siarnitas.id – Berbagai Kementerian saat ini sedang melakukan terkait kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar tersebut.
Kenaikan harga BBM merupakan salah satu opsi untuk memastikan kuota BBM subsidi aman hingga akhir tahun. Di sisi lain, anggaran subsidi energi sudah membengkak hingga Rp 502 triliun, tiga kali lipat dari anggaran awal APBN 2022.
Berikut ini adalah fakta-faktanya adanya kenaikan harga BBM yang saat ini menjadi perbincangan publik.
Baca Juga : Mahasiswa dan Pemuda Tangsel Konsolidasi Tolak Kenaikan Harga BBM
Subsidi Energi Bisa Jebol Rp 700 T, Kalau Harga BBM Tak Naik
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyebut subsidi energi bisa jebol hingga Rp 700 triliun apabila harga BBM subsidi tidak dinaikkan.
“Sampai semester 1 harus diaudit dulu oleh BPKP, diverifikasi lagi nanti kira-kira selesai September dan nanti kita bayar lagi berapa. Cukup gak cukup, itu yang dikasih anggaran oleh DPR. Masalahnya memang kalau gak ada kebijakan-kebijakan bisa naik sampai Rp 700 triliun,” kata Isa di Kompleks Parlemen, Rabu (24/8).
Pemerintah Pastikan Bahas Kenaikan Harga BBM Subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, kembali memastikan bahwa pemerintah sedang membahas kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar.
“BBM kita sedang lakukan exercise ini aktif dan masif dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian, termasuk juga nanti sore dilanjutkan kembali untuk mencari skema yang pas, mana yang paling baik,” ujarnya saat Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, Rabu (24/8).
Arifin menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi akan mempertimbangkan laju inflasi nasional. Per Juli 2022, inflasi nasional mencapai 4,9 persen, di mana kontribusi sektor energi dalam inflasi ini yakni 1,6 persen.
“Berapa akan naik harganya, ini masuk ke dalam exercise kita. Ada range-range sekian, berapa dampaknya terhadap inflasi. Ini kita perlu kajian dan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait,” ujarnya.
Baca Juga : Wacana BBM Naik, PB SEMMI Bakal Demo Besar-Besaran
Pemerintah Belum Realisasi Tambahan Kuota BBM Subsidi
Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah menindaklanjuti penambahan kuota penyaluran Pertalite menjadi 29 juta kiloliter (KL), dan Solar menjadi 17,39 juta KL. Hal tersebut mengingat kuota jenis BBM tersebut diperkirakan habis di Oktober 2022.
Dalam kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, penambahan kuota untuk Pertalite dan Solar masing-masing 5,45 juta kiloliter, serta Solar ditambah 2,29 juta kiloliter.
“Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk segera merealisasikan kenaikan kuota BBM bersubsidi sesuai hasil kesepakatan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI pada tanggal 14 April 2022 yaitu Kuota Pertalite dinaikkan menjadi 29 juta KL dan Solar menjadi 17,39 juta KL mengingat realisasi kuota BBM bersubsidi saat ini sudah melebihi target kuota,” bunyi kesimpulan tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Minta Tunda Kenaikan Pertalite
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Joko Widodo menunda kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Alasannya, hal tersebut sangat lah sensitif dan menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Rieke pun meminta, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini harus diputuskan secara hati-hati karena berimbas pada harga bahan pokok.
“Ini masalah sensitif karena akan ada efek domino terhadap kenaikan harga bahan pokok yang merupakan wilayah Menteri Perdagangan (Mendag). Baru jadi menteri langsung menanggapi efek domino kenaikan harga BBM ke pangan,” ujarnya dalam Raker Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan di Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8).
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News
(bam)
