Bandung, Setelah mendapat kepastian dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat bahwa 31.500 unit rumah se-Jawa Barat akan diperbaiki dengan total anggaran senilai 560 miliar rupiah dan masing-masing penerima bantuan akan mendapat 17,5 juta rupiah berbentuk material senilai 16,5 juta rupiah dan 1 juta rupiah ongkos tukang, masalah yang sejatinya dapat teratasi malah mendatangkan masalah baru.
Hal tersebut diutarakan anggota komisi IV DPRD Jawa Barat, Mochamad Ichsan Maoluddin dimana menurutnya uang senilai 1 juta rupiah yang dianggarkan untuk ongkos tukang sebetulnya sangat kurang.
“Sebenarnya program rutilahu ini lebih kearah gotong royong, jadi uang 1 juta rupiah itu uang untuk tenaga kerja yang masih handai taulan dari si penerima bantuan seperti paman atau ada sepupunya,” terang Ichsan, Minggu (21/02/2021).
Legislator asal Kabupaten Bogor itu pun menjelaskan data dari LPM berbagai daerah menjelaskan bahwa walaupun nilai ongkos tukangnya 1 juta rupiah per-penerima bantuan namun secara kumulatif jika dikalikan 20 atau 30 unit maka jumlahnya akan cukup besar.
“Kebanyakan temuan kita yang mangkrak itu sama sekali tidak memiliki channel ke tukang, hanya mengandalkan dana seadanya, tabungan tidak ada, akhirnya jual aset seperti motor, memang dari awal kita hitung 17,5 juta rupiah itu kurang,” kata Ichsan.
Analisa M Ichsan, terdapat 2 faktor yang menyebabkan beberapa program rutilahu mangkrak, yang pertama harga raw material yang terus naik dan yang kedua biaya ongkos tukang profesional yang tidak sebanding dengan anggaran yang ada.
“Karena pandemi juga maka anggarannya sekarang pakai angka minimal, tadinya komisi IV sudah bersemangat untuk menaikan anggarannya namun ternyata sektor lain membutuhkan biaya itu juga, di Dinas Perkim tidak hanya rutilahu saja tetapi ada rumah susun juga dan program wc komunal,” tutup Ichsan.
