Namun di saat kemampuan fiskal daerah menurun, anggaran belanja jasa tenaga ahli justru meningkat setiap tahun hingga mencapai lebih dari Rp55 miliar pada APBD 2026.

Data APBD Provinsi Banten menunjukkan, alokasi belanja jasa tenaga ahli pada 2024 sebesar sekitar Rp38 miliar.

Setahun kemudian, anggaran itu melonjak menjadi Rp52,38 miliar pada APBD 2025 atau bertambah sekitar Rp14,38 miliar.

Kenaikan tersebut berlanjut pada APBD 2026. Pemerintah Provinsi Banten kembali mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk belanja jasa tenaga ahli atau meningkat sekitar Rp3,09 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam dua tahun terakhir, anggaran belanja jasa tenaga ahli tercatat naik lebih dari Rp17 miliar atau sekitar 46 persen dibandingkan 2024.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan nilai APBD Provinsi Banten yang justru terus menurun. Pada 2024, APBD masih berada di angka Rp11,73 triliun.

Nilai tersebut turun menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, kemudian kembali menyusut menjadi Rp10,27 triliun pada APBD 2026.

Dengan demikian, APBD Banten berkurang sekitar Rp1,46 triliun dalam kurun tiga tahun. Sementara itu, anggaran belanja jasa tenaga ahli terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, mengaku masih melakukan pengecekan terhadap rincian belanja yang tercantum dalam dokumen APBD.

“Ini lagi saya cek dulu. Misinya kok sampai Rp52 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak,” kata Mahdani kepada awak media, Selasa (21/7/2026).

Mahdani mengaku terkejut dengan angka yang tercantum dalam data tersebut. Menurutnya, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan apakah seluruh nilai itu benar-benar merupakan belanja jasa tenaga ahli.

Saat ditanya mengenai kenaikan anggaran yang jauh lebih besar dibanding beberapa tahun sebelumnya, Mahdani kembali menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran.

“Iya makanya kok Rp52 miliar kayaknya enggak mungkin. Nanti saya cek dulu. Lagi dicek,” ujarnya.

Ia menduga terdapat kemungkinan sejumlah komponen belanja lain masih tergabung dalam kelompok rekening yang sama sehingga membuat nilai belanja jasa tenaga ahli terlihat lebih besar.

“Jangan-jangan ada yang tergabung ke situ. Biasa salah baca rekening. Misalnya aset, bensin, mobil, pajak juga ada yang masuk dalam satu rekening. Makanya itu lagi dipisah-pisah dulu,” katanya.

Meski demikian, Mahdani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa serta-merta menggeser anggaran apabila belanja tersebut memang telah direncanakan dan dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah.

“Kalau memang benar butuh, ya enggak bisa kita lakukan pergeseran. Tapi sekarang lagi dicek dulu detailnya,” ucapnya.

Belanja jasa tenaga ahli pada umumnya digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan, kajian teknis, pendampingan program, konsultasi, penelitian, hingga kebutuhan tenaga profesional yang belum tersedia dalam struktur aparatur sipil negara (ASN).

Di sisi lain, sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki aparatur yang menjalankan fungsi perencanaan, penelitian, pengawasan, hingga penyusunan kebijakan.

Hingga berita ini diterbitkan, BPKAD Provinsi Banten masih menelusuri rincian belanja yang masuk dalam kelompok jasa tenaga ahli guna memastikan besaran anggaran yang sebenarnya.

Sementara itu, awak media masih terus menghimpun data mengenai distribusi anggaran jasa tenaga ahli di setiap OPD, termasuk menelusuri program serta hasil yang dihasilkan dari penggunaan anggaran yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post APBD Banten Terus Menyusut, Anggaran Jasa Tenaga Ahli Justru Tembus Rp55 Miliar appeared first on siarnitas.