Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, dalam konferensi pers di kantor BGN, Senin (27/7/2026). Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya membersihkan internal lembaga agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih profesional.

“Per hari ini. Tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar, kami berikan sanksi. Hari ini, kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, jumlah pegawai yang diberhentikan terdiri dari pegawai non-ASN dan tenaga ahli.

“Yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli,” jelasnya.

Sudaryono mengungkapkan, mayoritas pegawai yang diberhentikan diduga melanggar aturan disiplin kerja. Temuan tersebut menjadi dasar BGN menjatuhkan sanksi pemberhentian.

“Pegawai non-ASN ini diberhentikan. Salah satu dan paling besar (alasannya) adalah karena adanya diduga adanya pelanggaran tidak disiplin dan lain lain,” ucap dia.

Tak hanya itu, hasil pemeriksaan internal juga menemukan adanya sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Terhadap mereka, BGN tengah menyiapkan proses pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan,” ujar dia.

Selain pelanggaran berat, BGN juga mencatat 39 kasus pelanggaran disiplin ringan. Para pegawai tersebut akan dikenai sanksi bertahap, mulai dari mutasi, demosi hingga sanksi administratif.

“Dan ditemukan 39 disiplin ringan, yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan,” pungkasnya.

Langkah bersih-bersih yang dilakukan BGN ini menjadi sinyal bahwa lembaga tersebut mulai memperketat penegakan disiplin internal. Kebijakan itu diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur sekaligus memperkuat tata kelola organisasi di tengah pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post BGN Bersih-Bersih Internal! Sudaryono Pecat 261 Pegawai Bermasalah appeared first on siarnitas.

Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan, perbandingan anggaran harus dilakukan dengan APBD murni tahun sebelumnya, bukan APBD perubahan.

“Apple-to-apple-nya jangan dengan APBD akhir 2026, tapi dengan murni 2026 yang lalu. Itu kan 2026 yang lalu Rp4,6 miliar, sekarang jadi Rp 4,9 miliar sekian, ada kenaikan Rp 300 miliar,” kata Benyamin kepada awak media, pada Senin (27/7/2026).

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian berbagai indikator pembangunan daerah. Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi karena KUA-PPAS baru memasuki tahap awal pembahasan.

“Ini kan baru kebijakan umum, baru prioritas plafon anggaran sementara. Nanti setelah dibahas dengan TAPD dan Badan Anggaran, akan kita tajamkan lagi,” ujarnya.

Benyamin menjelaskan, besaran APBD 2027 masih berpeluang berubah mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan proyeksi pendapatan daerah.

“Ada kemungkinan meningkat, ada kemungkinan menurun. Kita lihat nanti perkembangan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Ia menegaskan, kebijakan anggaran tahun depan tidak disusun berdasarkan penambahan anggaran pada dinas tertentu, melainkan difokuskan pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Program tersebut mencakup penanganan banjir, pengurangan kemacetan, pengelolaan sampah, percepatan penurunan angka stunting, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya akan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

“Bukan dinasnya, tapi kita melihat program. Penanganan banjir, kemacetan, sampah, stunting, kemudian kesejahteraan. Misalnya kemacetan bukan hanya melalui Dinas Perhubungan, tetapi juga melibatkan perangkat daerah lainnya,” jelas Benyamin.

Kesepakatan KUA-PPAS menjadi pijakan awal penyusunan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2027 sebelum dilanjutkan ke pembahasan Rancangan APBD bersama DPRD.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post APBD Murni Tangsel 2027 Diproyeksikan Naik Rp300 Miliar, Benyamin Fokus Benahi Banjir, Macet, dan Sampah appeared first on siarnitas.

Ia diduga terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba, hingga penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.

Penangkapan terhadap AKP Pardiman dilakukan oleh tim gabungan Bareskrim Polri yang dipimpin Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Kombes Handik Zusen bersama Kasatgas NIC Kombes Kevin Leleury.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Eko Hadi Santoso membenarkan operasi penindakan tersebut.

“Telah melakukan penangkapan terhadap Kasat Narkoba Polres Tangsel,” kata Eko, Senin (27/7/2026).

