Hasil survei Indikator Politik Indonesia merilis praktik politik (Money Politic) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dianggap wajar dalam perhelatan Pilkada Tangsel pada 9 Desember 2020.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan hasil survei yang dirilisnya, toleransi terhadap politik uang mulai bulan Agustus hingga November mengalami peningkatan.
Hasil survei itu menunjukkan, politik uang dianggap wajar pada bulan Agustus 2020 mencapai 35,3 persen, Oktober 2020 mencapai 51,1 persen dan November 2020 mencapi 56,8 persen. Sedangkan, politik uang dianggap tidak wajar malah mengalami penurunan dari bulan Agustus hingga November 2020.
“Toleransi politik uang meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir di Kota Tangerang Selatan,” ungkapnya dalam acara rilis survei melalui aplikasi daring, Selasa (17/11).
Ia juga menyebutkan dalam rilisnya, bila toleransi politik uang dianggap wajar, masyarakat pun tetap menerimanya tanpa mempengaruhi pilihannya pada Pilkada nanti.
“Meskipun demikian, efek politik uang tidak otomatis besar. Di antara pemilih yang menganggap politik uang wajar, hampir 80 persen akan menerima pemberian tersebut tapi mengenai pilihan akhir tetap berdasarkan hati nurani,” sebutnya.
Meningkatnya praktik politik, lanjut Burhanuddin, diakibatkan faktor ekonomi ditambah masa Pandemi Covid-19. Hal itu pun bukan hanya terjadi di Kota Tangsel saja melainkan daerah yang juga menyelenggarakan pilkada.
“Situasi pandemi yang juga berdampak pada aspek ekonomi warga diduga
menyumbang naiknya sikap permisif pemilih terhadap praktik jual beli suara di Tangerang Selatan,” lanjut Burhanuddin.
Bila hal ini didiamkan, ia khawatir akan berpengaruh pada nilai demokrasi pada bangsa
“Maka kita layak khawatir atas kualitas penyelenggaraan pilkada serentak di banyak wilayah yang diadakan tahun ini,” tandasnya. (red)
