Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Tangerang Selatan, Nindy Sabrina, mengungkapkan bahwa puluhan dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sebelum kembali diizinkan beroperasi.

“Hingga hari ini ada yang masih suspend 20 SPPG sedang suspend. Enam sedang suspend tapi sedang melakukan pencabutan, jadi total sebenarnya 26,” kata Nindy di Ciputat, Tangerang Selatan, dikutip Jumat (12/6/2026).

Jumlah tersebut sebenarnya sudah jauh menurun dibandingkan hasil evaluasi awal. Saat pemeriksaan dilakukan, sebanyak 41 SPPG sempat dikenai penghentian operasional sementara karena ditemukan berbagai aspek yang belum sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Seiring proses perbaikan yang dilakukan pengelola, sebagian besar dapur kini telah kembali beroperasi.

“Sudah dibenahi jadi berkurang,” imbuh dia.

Nindy menjelaskan, status suspend diberikan kepada SPPG yang memperoleh penilaian di bawah standar yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan program MBG.

Karena itu, penghentian operasional dilakukan sebagai langkah korektif agar pengelola dapat memperbaiki kekurangan yang ditemukan.

“Jadi suspend ini bukan pemberhentian untuk tetap suspend ya,” jelas dia.

Saat ini, pengawasan terhadap operasional dapur MBG dilakukan lebih ketat dengan melibatkan Satuan Tugas MBG bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan teknis, hasil temuan tersebut dapat menjadi dasar rekomendasi kepada BGN untuk menjatuhkan sanksi suspend.

BGN juga meminta seluruh pengelola SPPG segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari kualitas menu makanan, kondisi infrastruktur dapur, hingga sistem pengelolaan limbah.

Tak hanya itu, BGN menegaskan sanksi yang lebih berat bisa diberikan kepada dapur MBG yang berulang kali melakukan pelanggaran. Jika status suspend terus berulang hingga tiga kali, operasional SPPG terancam dihentikan secara permanen.

“Kalau misalnya nanti suspend sudah terjadi sekitar tiga kali, maka SPPG tersebut akan ditutup,” ucap dia.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post 26 Dapur MBG di Tangsel Masih Suspend, Tiga Kali Langgar Aturan Bisa Ditutup Permanen appeared first on siarnitas.

Pengusaha muda asal Sumatera Utara itu terpilih secara aklamasi dalam sidang pleno yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (11/6/2026).

Penetapan tersebut menjadi penutup rangkaian Munas XVIII Hipmi yang berlangsung selama dua hari, 10-11 Juni 2026.

Forum organisasi tertinggi Hipmi itu dihadiri ribuan kader dan pengusaha muda dari berbagai daerah di Indonesia.

Munas kali ini mengusung tema “Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional” dan mendapat perhatian luas karena dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (10/6/2026).

Kehadiran Presiden Prabowo dinilai menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap peran Hipmi dalam mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha muda sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Dalam pembukaan Munas, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Hipmi Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Selain membahas arah organisasi ke depan, Munas XVIII Hipmi juga menghadirkan berbagai agenda strategis seperti forum bisnis, business matching, diskusi ekonomi, hingga penyusunan program kerja yang akan menjadi pedoman kepengurusan baru.

Ketua Umum BPP Hipmi periode 2022-2026, Akbar Himawan Buchari, menilai Munas XVIII menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan konsolidasi organisasi di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

“Atas nama keluarga besar BPP Hipmi, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kehadiran dan arahannya kepada seluruh kader Hipmi. Munas XVIII menjadi momentum memperkuat konsolidasi, menjaga persatuan, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan nasional,” kata Akbar, Kamis (11/6/2026).

Menurut Akbar, dukungan pemerintah memberikan energi baru bagi para kader Hipmi untuk terus mengambil peran dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ia menegaskan Hipmi akan tetap menjadi wadah yang menjembatani potensi generasi muda dengan dunia usaha dan kebutuhan pembangunan bangsa.

Sementara itu, usai ditetapkan sebagai ketua umum, Ade Jona Prasetyo langsung mengajak seluruh kader untuk mengakhiri dinamika kontestasi dan kembali fokus membangun organisasi.

