikasi dulu. Ini jadi evaluasi buat tim saya yang menerima undangan. Kalau memang belum selesai izinnya, ya jangan dijadwalkan,” tegasnya.

Diketahui, Pilar Saga Ichsan sempat meresmikan soft opening Loka Padel Ciater dengan memotong pita dan mencoba bermain padel.

Namun pada saat itu, bangunan tersebut belum memiliki izin PBG. Polemik ini pun masih menjadi perhatian publik hingga kini.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Cerita Pilar Saga Hadir Diperesmian Loka Padel Ciater Yang Tak Berijin appeared first on siarnitas.

Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mendesak Inspektorat untuk bertindak tegas dan tidak ragu menjatuhkan sanksi jika pelanggaran terbukti.

Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya menghadiri kegiatan Pra Musrenbang RKPD 2027 di Gedung Galeri, Serpong, pada Senin (6/4/2026).

Pilar menegaskan bahwa praktik suap tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak secara serius demi menjaga integritas pemerintahan.

Ia menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, terlebih jika menyangkut pelanggaran hukum.

“Ya, saya minta Inspektorat untuk lakukan tindakan tegas. Kalau misalkan memang di situ terbukti ada suap ya kalau memang terbukti, ya dinas terkait ataupun Badan Kepegawaian harus memberikan sanksi yang tegas kepada siapapun pegawai Pemkot Tangsel yang menerima suap,” kata Pilar kepada redaksi siarnitas.id.

Sebelumnya, proses hukum atas kasus ini juga terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan sebelumnya telah memanggil dan memeriksa empat orang dari pihak Loka Padel terkait dugaan suap yang mencuat ke publik.

Pemanggilan tersebut dilakukan secara resmi pada Rabu (1/4/2026) dan langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh tim penyidik.

Kasi Intelijen Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung, S.H., M.H mengatakan, bahwa pemanggilan tersebut dilakukan secara resmi dan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

“Sudah dipanggil tertanggal per hari ini, panggilan kita resmi,” katanya kepada redaksi siarnitas.id di kantornya, pada Rabu (1/4/2026).

Kasus ini kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu langkah konkret dari Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan suap yang dinilai mencoreng kepercayaan terhadap pelayanan publik di Tangerang Selatan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Polemik Suap Loka Padel Tangsel, Pilar Saga Desak Inspektorat Bertindak Tegas! appeared first on siarnitas.

Kasi Intelijen Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung, S.H., M.H mengatakan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan secara resmi dan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

“Sudah dipanggil tertanggal per hari ini, panggilan kita resmi,” katanya kepada redaksi siarnitas.id di kantornya, pada Rabu (1/4/2026).

Ia menyebutkan bahwa proses pemeriksaan masih berada pada tahap penyelidikan sehingga belum dapat disampaikan secara terbuka.

“Sudah dipanggil dan sudah diperiksa, ini masih ranah penyelidikan tidak bisa kita umbar,” jelasnya.

Dalam proses tersebut, empat orang dari pihak Loka Padel telah dimintai keterangan oleh penyidik.

“Yang dipanggil ada 4 orang (pihak Loka Padel),” ungkapnya.

Ronny menegaskan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan berjalan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

“Saya pastikan semua yang kami kerjakan sesuai hukum acara,” tegasnya.

Ia juga mengungkap adanya pengakuan dari pihak Loka Padel terkait aliran dana yang kini tengah ditelusuri.

“Dia (pihak Loka Padel) mengakui dia memberikan itu, kemudian menerima lagi, intinya dikembalikan,” imbuhnya.

Pasalnya, kasus suap tersebut mencuat usai pengakuan dari Plh Kepala Satpol PP Tangsel, Ahmad Dohiri kepada redaksi siarnitas.id yang ditulis pada Jumat (27/2/2026).

Dirinya mengakui secara terbuka bahwa sejumlah anak buahnya telah menerima jatah dari pihak Loka Padel.

“Satu-satu sudah diinterogasiin, memang mereka sebagian itu sudah dapat (duit), tapi duitnya itu sudah dibagi-bagi, yang dari awal nih Pak R, ada Pak A, itu sudah empat bulan yang lalu. Koordinasi untuk menjagainlah katanya mah bangunan,” katanya.

