Serang, Pemerintah Kota Serang mulai mendistribusikan bantuan kepada masyarakat Kota Serang yang terdampak Corona virus Deases 2019 (Covid 19) secara ekonomi.
“Hari ini merupakan rangkaian yang ke lima, Dinsos mulai melakukan distribusi Jaring Pengaman Sosial (JPS), hari ini di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Serang, untuk warga terdampak perekonomian Covid-19,” ungkap Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin kepada wartawan, usai memberikan sembako di Kecamatan Serang, Kota Serang, Senin (4/5).
Subadri menjelaskan, pendistribusian JPS agar dapat tersalur kepada masyarakat dengan titik sasaran yang benar-benar membutuhkan, seperti pedagang asongan, karyawan PHK, pekerja ojek, maupun supir angkutan umum.
“Total semuanya 96 Ribu KK yang mendapatkan bantuan JPS, baik dari Pusat, Provinsi maupun Kota Serang,” kata Subadri.
Anggaran setiap kepala keluarga, lanjut Subadri, mendapatkan sembako senilai Rp. 200 Ribu. Pemerintah Kota Serang menganggarkan JPS sebesar Rp. 10 miliar perbulan
Tak sampai disitu, masih dikatakan Subadri, untuk anggaran JPS yang disediakan oleh Pemerintah Kota Serang sebanyak Rp 10 Miliar perbulan, dengan satu keluarga mendapatkan sembako senilai Rp 200 Ribu.
Ia pun memastikan, tidak akan ada masyarakat yabg mendapatkan bantuan JPS secara dobel. Dikarenakan, pemkot telah memilah data yang diberikan oleh RT/RW kepada kelurahan setempat.
“Insyallah tidak akan dobel, PKH dari Pusat, Provinsi, maupun Kota Serang. Karena jumlahnya berbeda,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang ( Kabid ) Jaminan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Amah Rochmah menambahkan, Warga Kecamatan Serang yang mendapatkan bantuan JPS sebanyak 12.168.
Tatacara pembagian, lanjut Amah, akan di serahkan kepada Lurah dan kemudian akan dibagikan oleh RT kepada masing-masing warga terdampak Covid-19. “Ada pendampingan dari Dinsos hingga ke tingkat RT. Kami menyakini distribusi sampai ke rumah warga kepada masyarakat terdampak perekonomian Covid-19,” kata Amam.
Diinformasikan, bantuan JPS yang akan disalurkan oleh Kota Serang sebanyak 50 Ribu KK, 16 Ribu Pemerintah Pusat, dan 32 ribu Pemerintah Provinsi.