Tak hanya AKP Pardiman, Bareskrim Polri juga mengamankan enam anggota Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan.

Selain itu, seorang anggota Polda Aceh turut ditangkap dalam perkara yang sama.

Menurut Eko, seluruh pihak yang diamankan diduga berkaitan dengan praktik peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum kasus narkotika.

“Beserta 6 orang anggotanya dan 1 orang Anggota Polda Aceh, terkait Kasus Peredaran Gelap Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba serta penyalahgunaan wewenang dalam gakkum (penegakkan hukum) narkoba,” tuturnya.

Meski demikian, Bareskrim Polri belum mengungkap kronologi lengkap maupun peran masing-masing pihak yang telah diamankan.

Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan keterlibatan para terduga.

Eko memastikan informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyelidikan dan penyidikan berkembang.

“Rilis lengkap akan disampaikan lebih lanjut,” ujar Eko.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Kasat Narkoba Polres Tangsel Ditangkap Bareskrim Polri, Enam Anggota dan Polisi Polda Aceh Ikut Diamankan appeared first on siarnitas.

LDKS mengusung tema Kepemimpinan dan Keorganisasian sebagai bekal awal bagi para calon pengurus sebelum resmi menjalankan amanah di organisasi sekolah. Selama kegiatan, peserta mendapatkan pembelajaran mengenai dasar-dasar kepemimpinan, pengelolaan organisasi, hingga penyelenggaraan kegiatan sekolah.

Kegiatan semakin istimewa dengan kehadiran Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo, S.H., S.I.K., M.H. yang memberikan motivasi sekaligus berbagi pandangan tentang pentingnya karakter seorang pemimpin.

Dalam penyampaiannya, AKBP Boy Jumalolo menegaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan memimpin, tetapi juga dari integritas dan tanggung jawab yang dimiliki setiap individu.

“LDKS adalah investasi berharga bagi masa depan bangsa. Saya berharap para calon pengurus OSIS dan MPK dapat menjadi pemimpin yang berkarakter, berintegritas tinggi, disiplin, dan siap berkarya untuk sekolah serta masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMP Islam Al-Azhar BSD, Dede Riki, M.Ag., mengatakan LDKS merupakan bagian dari pembinaan karakter yang rutin diberikan kepada calon pengurus OSIS dan MPK agar siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“LDKS ini dirancang khusus untuk membekali calon pengurus OSIS dan MPK dengan fondasi kepemimpinan yang kuat sebelum mereka resmi menjabat. Kami berharap pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi mereka di masa depan,” ujarnya.

Selain mendapatkan materi di dalam ruangan, para peserta juga mengikuti berbagai kegiatan yang dirancang untuk melatih kemampuan bekerja sama, membangun komunikasi, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta mengasah kemampuan mengambil keputusan dalam berbagai situasi.

Melalui LDKS ini, SMP Islam Al-Azhar BSD berharap para calon pengurus OSIS dan MPK tidak hanya mampu menjalankan roda organisasi secara baik, tetapi juga menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah.

Keberhasilan penyelenggaraan LDKS yang turut dihadiri Kapolres Tangerang Selatan menjadi bukti sinergi antara dunia pendidikan dan aparat kepolisian dalam mendukung lahirnya generasi muda yang memiliki karakter kuat, berintegritas, serta siap menjadi pemimpin di masa depan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post LDKS SMP Islam Al-Azhar BSD Sukses Digelar, Kapolres Tangerang Selatan Bekali Calon Pemimpin Muda appeared first on siarnitas.

Program kemanusiaan tersebut diawali dengan skrining kesehatan mata pada Jumat, 17 Juli 2026, di Auditorium RSU Kota Tangerang Selatan. Sebanyak 77 warga mengikuti pemeriksaan untuk mengetahui kelayakan menjalani operasi.

Dari hasil pemeriksaan medis, sebanyak 50 pasien dinyatakan memenuhi syarat menjalani operasi katarak. Tindakan operasi kemudian dilaksanakan pada Minggu, 19 Juli 2026, di RSU Kota Tangerang Selatan.

Sebanyak 48 pasien berhasil menjalani operasi. Sementara dua pasien lainnya tidak dapat dioperasi karena telah berusia 94 tahun dan dinilai tidak kooperatif saat proses persiapan tindakan.