Pengakuan tersebut menjadi titik awal terbongkarnya dugaan aliran dana kepada oknum Satpol PP.

Tindak lanjut atas temuan itu baru terlihat pada Senin, 2 Maret 2026, ketika Inspektorat Tangsel mulai mengusut dugaan aliran dana tersebut.

Kepala Inspektorat Tangsel, Achmad Zubair mengatakan timnya mulai bekerja pada tanggal tersebut.

“Nanti ya bang, tim saya baru mulai hari ini,” katanya.

Sementara itu, Kejari Tangsel baru melakukan langkah awal dengan mendatangi kantor Satpol PP pada Jumat, 6 Maret 2026, guna meminta klarifikasi.

Hal tersebut disampaikan Kasubsi II Intelijen Kejari Tangsel, Abiyu Ilham saat ditemui di kantor Kejari Tangsel pada Senin (16/3/2026).

“Pada Jumat 6 Maret 2026 kami sudah ke kantor Satpol PP dan bertemu dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Kabid Gakumda) Indra Gunawan bersama Budi,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Satpol PP mengakui adanya penerimaan uang.

“Dalam keterangannya, membenarkan menerima dana senilai Rp 10 juta dan katanya sudah dibagi-bagi,” jelasnya.

Meski pengakuan telah muncul sejak akhir Februari hingga awal Maret 2026, pemanggilan terhadap pihak Loka Padel baru dilakukan hampir satu bulan kemudian, yakni pada 1 April 2026.

Sebelumnya, Kejari Tangsel juga telah memberi sinyal akan memanggil pihak owner Loka Padel.

“Kami kemungkinan bakal panggil pihak owner Loka Padel dalam waktu dekat, karena sudah ada pengakuan dari pihak Satpol PP,” jelasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Dugaan Suap, Empat Orang Pihak Loka Padel Diperiksa Kejari Tangsel appeared first on siarnitas.

Ketua Komisi 1 DPRD Tangsel, Ledy M.P. Butar Butar, menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses hukum agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan ini dinilai krusial, bukan hanya untuk mengungkap fakta dalam kasus yang sedang bergulir, tetapi juga untuk menjaga marwah penegakan Peraturan Daerah (Perda).

DPRD ingin memastikan tidak ada praktik menyimpang yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat maupun merusak iklim investasi di Tangsel.

Ledy menegaskan bahwa saat ini proses masih berjalan dan semua pihak diminta bersabar serta tidak berspekulasi berlebihan.

“Ya tentunya karena ini kan lagi berproses ya,” katanya kepada redaksi siarnitas.id, ditulis pada Rabu (1/4/2026).

Ia menekankan, DPRD bersama pihak terkait akan terus mengawal agar penegakan aturan tetap berada di jalur yang semestinya tanpa intervensi atau kepentingan tertentu.

“Prinsipnya kita kawal kasus ini bersama dalam artian penegak Perda itu adalah harus on the track, tidak boleh ada yang menyimpang dari aturan yang ada,” tegasnya.

Menurutnya, kepastian hukum dan konsistensi dalam menjalankan regulasi menjadi faktor penting untuk menciptakan rasa aman bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Tangerang Selatan.

“Sehingga siapapun bisa berinvestasi dengan nyaman dan aman di Tangsel sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ledy menegaskan bahwa Tangsel pada dasarnya merupakan wilayah yang terbuka bagi siapa saja yang ingin berinvestasi.

Namun, keterbukaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kelonggaran terhadap aturan.

“Kalau saya pribadi melihat siapapun ya Tangsel itu terbuka untuk siapapun boleh berinvestasi,” katanya.

Ia kembali mengingatkan bahwa setiap investasi harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Tapi sekali lagi kami menekankan ikuti semua regulasi dan aturan yang ada,” jelasnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, Ledy juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Menurutnya, dua hal tersebut harus berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan.

“Kita belajar untuk taat kepada regulasi dan semua harus punya niatan yang sama,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam praktiknya, terdapat aturan main yang jelas dan wajib diikuti oleh seluruh pihak, khususnya dalam proses perizinan bangunan dan administrasi lainnya.