Ia menegaskan bahwa Hipmi harus bergerak sebagai satu kekuatan besar yang mampu menciptakan peluang usaha, memperluas jaringan bisnis, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kontestasi telah selesai. Saatnya kita kembali bersatu. Dengan semangat bertanding untuk bersanding, saya mengajak seluruh kandidat, seluruh kader, BPP, BPD, dan BPC Hipmi di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memajukan Hipmi dari pusat hingga daerah. Hipmi adalah rumah besar kita bersama,” ujar Ade.

Di bawah kepemimpinan baru, Hipmi akan fokus memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kapasitas dan daya saing pengusaha muda, serta memperluas akses usaha bagi anggota di berbagai daerah.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kontribusi Hipmi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2029.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Munas Hipmi XVIII Tuntas, Ade Jona Nahkodai HIPMI Hingga 2029 appeared first on siarnitas.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa pembayaran klaim saat ini mencapai Rp16 hingga Rp16,5 triliun per bulan. Di sisi lain, iuran yang masuk hanya berada di kisaran Rp14 triliun.

“Dalam sebulan, pembayaran klaim mencapai sekitar Rp16 hingga Rp16,5 triliun, sementara iuran yang masuk hanya sekitar Rp14 triliun. Artinya, setiap bulan kita defisit kurang lebih Rp2 triliun,” kata Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI yang disiarkan melalui YouTube TV Parlemen, Kamis (11/6/2026).

Kondisi tersebut tercermin dari rasio klaim BPJS Kesehatan yang telah mencapai 108,72 persen. Angka itu menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari iuran peserta.

Meski demikian, layanan BPJS Kesehatan tetap berjalan dalam skala yang sangat besar. Setiap hari, sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan diproses dengan total pembayaran mencapai Rp500 miliar.

“Dan ini bapak-ibu sekalian, kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp500 miliar sehari,” katanya.

Prihati mengatakan BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana yang cukup untuk membayar klaim dalam beberapa bulan ke depan. Namun, tanpa langkah penanganan yang memadai, kondisi keuangan tersebut berpotensi menimbulkan masalah di masa mendatang.

“Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Namun, kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi,” ucapnya.

Untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah penyehatan keuangan. Salah satunya berupa rencana tambahan anggaran senilai Rp20 triliun.

Menurut Prihati, dana tersebut direncanakan berasal dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, masing-masing sebesar Rp10 triliun.

“Ada rencana suntikan Rp20 triliun, Rp10 triliun di Kemenkes dan Rp10 triliun di Kemenkeu. Kami berharap ini bisa menutup kekurangan dalam setahun berjalan,” ujarnya.

“Kami berharap ini segera ditandatangani dan bisa cair untuk menutup kekurangan dalam tahun berjalan,” imbuhnya.

Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas keuangan BPJS Kesehatan di tengah meningkatnya beban klaim dan tingginya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Defisit Rp2 Triliun Setiap Bulan, Keuangan BPJS Kesehatan Kian Tertekan appeared first on siarnitas.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman membeberkan adanya dugaan jual beli titik SPPG hingga skema bisnis yang memungkinkan keuntungan miliaran rupiah hanya dengan modal awal sekitar Rp100 juta.

Fakta tersebut diungkap Dudung usai menerima laporan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang terkait berbagai persoalan dalam pengadaan SPPG yang dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Menurut Dudung, salah satu persoalan yang ditemukan adalah dugaan jual beli titik SPPG yang berimbas pada membengkaknya jumlah dapur layanan di lapangan.

Padahal, secara perhitungan kebutuhan, jumlah yang ada saat ini dinilai tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat program.

“Kemudian ada juga disampaikan dari bu Nanik tentang dampak dari jual beli titik. Nah, jual beli titik tuh demikian. Jadi yang tadi saya katakan, seharusnya misalnya satu dapur itu kan 3 ribu, ya, tiga ribu penerima manfaat. Kemudian kalau dikali 2 ribu, berarti kan Rp6 juta. Nah, kenyataannya tidak 3 ribu (penerima manfaat), ada yang 1,5 ribu, ada yang seribu, sehingga menggelembung,” ujar Dudung di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dudung menyoroti jumlah dapur SPPG yang saat ini mencapai 27.877 unit. Dengan jumlah penerima manfaat sekitar 63 juta orang, ia menilai kebutuhan dapur sebenarnya hanya sekitar 22 ribu unit.