Ketua PERDAMI Banten, dr. Darmawan, M.Sc., Sp.M., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari Bulan Bakti dalam rangka Hari Ulang Tahun PERDAMI ke-62.

“Dalam kesempatan ini, dr. Darmawan, M.Sc., Sp.M., selaku Ketua Perdami Banten menyatakan bahwa bakti sosial operasi katarak ini dilaksanakan dalam Bulan Bakti, memperingati ulang tahun Perdami yang ke-62 tahun dengan mencanangkan ‘One Doctor, One Sight’, ‘Satu Hari Sejuta Harapan’.”

Ia menjelaskan, bakti sosial ini melibatkan dokter spesialis mata dari berbagai cabang PERDAMI di Indonesia. Seluruh pelaksanaan kegiatan dibiayai oleh anggota dan pengurus PERDAMI Banten sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan operasi katarak.

Mengusung tema “One Doctor, One Sight” dan “Satu Hari Sejuta Harapan”, kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan Indonesia Kembali Melihat yang diinisiasi PERDAMI.

Rangkaian kegiatan ditutup pada Senin, 20 Juli 2026, dengan pemeriksaan kontrol pascaoperasi yang dipusatkan di Auditorium RSU Kota Tangerang Selatan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk memastikan kondisi pasien pascaoperasi berjalan baik.

Manajemen RSU Kota Tangerang Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh dokter spesialis mata dan panitia PERDAMI Banten yang telah berkontribusi menyukseskan bakti sosial tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus menghadirkan layanan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan kegiatan mulia ini menjadi suatu kebaikan dan memberi harapan untuk pasien dapat kembali melihat dengan lebih baik, dengan kehidupan yang lebih baik, dan produktivitas yang juga lebih baik,” tutup dr. Darmawan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Kolaborasi RSU Tangsel dan PERDAMI Banten Berbuah Harapan, 48 Pasien Jalani Operasi Katarak Gratis appeared first on siarnitas.

Ajakan tersebut disampaikan sebagai langkah memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas kendaraan kedinasan.

Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun, menegaskan pelat nomor khusus bukan fasilitas untuk memperoleh perlakuan istimewa di jalan raya. Keberadaannya justru memudahkan proses identifikasi apabila terjadi pelanggaran atau dugaan penyalahgunaan.

“TNKB ini lebih kepada mencegah banyaknya pemalsuan. Dulu di Jakarta pernah terjadi pemalsuan TNKB DPR maupun TNI yang bahkan diperjualbelikan. Karena itu, kami ingin memastikan penggunaan TNKB Khusus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Adang, dikutip dari situs resmi DPR RI, Rabu (22/7/2026).

Adang menegaskan masyarakat maupun aparat kepolisian tidak perlu ragu melaporkan kendaraan berpelat khusus DPR apabila diduga melakukan pelanggaran. Foto maupun informasi yang disampaikan akan menjadi dasar MKD melakukan penelusuran.

“Kalau ada kendaraan dengan TNKB Khusus berada di tempat yang tidak semestinya atau melakukan pelanggaran, tolong difoto. Laporan dari masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan memanggil pemilik kendaraan untuk dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu. Apabila kendaraan ternyata dikemudikan oleh sopir atau pihak lain, MKD tetap akan meminta klarifikasi dari anggota DPR RI yang memiliki kendaraan tersebut. Langkah itu dilakukan karena perilaku kendaraan berpelat khusus tetap akan dikaitkan dengan citra lembaga DPR di mata masyarakat.

MKD juga mengungkap pernah menerima laporan terkait kendaraan berpelat nomor khusus DPR yang dinilai tidak menunjukkan sikap santun saat berada di gerbang tol. Hasil pemeriksaan menunjukkan kendaraan tersebut saat itu dikemudikan oleh sopir, sementara anggota DPR RI yang bersangkutan sedang berada di luar kota.

Meski demikian, MKD tetap memberikan teguran. Lembaga tersebut menilai setiap penggunaan fasilitas kedewanan harus mencerminkan etika dan menjaga kepercayaan publik terhadap DPR RI.