“Satu sisi mungkin mengejar target PAD tapi ingat lagi satu sisi kita harus ikuti aturan main, kita punya aturan mainnya, aturan mainnya itu ada di dalam juklak-juknis bagaimana mengurus PBG dengan SIMBG,” jelasnya.

“Bagaimana kita apa harus taat terhadap regulasi-regulasi yang ada,” tambahnya.

Di tengah sorotan publik terhadap kasus ini, Ledy juga mengajak semua pihak untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Ia menilai, sikap tersebut penting untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan terhadap hasil akhir yang nantinya diputuskan.

“Ya, dalam hal ini kita menekankan siapapun belajar menghormati setiap proses yang sedang berjalan,” ujarnya.

Ia pun menutup dengan penegasan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan harus diterima sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

“Menghormati setiap keputusan apa pun yang dihasilkan, yang pasti adalah yang terbaik,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan di Tangerang Selatan. Transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta integritas aparat penegak Perda menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan iklim investasi tetap sehat, aman, dan berkelanjutan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Buntut Kasus Suap Loka Padel, DPRD Tangsel Tegas: Kita Kawal, Penegak Perda Jangan Menyimpang! appeared first on siarnitas.

Ketua Gema Kosgoro Tangsel, Agus menyoroti lambatnya penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel. Ia menilai hingga kini belum ada langkah signifikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Kami melihat penanganan kasus ini terkesan mandek. Kejari Tangsel harus segera bertindak tegas,” kata Agus kepada redaksi siarnitas.id melalui telepon WhatsApp, pada Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, Kejari Tangsel harus segera memanggil owner Loka Padel untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap kepada oknum Satpol PP.

“Segera panggil owner Loka Padel. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran,” tegasnya.

Agus menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika proses hukum terus berlarut tanpa kejelasan. Gema Kosgoro bahkan siap menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk tekanan publik.

“Kalau tidak ada langkah nyata, kami akan turun aksi di Kejari Tangsel. Ini komitmen kami mengawal kasus ini sampai tuntas,” katanya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya dugaan praktik suap yang melibatkan pihak Loka Padel dengan oknum Satpol PP Tangsel terkait aktivitas operasional yang menuai keluhan warga.

Selain itu, Agus juga menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Ia menilai persoalan perizinan bangunan di wilayah tersebut bukan hanya terjadi pada Loka Padel, melainkan juga pada sejumlah bangunan lain yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) namun sudah beroperasi.

“Kami juga menyoroti Pemkot Tangsel yang terkesan lemah dalam pengawasan. Ini bukan hanya soal Loka Padel, tapi ada indikasi persoalan serupa di tempat lain,” ujarnya.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik. Warga Tangsel mendesak adanya transparansi dan ketegasan aparat dalam menegakkan hukum tanpa tebang pilih.

Perlu diketahui, Loka Padel merupakan fasilitas olahraga padel yang berlokasi di kawasan Kencana Loka, BSD, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Keberadaannya sempat menjadi sorotan warga sekitar karena aktivitas operasional yang dinilai menimbulkan kebisingan serta dugaan persoalan perizinan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Kasus Suap Loka Padel Mandek! Gema Kosgoro Siap Aksi di Kejari Tangsel appeared first on siarnitas.

Suara dari kegiatan di lokasi tersebut disebut sering terdengar hingga larut malam bahkan menjelang waktu sahur, sehingga mengganggu waktu istirahat warga, terutama di bulan Ramadan.

Ketua RW 05 Perumahan Kencana Loka 12.5, Aji Ekawarman, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari warga yang merasa terganggu oleh suara yang muncul dari aktivitas di area tersebut.

“Jadi kami sebagai pengurus ini mendapatkan laporan dari warga bahwa mereka merasa terganggu dengan adanya suara-suara yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilaksanakan di lokasi Loka Padel ini,” katanya kepada redaksi siarnitas.id, pada Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, warga berharap gangguan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan, agar aktivitas di lokasi olahraga tersebut tidak lagi mengganggu lingkungan sekitar.

