Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tangerang Selatan terus melakukan persiapan untuk Pilkada 2020 mendatang. Selain mempersiapkan calon dari kader internal PKB dan Nahdatul Ulama (NU), PKB juga mempertimbangkan koalisi partai islam bersatu mempersiapkan calon walikota dan calon wakil walikota Tangsel untuk 2020-2025.
Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Tangsel, Kristianto S.N mengatakan, partai besutan Gusdur yang kini dinahkodai H. Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat ini sedang memetakan koalisi partai politik yang ideal untuk mengusung calon di Pilkada 2020 mendatang.
“Kami sedang membangun komunikasi dengan para pimpinan partai politik sebagai salah satu upaya untuk memenuhi syarat kuota kursi mencalonkan walikota dan wakilnya,” kata Kris sapaan akrabnya.
Dia mengutarakan, poros partai islam menjadi pertimbangan awal untuk membangun koalisi memenangkan Pilkada Tangsel 2020. Selanjutnya poros partai nasionalis. Pertimbangan ini dinilai senada dengan jargon Ketua Umum DPP PKB H. A. Muhaimin Iskandar yaitu Agamis – Nasionalis, Nasionalis – Agamis.
“Pertimbangan pertama yaitu membentuk poros koalisi partai islam di Pilkada Tangsel dikarenakan koalisi partai islam seperti PKB, PKS, PAN, PPP, PBB dinilai akan memberikan warna tersendiri bagi peta politik di Tangsel. Selain itu koalisi ini dinilai cukup memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon Walikota & Wakil Walikota di Pilkada Tangsel dengan total 14 kursi di parlemen,” ujar Kris.
“Pertimbangan kedua yaitu PKB bergabung dengan poros koalisi partai nasionalis seperti PDI-P, PSI, Golkar, Nasdem, Hanura ataupun Gerindra. Melihat sejarah pilkada Tangsel dan Pilpres beberapa waktu lalu PKB juga bermitra dengan partai yang beraliran nasionalis,” sambungnya.
Kendati demikian, apapun nanti poros koalisinya, PKB akan menentukan nama calon dan koalisi partai pengusungnya. Karena memenangkan calon walikota dan wakilnya merupakan prinsip dan tekad dari kader-kader PKB Kota Tangsel.
“Kami tidaklah hanya ingin “to have” (memiliki) calon walikota saja, melainkan juga harus “to be” (menjadi-kan) walikota terpilih di periode berikutnya,” tandasnya.