“Masyarakat yang melihat tentu akan menilai, ‘Oh, etika anggota DPR seperti itu.’ Karena itu, sekecil apa pun perilaku yang dapat memengaruhi citra DPR tetap menjadi perhatian MKD,” jelasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Mobil Berpelat DPR Berulah di Jalan? MKD Minta Warga Foto dan Laporkan appeared first on siarnitas.

Proses merger ditandai dengan kick off yang digelar pada Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Danantara Asset Management, direksi KAI dan INKA, tim Project Management Office (PMO), konsultan, serta pimpinan kedua perusahaan.

Melalui proses tersebut, KAI dan INKA akan menyelaraskan proyeksi kebutuhan layanan kereta api dengan kemampuan industri manufaktur nasional. Sebelumnya, KAI menyatakan merger ditargetkan rampung pada tahun ini. Setelah proses tersebut selesai, KAI akan berperan sebagai holding, sedangkan INKA menjadi subholding.

Senior Vice President Business Performance & Asset Optimization Cluster Logistic Danantara Asset Management, Desty Arlaini, menegaskan seluruh pimpinan harus memiliki tujuan yang sama agar proses tersebut berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

“Seluruh pimpinan perlu memiliki visi yang sama, membangun nilai bersama, dan menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai orientasi utama. KAI dan INKA harus menjadi satu tim yang saling menghormati kompetensi masing-masing,” ujar Desty dalam keterangan resmi KAI, Rabu (22/7/2026).

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, merger dengan INKA membuka peluang besar bagi pengembangan industri manufaktur kereta api nasional. Menurutnya, kebutuhan sarana kereta dalam jangka panjang membutuhkan perencanaan yang semakin terhubung antara KAI sebagai operator dan INKA sebagai produsen.

Salah satu kebutuhan terbesar berasal dari armada Kereta Rel Listrik (KRL). Berdasarkan proyeksi awal KAI, kebutuhan KRL hingga tahun 2040 diperkirakan mencapai sekitar 156 rangkaian.

Proyeksi tersebut menunjukkan besarnya peluang bagi industri manufaktur nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat penguasaan teknologi, menjaga kualitas produk, serta menyelaraskan kemampuan produksi dengan kebutuhan operator.

“Kebutuhan sekitar 156 rangkaian KRL hingga 2040 memberikan gambaran besarnya peluang pengembangan industri ini. Angka tersebut belum mencakup kebutuhan Kereta Rel Diesel, sarana kereta api jarak jauh, lokomotif, serta sarana untuk layanan barang,” kata Bobby.

Menurut Bobby, kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan KAI mendukung merger dengan INKA. Hubungan yang semakin terkoordinasi antara operator dan produsen diharapkan mampu memberikan kepastian kebutuhan, meningkatkan kesiapan produksi, sekaligus mempercepat pengembangan sarana yang sesuai dengan karakter layanan di Indonesia.

Ia juga menilai sejumlah negara dengan industri perkeretaapian maju telah menerapkan hubungan yang kuat antara operator dan perusahaan manufaktur. Model tersebut dinilai mampu menyelaraskan proyeksi kebutuhan sarana, pengembangan teknologi, standardisasi produk, hingga kapasitas produksi dalam jangka panjang.

“KAI sangat mendukung integrasi ini karena dampaknya berkaitan langsung dengan layanan masa depan. Semakin kuat industri manufaktur nasional, semakin besar kemampuan kita menyediakan sarana yang aman, andal, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Bobby.

Bobby menambahkan, sektor manufaktur akan menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem bisnis KAI. Melalui merger ini, kedua perusahaan memiliki ruang lebih luas untuk menyusun proyeksi kebutuhan secara terukur sekaligus meningkatkan daya saing produk kereta api buatan Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama PT INKA (Persero) Bambang Jatmika mengatakan, kick off tersebut menjadi tonggak penting dari rencana merger yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Proses ini akan mempertemukan pengalaman KAI dalam memahami kebutuhan operasional dengan kompetensi INKA dalam desain, rekayasa, dan produksi sarana.