“Kami ingin supaya gangguan itu diminimalisir atau ditiadakan, yaitu dengan cara apa pun, yang penting kegiatan di sana tidak mengganggu kami lagi karena suara gangguan ini sampai tengah malam,” ujarnya.

Ia menambahkan, waktu malam seharusnya menjadi waktu istirahat bagi warga. Namun aktivitas di lokasi tersebut disebut masih berlangsung hingga larut.

“Di mana waktunya warga kami harusnya istirahat, tapi di sini tetap kegiatan itu masih ada. Bahkan menjelang sahur di bulan Ramadan kadang-kadang masih ada,” ungkapnya.

Karena itu, pihak RW meminta pengelola membatasi jam operasional serta mencari cara untuk mengurangi kebisingan.

“Kami menghimbau kepada pengelolanya agar jam operasionalnya dibatasi dan kebisingannya kalau bisa dihilangkan. Keinginan kita seperti itu. Jadi kita tidak ada ke arah yang lain, hanya masalah gangguan kebisingan saja,” jelasnya.

Aji juga menyebut komunikasi sebenarnya sudah dilakukan antara pengurus lingkungan dan pihak pengelola.

Bahkan pengelola disebut telah datang ke balai warga untuk membicarakan persoalan tersebut.

“Komunikasi sudah kita lakukan dari pihak pengelolanya juga sudah datang ke balai warga dan kita bicarakan kondusif, tapi yang dijanjikan sampai sekarang memang belum dilaksanakan,” tuturnya.

Ia berharap komitmen yang telah disampaikan pengelola dapat segera direalisasikan.

“Kami harap tidak ada mundur-mundur lagi waktunya dan supaya kita sama-sama win-win solution,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Ketua RT 03/05 Perumahan Kencana Loka 12.5, Hendrajid. Ia mengatakan pada awal pembangunan lokasi tersebut, komunikasi dengan lingkungan sekitar dinilai belum berjalan maksimal.

“Mungkin pada awalnya pada saat pembangunan ini memang belum ada komunikasi dengan lingkungan yang kebetulan memang RW-nya berseberangan,” katanya.

Menurutnya, proses pembangunan bahkan sempat berlangsung selama 24 jam dengan menggunakan alat berat sehingga cukup mengganggu warga.

“Jadi cukup mengganggu karena pengerjaannya 24 jam dengan alat berat sehingga mengganggu, sangat mengganggu sekali, baik itu suara maupun mengganggu istirahat kami,” jelasnya.

Selain kebisingan, warga juga mengeluhkan debu yang muncul selama proses pembangunan.

“Mengganggu karena polusi suara satu, yang kedua juga karena debu dan mungkin juga karena yang sangat disayangkan adalah tidak ada komunikasi dengan lintas RW untuk masalah gangguan-gangguan lingkungan,” ungkapnya.

Meski demikian, Hendrajid menyebut mediasi antara warga dan pengelola sudah dilakukan dan berlangsung secara kondusif.

Ia berharap kesepakatan yang telah dibicarakan benar-benar ditindaklanjuti.

“Mudah-mudahan kemarin sudah dimediasi, sudah ketemu, alhamdulillah mereka kondusif, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti apa yang sudah dijanjikan,” tuturnya.

Ia menegaskan salah satu hal yang paling diharapkan warga adalah pembatasan jam operasional, terutama selama bulan Ramadan.

“Terutamanya dua yang disampaikan Pak RW, satu, jam operasional apalagi di bulan Ramadan jangan sampai jam 3 pagi,” ujarnya.

Menurutnya, warga memahami bahwa suara pemain sulit sepenuhnya dihilangkan. Namun setidaknya upaya pencegahan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak kebisingan.

“Kita nggak bisa menghilangkan suara-suara pemain, itu di luar dari kemampuan pengelola juga, tapi kami hargai bahwa sudah ada tindakan-tindakan preventif yang bisa mengurangi,” jelasnya.

Ia berharap ke depan keluhan warga dapat diperhatikan agar aktivitas olahraga tetap berjalan tanpa mengganggu lingkungan sekitar.