“Kalau kita hitung, dapur ini sekarang ada 27.877 total, secara keseluruhan ya, yang operasional. Kemudian penerima manfaat ini sekitar 63 juta, ya. Kalau satu dapur saja ini misalnya 3 ribu, berarti sebetulnya hanya 22 ribu, tidak 27 ribu. Nah, 5 ribunya ini ke mana? Kan begitu kan?” katanya.

Tak berhenti di situ, Dudung juga mengungkap dugaan manipulasi penetapan lokasi SPPG 3T. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, wilayah 3T hanya mencakup 30 kabupaten dan kota.

Namun, dalam pelaksanaannya muncul kriteria tambahan yang membuat jumlah titik SPPG melonjak drastis.

“Namun kenyataannya ini pejabat lama ya, yang sekarang sedang diproses ini, justru membuat definisi tersendiri bahwa satu desa tidak terlayani SPPG terdekat atau lebih dari tiga puluh menit jaraknya. Sehingga dengan ketentuan tersebut, maka ditetapkan 8.617 dengan SK penetapan lokasi oleh kepala badan yang terdahulu,” ucapnya.

Dari total 8.617 titik tersebut, sebanyak 6.138 lokasi disebut ditetapkan melalui surat keputusan (SK) yang ditandatangani mantan Wakil Ketua BGN, Sony Sonjaya.

Menurut Dudung, SK tersebut kemudian memiliki nilai ekonomi karena dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank.

“Kemudian 6.138 ini yang menandatangani itu Pak Sony ya, dari yang penandatanganan itulah yang berharga bagi mereka-mereka ini. SK itu, SK itulah yang kemudian akhirnya yang menjadikan jaminan untuk pinjam bank, ya,” kata Dudung.

Hal yang paling mengejutkan adalah skema keuntungan yang disebut bisa diperoleh pemilik titik SPPG. Dudung menjelaskan, penerima titik hanya perlu menyiapkan modal sekitar Rp100 juta untuk pembangunan fondasi awal.

“Jadi misalnya salah satu mitralah ditentukan mendapat SK untuk ditentukan satu titik. Titik itu hanya modal Rp100 juta saja, kemudian dibuatkan fondasi. Nanti dari pemborong atau dari Krakatau Steel membangunlah misalnya Rp1,2 miliar,” ujarnya.

Bangunan yang telah berdiri kemudian disewakan kepada BGN. Nilai sewanya disebut mencapai sekitar Rp4,8 miliar untuk masa kontrak empat tahun dan dibayarkan sekaligus di muka.

“Nah, 1,2 miliar itu sifatnya nanti dari BGN akan sewa. Bayangkan Rp1,2 (miliar), disewanya itu Rp4 miliar ya, empat tahun dibayar di depan. Ya, modalnya itu empat tahun di depan itu empat miliar berarti kan ya? 4,8 miliar. 4,8 miliar kalau dikurangi tadi 1,25 miliar, berarti masih ada keuntungan 3,5 (miliar) dan itu dibayarnya di depan. Bayangkan saja,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait tuntutan sejumlah pemilik SPPG yang meminta penggantian dana pembangunan dari pemerintah, Dudung menegaskan belum ada jaminan negara akan membayar seluruh biaya tersebut.

Menurutnya, BGN masih melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap seluruh proyek yang sedang diperiksa.

“Oh belum tentu. Ya saya enggak mengatakan uangnya akan diganti. Karena kan ini akan ditata ulang, ya tentunya juga pasti ada langkah-langkah konkretlah dari BGN, kan begitu kan,” ujar Dudung.

Pengungkapan ini menambah panjang daftar persoalan yang membayangi program pemenuhan gizi nasional. Dugaan jual beli titik, lonjakan jumlah lokasi yang dipertanyakan, hingga potensi keuntungan miliaran rupiah dari satu titik SPPG kini menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Dugaan Mafia SPPG 3T Terbongkar, Modal Rp100 Juta Bisa Raup Untung Miliaran appeared first on siarnitas.

Melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta), berbagai upaya dilakukan mulai dari penyediaan lahan makam, pelayanan administrasi, hingga pembangunan fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Salah satu fokus pengembangan saat ini adalah TPU Sarimulya di Kecamatan Setu yang dipersiapkan sebagai pusat layanan pemakaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam jangka panjang.

Kepala Disperkimta Kota Tangsel, Aries Kurniawan, mengatakan pelayanan pemakaman merupakan salah satu layanan dasar yang harus mudah diakses oleh masyarakat.

Karena itu, pemerintah terus melakukan pembenahan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan agar kebutuhan warga dapat terpenuhi secara optimal.

Menurut Aries, pengelolaan layanan pemakaman tidak hanya mencakup penyediaan lahan makam, tetapi juga pembangunan dan pemeliharaan berbagai sarana pendukung yang dibutuhkan masyarakat.

Berbagai fasilitas seperti jalan lingkungan, drainase, pagar, turap, fasilitas ibadah, kantor pengelola, dan fasilitas pendukung lainnya terus ditingkatkan guna menunjang pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen memberikan pelayanan pemakaman yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami terus melakukan pengembangan fasilitas pemakaman sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” kata Aries dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Aries menambahkan, pelayanan pemakaman yang baik tidak hanya diukur dari ketersediaan lahan makam, tetapi juga dari kepastian pelayanan, kenyamanan fasilitas, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi.

“Kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelayanan pemakaman di Kota Tangerang Selatan semakin baik dari waktu ke waktu. Harapannya masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan dan Pemakaman Disperkimta Kota Tangsel Agus Mulyadi, menjelaskan bahwa seluruh pelayanan pemakaman mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

Peraturan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman, mulai dari penggunaan petak makam, perizinan, hingga pengelolaan sarana dan prasarana pemakaman.

Saat ini, Bidang Pertanahan dan Pemakaman mengelola sejumlah TPU yang tersebar di berbagai wilayah Kota Tangerang Selatan, termasuk TPU Sarimulya yang terus ditata dan dikembangkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Agus menjelaskan bahwa pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi penyediaan lahan makam, verifikasi persyaratan administrasi, serta penerbitan izin penggunaan petak makam.

Untuk mendapatkan pelayanan pemakaman, masyarakat cukup melengkapi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan, antara lain KTP almarhum atau almarhumah, Kartu Keluarga, surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan, serta identitas ahli waris atau pemohon.

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, petugas akan memproses administrasi dan penempatan petak makam sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bidang Pertanahan dan Pemakaman bertugas menyediakan lahan makam dan memberikan pelayanan administrasi pemakaman kepada masyarakat. Sementara untuk kebutuhan teknis yang berkaitan dengan prosesi pemakaman, menjadi kebutuhan yang dipersiapkan oleh keluarga atau ahli waris sesuai kebutuhan masing-masing,” ujar Agus.

Ia menjelaskan kebutuhan teknis tersebut dapat berupa jasa penggalian makam, penyediaan tenda, papan, rumput, maupun nisan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyedia jasa di luar pelayanan administrasi pemerintah.

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, Bidang Pertanahan dan Pemakaman juga menyediakan layanan call center yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan pemakaman.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Mudah dan Cepat, Begini Cara Mengurus Layanan Pemakaman Resmi di Kota Tangerang Selatan appeared first on siarnitas.

Rencana tersebut diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, pemerintah sedang mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan efisien.

Dari hasil penghitungan yang dilakukan, nilai bantuan yang diterima masyarakat rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.

“Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (10/6/2026).

Perubahan skema tersebut akan didukung oleh Digital Single ID, sistem identitas digital yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah. Melalui sistem ini, data penerima bantuan akan terintegrasi dalam satu basis data sehingga pemerintah dapat memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Luhut menjelaskan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan membantu pemerintah melakukan verifikasi, pemetaan, dan pengelompokan data penerima bantuan secara lebih akurat. Dengan begitu, potensi bantuan salah sasaran dapat ditekan.

“Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai,” ujarnya.