“Integrasi ini menjadi bagian dari cita-cita membangun industri kereta api nasional yang kuat. KAI dan INKA memiliki peran yang saling berkaitan, mulai dari pemetaan kebutuhan sarana hingga produksi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, koordinasi yang semakin erat akan membantu kedua perusahaan menyelaraskan proyeksi kebutuhan, perencanaan produksi, jadwal pengujian, proses serah terima, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kualitas produk.

Merger KAI dan INKA diharapkan memperkuat kapasitas industri kereta api nasional sehingga kebutuhan sarana di berbagai wilayah Indonesia dapat dipenuhi secara lebih terencana dan mampu mengikuti perkembangan layanan transportasi berbasis rel.

“Sinergi KAI dan INKA diharapkan memperkuat industri manufaktur kereta api nasional serta menghasilkan produk yang aman, andal, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Bambang.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post KAI Mulai Proses Merger dengan INKA, Kebutuhan 156 Rangkaian KRL hingga 2040 Jadi Peluang Besar Industri Kereta Nasional appeared first on siarnitas.

Dalam unggahannya, Nanik menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena kondisi kesehatannya yang membutuhkan penanganan serius. Ia mengaku telah menyampaikan langsung niat tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan meminta izin untuk menjalani pengobatan di luar negeri.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui,” tulisnya.

Meski mengundurkan diri sebagai Kepala BGN, Nanik mengungkapkan Presiden Prabowo masih menginginkannya tetap terlibat dalam pengawasan lembaga tersebut.

“Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut,” tulis Nanik.

Perlu diketahui, Nanik baru dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Ia dipercaya memimpin BGN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN serta pemberhentian Wakil Kepala BPKP.

Saat itu, Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang diberhentikan Presiden Prabowo. Dadan sebelumnya terseret dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kini telah berstatus tersangka.

Mundurnya Nanik membuat posisi Kepala Badan Gizi Nasional kembali menjadi sorotan. Terlebih, pergantian pimpinan di lembaga tersebut terjadi dalam waktu yang relatif singkat setelah kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat sebelumnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Baru Sebulan Dilantik, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang Pilih Mundur, Ini Alasannya appeared first on siarnitas.

Namun di saat kemampuan fiskal daerah menurun, anggaran belanja jasa tenaga ahli justru meningkat setiap tahun hingga mencapai lebih dari Rp55 miliar pada APBD 2026.

Data APBD Provinsi Banten menunjukkan, alokasi belanja jasa tenaga ahli pada 2024 sebesar sekitar Rp38 miliar.

Setahun kemudian, anggaran itu melonjak menjadi Rp52,38 miliar pada APBD 2025 atau bertambah sekitar Rp14,38 miliar.

Kenaikan tersebut berlanjut pada APBD 2026. Pemerintah Provinsi Banten kembali mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk belanja jasa tenaga ahli atau meningkat sekitar Rp3,09 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam dua tahun terakhir, anggaran belanja jasa tenaga ahli tercatat naik lebih dari Rp17 miliar atau sekitar 46 persen dibandingkan 2024.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan nilai APBD Provinsi Banten yang justru terus menurun. Pada 2024, APBD masih berada di angka Rp11,73 triliun.

Nilai tersebut turun menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, kemudian kembali menyusut menjadi Rp10,27 triliun pada APBD 2026.

Dengan demikian, APBD Banten berkurang sekitar Rp1,46 triliun dalam kurun tiga tahun. Sementara itu, anggaran belanja jasa tenaga ahli terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, mengaku masih melakukan pengecekan terhadap rincian belanja yang tercantum dalam dokumen APBD.

“Ini lagi saya cek dulu. Misinya kok sampai Rp52 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak,” kata Mahdani kepada awak media, Selasa (21/7/2026).

Mahdani mengaku terkejut dengan angka yang tercantum dalam data tersebut. Menurutnya, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan apakah seluruh nilai itu benar-benar merupakan belanja jasa tenaga ahli.

Saat ditanya mengenai kenaikan anggaran yang jauh lebih besar dibanding beberapa tahun sebelumnya, Mahdani kembali menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran.

“Iya makanya kok Rp52 miliar kayaknya enggak mungkin. Nanti saya cek dulu. Lagi dicek,” ujarnya.