“Ya mudah-mudahan ke depannya keluhan kami diperhatikan,” tandasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Warga Kencana Loka BSD Protes Aktivitas Loka Padel Ciater appeared first on siarnitas.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan memastikan akan memanggil pihak Loka Padel untuk dimintai keterangan terkait aliran dana yang diduga diberikan kepada aparat penegak peraturan daerah tersebut.

Langkah ini diambil setelah muncul pengakuan dari pihak Satpol PP mengenai penerimaan uang yang diduga berasal dari pengelola Loka Padel.

Kasubsi II Intelijen Kejari Tangsel, Abiyu Ilham, mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung dengan Satpol PP Tangsel.

Ia menjelaskan bahwa tim dari Kejari sebelumnya sudah mendatangi kantor Satpol PP Tangsel untuk meminta keterangan.

“Pada Jumat 6 Maret 2026 kami sudah ke kantor Satpol PP dan bertemu dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Kabid Gakumda) Satpol PP Tangsel Indra Gunawan bersama Budi,” kata Abiyu saat tim redaksi Siarnitas.id mendatangi kantor Kejari Tangsel, Senin (16/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak Satpol PP disebut memberikan keterangan terkait adanya penerimaan uang.

“Dalam keterangannya, membenarkan menerima dana senilai Rp 10 juta dan katanya sudah dibagi-bagi,” katanya.

Tak hanya itu, Abiyu juga mengungkapkan adanya pengakuan lain dari salah satu pihak Satpol PP terkait pengembalian dana tersebut.

“Pihak Satpol PP si Roni mengakui dana tersebut sudah dikembalikan ke owner Loka Padel bernama Tobing,” ungkapnya.

Berdasarkan pengakuan tersebut, Kejari Tangsel berencana memanggil pemilik Loka Padel untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut.

“Kami kemungkinan bakal panggil pihak owner Loka Padel dalam waktu dekat, karena sudah ada pengakuan dari pihak Satpol PP,” jelas Abiyu.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah lanjutan masih menunggu arahan pimpinan Kejari Tangsel.

“Kami juga masih menunggu arahan dari pimpinan,” tutupnya.

Kasus dugaan suap ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat penegak peraturan daerah.

Kejari Tangsel memastikan akan mendalami informasi yang ada guna mengungkap fakta sebenarnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Kasus Dugaan Suap, Kejari Tangsel Bakal Panggil Pemilik Loka Padel appeared first on siarnitas.

Walikota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan bahwa pihak atau owner Loka Padel akan diserahkan kepada Polres Tangerang Selatan untuk ditangani lebih lanjut secara hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Benyamin usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Selasa (10/3/2026).

Benyamin menyebutkan bahwa dugaan yang mencuat dalam polemik Loka Padel berkaitan dengan persoalan gratifikasi atau suap yang saat ini masih dalam proses penanganan.

“Itu sekarang sedang ditangani. Bagaimanapun juga itu tetap gratifikasi atau suap atau apa pun dan itu sekarang sedang ditangani secara hukum,” kata Benyamin kepada redaksi siarnitas.id di lokasi.

Ia menegaskan bahwa apabila dalam proses hukum nantinya terbukti ada pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberikan, bahkan hingga pemecatan bagi pihak yang terlibat.

“Kalau sudah terbukti secara hukum, nanti akan kita kenakan sanksi ya sampai kepada pemecatan. Seperti itu. Ya, sekarang sedang ditangani,” ujarnya.

Benyamin juga memastikan bahwa pihak atau owner Loka Padel nantinya akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

“Itu (pihak Loka Padel) nanti Polres yang tangani,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Tangerang Selatan Achmad Zubair mengatakan bahwa hasil pemeriksaan internal masih menunggu penyampaian kepada pimpinan daerah.

Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu sebelum diputuskan langkah selanjutnya.

“Hasil pemeriksaan nanti, karena hasil pemeriksaan akan saya sampaikan ke pimpinan. Hasilnya pasti dikeluarkan. Kalau publikasikan (hasilnya) tergantung pimpinan tapi sanksinya pasti disampaikan,” kata Zubair.

Kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Loka Padel Tangsel ini sebelumnya menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi. Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas polemik tersebut.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Polemik Loka Padel Tangsel, Walikota Pastikan Owner Ditangani Polres appeared first on siarnitas.