Selain memperbaiki penyaluran bansos, pemerintah juga tengah mengkaji perubahan pola subsidi. Jika selama ini subsidi lebih banyak diberikan pada barang tertentu, ke depan bantuan akan diarahkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.

Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus mengurangi potensi kebocoran yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam berbagai program subsidi.

Digital Single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai layak mendapatkan akses pembiayaan.

Menurut Luhut, data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah melihat profil masyarakat secara lebih jelas sehingga program bantuan maupun pembiayaan usaha dapat diberikan secara lebih terukur.

“Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya,” kata dia.

Di saat yang sama, pemerintah juga terus mengembangkan sistem digital berbasis AI untuk mendukung tata kelola pemerintahan. Teknologi tersebut diyakini mampu mempercepat proses analisis data dan pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, Luhut menyebut AI yang sedang diuji coba mampu membaca dokumen setebal 1.600 halaman hanya dalam waktu sekitar 30 detik dan langsung memberikan analisis awal.

“Kami sudah coba dengan OSS, itu 1.600 halaman dibaca hanya 30 detik oleh AI dan sudah langsung dengan komentarnya,” ujarnya.

Saat ini pengembangan Digital Single ID masih berada pada tahap uji coba di 42 kabupaten dan kota. Salah satu fitur yang sedang diuji adalah teknologi face recognition atau pengenalan wajah untuk memverifikasi kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.

Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung perkembangan proyek tersebut pada Juli mendatang sebelum implementasi dilakukan secara lebih luas.

“Sekarang kami sedang melakukan piloting di 42 kabupaten/kota. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition, Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos,” kata Luhut.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Tak Lagi Subsidi Barang, Pemerintah Siapkan Bansos Tunai Rp5,4 Juta per Orang appeared first on siarnitas.

Keputusan ini muncul setelah muncul laporan adanya gangguan pasokan di beberapa wilayah Indonesia. Sejumlah daerah, terutama yang berada jauh dari pusat distribusi, diketahui sempat mengalami kesulitan mendapatkan Minyakita dengan harga yang sesuai ketentuan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, salah satu faktor yang memicu kondisi tersebut adalah keterlibatan Minyakita dalam skema bantuan pangan sebelumnya. Kebijakan itu dinilai membuat distribusi ke pasar menjadi tidak optimal.

“Minyakita kemarin ada sedikit kenaikan di beberapa daerah yang jauh, bahkan banyak sekali yang menyampaikan kepada kita, jadi kekurangan (Minyakita),” ujar Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan di Jakarta, dikutip Rabu (10/6/2026).

Ia menambahkan bahwa sebagian stok yang seharusnya beredar di pasar justru terserap untuk kebutuhan bantuan, sehingga memengaruhi ketersediaan di tingkat pengecer.

“Memang kemarin ada kebijakan ya, Minyakita dipakai untuk bantuan pangan, sehingga Minyakita tidak ada di pasar,” jelasnya.

Dari evaluasi tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk mengembalikan fungsi utama Minyakita sebagai komoditas pasar rakyat. Distribusinya akan lebih dipusatkan ke pasar tradisional agar harga tetap stabil dan mudah dijangkau masyarakat.

“Pengalaman itu sudah kita perbaiki, tidak boleh ada lagi Minyakita nanti yang untuk bantuan, tetapi harus masuk ke pasar-pasar tradisional,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menegaskan bahwa Minyakita tidak lagi masuk dalam paket bantuan pangan pemerintah ke depan.

Ia menyebut, skema bantuan tetap berjalan, namun tidak harus menggunakan Minyakita karena ada banyak pilihan produk minyak goreng lain dari produsen.

“Bantuan pangan (pengganti Minyakita) bisa langsung kita dengan produsen. (Mereknya) apa aja nanti, tergantung,” kata Budi Santoso.

Dalam penjelasannya, ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 52 persen distribusi Minyakita selama ini justru terserap untuk bantuan pangan, yang berdampak pada berkurangnya stok di pasar.

“Minyakita memang tidak untuk bantuan pangan. Tadi yang penting ya. Karena sekarang yang untuk bantuan pangan itu 52%, sehingga Minyakita di pasar itu berkurang,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah memastikan distribusi Minyakita akan difokuskan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar domestik, khususnya pasar tradisional.