Ia menduga terdapat kemungkinan sejumlah komponen belanja lain masih tergabung dalam kelompok rekening yang sama sehingga membuat nilai belanja jasa tenaga ahli terlihat lebih besar.

“Jangan-jangan ada yang tergabung ke situ. Biasa salah baca rekening. Misalnya aset, bensin, mobil, pajak juga ada yang masuk dalam satu rekening. Makanya itu lagi dipisah-pisah dulu,” katanya.

Meski demikian, Mahdani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa serta-merta menggeser anggaran apabila belanja tersebut memang telah direncanakan dan dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah.

“Kalau memang benar butuh, ya enggak bisa kita lakukan pergeseran. Tapi sekarang lagi dicek dulu detailnya,” ucapnya.

Belanja jasa tenaga ahli pada umumnya digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan, kajian teknis, pendampingan program, konsultasi, penelitian, hingga kebutuhan tenaga profesional yang belum tersedia dalam struktur aparatur sipil negara (ASN).

Di sisi lain, sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki aparatur yang menjalankan fungsi perencanaan, penelitian, pengawasan, hingga penyusunan kebijakan.

Hingga berita ini diterbitkan, BPKAD Provinsi Banten masih menelusuri rincian belanja yang masuk dalam kelompok jasa tenaga ahli guna memastikan besaran anggaran yang sebenarnya.

Sementara itu, awak media masih terus menghimpun data mengenai distribusi anggaran jasa tenaga ahli di setiap OPD, termasuk menelusuri program serta hasil yang dihasilkan dari penggunaan anggaran yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post APBD Banten Terus Menyusut, Anggaran Jasa Tenaga Ahli Justru Tembus Rp55 Miliar appeared first on siarnitas.

Langkah tersebut menjadi salah satu hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tangerang Selatan yang digelar di salah satu hotel kawasan Serpong, Selasa (21/7/2026).

Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, selain membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, rapat Forkopimda juga menyoroti potensi kebakaran yang kerap meningkat selama musim kemarau. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan sejumlah langkah pencegahan, baik di lingkungan masyarakat maupun di TPA Cipeucang.

“Yang paling tidak kalah pentingnya adalah soal mewaspadai potensi kebakaran, yang selama ini biasanya disebabkan oleh korsleting listrik,” kata Benyamin.

Sebagai langkah awal, Benyamin meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan penanganan kebakaran sederhana.

“Saya minta Damkar untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk memadamkan api atau kompor yang dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Selain meningkatkan kesiapsiagaan warga, Pemkot Tangsel juga memperkuat pengamanan di TPA Cipeucang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar kebakaran yang terjadi di sejumlah tempat pemrosesan akhir sampah di daerah lain tidak terulang di Tangsel.

“Berkaca kepada kebakaran tempat pembuangan akhir sampah di beberapa daerah, saya sudah instruksikan kepada dinas teknis, Dinas LH, Dinas PU, kemudian dan beberapa dinas yang lain untuk mengamankan Cipeucang,” tuturnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membangun cerobong pembuangan gas metana pada area landfill. Menurut Benyamin, pembangunan itu ditargetkan mulai direalisasikan tahun ini.

“Saya sudah minta untuk dibuatkan cerobong dari bawah untuk membuang gas metannya, sehingga walaupun ada asap rokok atau apa, itu tidak menyebabkan penyebaran api yang besar. Insya Allah tahun ini akan kita bangun, baik landfill 3, landfill 2, maupun landfill 1,” jelas Benyamin.

Ia menjelaskan, landfill 1 dan landfill 2 saat ini sudah ditumbuhi rumput dan tanaman yang membantu menyerap gas di dalam timbunan sampah. Meski demikian, cerobong pembuangan gas metana tetap diperlukan sebagai bagian dari sistem pengamanan.

“Landfill 1, landfill 2 amannya saat ini sudah menjadi tumbuh rumput, tumbuh tanaman. Ini juga menyerap gas yang ada di dalam, yang di bawah itu, tapi tetap itu harus kita buatkan cerobong,” pungkas Benyamin.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Berkaca Dari Kebakaran TPA di Sejumlah Daerah, Benyamin Perketat Pengamanan Cipeucang appeared first on siarnitas.