Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, memastikan kebutuhan tenaga pendidik di daerahnya masih tinggi sehingga tidak ada rencana pengurangan jumlah guru.

Pilar menjelaskan, Pemkot Tangsel telah menyiapkan skema melalui Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) bagi tenaga pendidik yang belum masuk dalam skema PPPK.

“PJLP itu untuk yang belum masuk PPPK. Kita anggap sebagai tenaga profesional atau tenaga ahli karena kebutuhan guru di Tangsel justru masih kurang,” kata Pilar, di SD Negeri Babakan 1 Tangsel, pada Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, kondisi sekolah-sekolah di Tangsel saat ini masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Karena itu, pemerintah daerah tidak memiliki opsi untuk mengurangi jumlah guru.

“Guru di sekolah malah kurang. Jadi kita tidak akan melakukan opsi pengurangan guru. Malah kita butuh tambahan guru,” katanya.

Meski demikian, Pilar menegaskan ada batasan usia kerja yang tetap mengikuti aturan berlaku.

Guru dengan usia di atas 59 tahun tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaan karena telah memasuki masa pensiun.

“Kalau usia di atas 59 tahun memang tidak bisa bekerja lagi karena sudah masuk masa pensiun sesuai aturan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk guru PPPK, Pilar memastikan seluruh hak tetap berjalan normal mulai dari penggajian hingga penganggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah.

“Guru PPPK tetap berjalan, penggajian dan lainnya tetap kita anggarkan oleh Pak Wali Kota,” ucapnya.

Saat ini, tercatat terdapat sekitar 480 guru yang masuk dalam skema PJLP di Tangsel. Namun, Pilar mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan regulasi karena kebijakan rekrutmen pegawai daerah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Semua rekrutmen pegawai pemerintah daerah dikunci dari pusat. Makanya kita terus konsultasi dengan pemerintah pusat dan dinas pendidikan,” ujarnya.

Persoalan kekurangan guru juga mulai dirasakan pada posisi strategis lain, termasuk pengawas sekolah. Pilar mengungkapkan jumlah pengawas SD di Tangsel kini sangat minim.

“Pengawas SD di Tangsel tinggal satu orang, padahal jumlah SD ada ratusan,” katanya.

Pemkot Tangsel saat ini masih menunggu regulasi baru agar proses rekrutmen pengawas sekolah dan tenaga pendidik lainnya bisa kembali dibuka. Pilar berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi.

“Kita siap untuk sertifikasi dan pelatihan guru penggerak. Yang penting regulasinya dibuka supaya kebutuhan guru bisa terpenuhi,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Berdasarkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang penataan tenaga non-ASN di lingkungan pendidikan, satuan pendidikan masih dimungkinkan melakukan penugasan terhadap guru non-ASN dalam masa transisi dengan batas waktu penugasan hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di tengah proses penataan pegawai pemerintah dan kebutuhan tenaga pengajar di daerah.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap harus menyesuaikan penugasan guru non-ASN dengan kebutuhan riil sekolah, kemampuan anggaran, serta regulasi kepegawaian yang berlaku.

Dalam masa transisi tersebut, pemerintah pusat juga mendorong daerah untuk mengoptimalkan skema PPPK, redistribusi guru, serta penguatan program sertifikasi dan guru penggerak guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik di berbagai wilayah.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Nasib Guru Non-ASN Tangsel Terjawab, Pilar Saga Pastikan Tak Ada Pengurangan Guru appeared first on siarnitas.