Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa pembayaran klaim saat ini mencapai Rp16 hingga Rp16,5 triliun per bulan. Di sisi lain, iuran yang masuk hanya berada di kisaran Rp14 triliun.

“Dalam sebulan, pembayaran klaim mencapai sekitar Rp16 hingga Rp16,5 triliun, sementara iuran yang masuk hanya sekitar Rp14 triliun. Artinya, setiap bulan kita defisit kurang lebih Rp2 triliun,” kata Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI yang disiarkan melalui YouTube TV Parlemen, Kamis (11/6/2026).

Kondisi tersebut tercermin dari rasio klaim BPJS Kesehatan yang telah mencapai 108,72 persen. Angka itu menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari iuran peserta.

Meski demikian, layanan BPJS Kesehatan tetap berjalan dalam skala yang sangat besar. Setiap hari, sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan diproses dengan total pembayaran mencapai Rp500 miliar.

“Dan ini bapak-ibu sekalian, kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp500 miliar sehari,” katanya.

Prihati mengatakan BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana yang cukup untuk membayar klaim dalam beberapa bulan ke depan. Namun, tanpa langkah penanganan yang memadai, kondisi keuangan tersebut berpotensi menimbulkan masalah di masa mendatang.

“Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Namun, kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi,” ucapnya.

Untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah penyehatan keuangan. Salah satunya berupa rencana tambahan anggaran senilai Rp20 triliun.

Menurut Prihati, dana tersebut direncanakan berasal dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, masing-masing sebesar Rp10 triliun.

“Ada rencana suntikan Rp20 triliun, Rp10 triliun di Kemenkes dan Rp10 triliun di Kemenkeu. Kami berharap ini bisa menutup kekurangan dalam setahun berjalan,” ujarnya.

“Kami berharap ini segera ditandatangani dan bisa cair untuk menutup kekurangan dalam tahun berjalan,” imbuhnya.

Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas keuangan BPJS Kesehatan di tengah meningkatnya beban klaim dan tingginya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Defisit Rp2 Triliun Setiap Bulan, Keuangan BPJS Kesehatan Kian Tertekan appeared first on siarnitas.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif kemungkinan akan menyasar masyarakat kelas menengah ke atas yang selama ini membayar iuran secara mandiri.

Kelompok peserta mandiri dengan tarif sekitar Rp42 ribu per bulan disebut menjadi salah satu yang berpotensi terdampak kebijakan tersebut.

Meski demikian, pemerintah memastikan masyarakat miskin tetap terlindungi dan tidak akan terkena dampak kenaikan iuran.

“Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah,” kata Budi Gunadi Sadikin yang akrab dipanggil BGS, dikutip Jumat (8/5/2026).

Pernyataan itu memunculkan perhatian publik, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan nasional dan beban pembiayaan BPJS Kesehatan yang terus bertambah.

Hingga saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

Aturan tersebut juga mengatur pembayaran iuran paling lambat setiap tanggal 10 tiap bulan.

Selain itu, pemerintah menetapkan tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran mulai 1 Juli 2026.

Namun, denda tetap berlaku apabila peserta mendapatkan layanan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaannya kembali aktif.

Dalam regulasi tersebut, skema pembayaran iuran BPJS Kesehatan dibagi ke beberapa kategori peserta.

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepenuhnya ditanggung pemerintah. Sementara pekerja penerima upah (PPU) seperti ASN, TNI, Polri, pejabat negara, hingga pegawai pemerintah non-ASN dikenakan iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan rincian 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen dibayar peserta.

Skema serupa juga berlaku bagi pekerja di BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.

Untuk anggota keluarga tambahan seperti anak keempat dan seterusnya, orang tua, hingga mertua, dikenakan iuran tambahan sebesar 1 persen dari gaji per orang setiap bulan dan dibayar pekerja.

Sementara peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) masih menggunakan tarif berdasarkan kelas layanan rawat inap.

Peserta kelas III dikenakan iuran Rp42 ribu per orang per bulan. Namun, sebagian iuran kelas III masih mendapat subsidi pemerintah.

Kemudian, peserta kelas II membayar Rp100 ribu per bulan, sedangkan kelas I sebesar Rp150 ribu per bulan.

Adapun iuran bagi veteran, perintis kemerdekaan, serta keluarga mereka ditanggung pemerintah dengan besaran tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post BPJS Kesehatan Berpotensi Naik, Menkes Pastikan Warga Miskin Tetap Aman appeared first on siarnitas.