Adapun kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan pangan akan dialihkan ke produk lain di luar minyak tersebut, yang nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan dari para produsen.

“Nanti bantuan pangan bisa langsung dikomunikasikan. Kita fasilitasi dengan produsen,” pungkasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Minyakita Disetop dari Bantuan Pangan Usai Kelangkaan di Sejumlah Daerah appeared first on siarnitas.

Program ini hadir di seluruh toko Gramedia di Indonesia serta kanal online resmi, membawa rangkaian promo besar yang menyasar kebutuhan sekolah dari berbagai kalangan.

Momentum kembali ke sekolah memang selalu identik dengan belanja perlengkapan pendidikan. Tahun ini, Gramedia mengemasnya lebih agresif dengan berbagai penawaran harga yang dibuat lebih terjangkau. Mulai dari alat tulis seharga Rp6.900, buku tulis mulai Rp24.800, hingga paket belajar lengkap yang dibanderol mulai Rp299.000.

Tidak hanya itu, pelanggan juga bisa menikmati diskon 15% untuk buku penunjang sekolah dengan minimal transaksi Rp200.000. Produk home brand juga ikut dipangkas harganya, seperti Eversac Backpack seharga Rp299.000 serta perlengkapan Piknik Series yang mendapat diskon hingga 50%.

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah Paket Belajar Gramedia. Paket ini dirancang untuk memberikan solusi praktis dalam satu pembelian. Isinya mencakup tas sekolah, buku tulis, alat tulis, hingga perlengkapan belajar lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dengan harga mulai Rp299.000, paket ini diposisikan sebagai opsi hemat bagi keluarga.

Di luar promo belanja, Gramedia juga menghadirkan aktivitas kreatif melalui program Creative Space di sejumlah toko. Pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti menggambar, melukis, journaling, hingga DIY craft yang melibatkan berbagai brand partner. Suasana toko dibuat lebih interaktif dan ramah keluarga selama masa liburan sekolah.

Dari sisi digital, Gramedia menjalankan Content Challenge Back to School 2026 yang melibatkan seluruh jaringan toko di Indonesia. Program ini mendorong pembuatan konten kreatif seputar persiapan sekolah, tips belajar, hingga pengalaman pelanggan dalam menyambut tahun ajaran baru.

Program Back to School 2026 juga terhubung dengan kampanye besar Hadiah 56 Tahun Gramedia Penuh Makna, sebuah undian nasional yang berlangsung hingga 31 Oktober 2026.

Pelanggan yang menjadi member MyValue berkesempatan memenangkan berbagai hadiah besar, mulai dari 1 unit BYD Sealion 7 Performance AWD, perjalanan ke Jepang, iPhone 17, Honda Stylo, hingga berbagai perangkat elektronik dan gadget lainnya.

Sugiarto, Digital, Marketing & Merch Director Gramedia, menyampaikan bahwa program ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan.

“Tahun ajaran baru selalu menjadi momen penting bagi siswa, orang tua, dan keluarga dalam mempersiapkan perjalanan belajar yang lebih baik. Melalui program ‘Rayakan Cerita Barumu’, kami tidak hanya menghadirkan berbagai promo kebutuhan sekolah, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan melalui aktivitas kreatif di toko dan berbagai aktivasi digital yang melibatkan pelanggan. Kami berharap Gramedia dapat menjadi bagian dari setiap langkah awal menuju cerita, pengalaman, dan pencapaian baru mereka,” ujar Sugiarto.

Dengan rangkaian promo besar, aktivitas kreatif, hingga undian hadiah mewah, Gramedia menjadikan momen kembali ke sekolah tahun ini bukan sekadar belanja kebutuhan, tetapi juga pengalaman yang lebih lengkap dan menarik bagi keluarga Indonesia.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Bukan Promo Biasa! Gramedia Back to School 2026 Banjir Diskon, Paket Hemat Hingga Undian Mobil Mewah appeared first on siarnitas.

Kenaikan ini langsung menjadi sorotan karena nilainya mencapai hampir Rp4.000 per liter dibandingkan harga sebelumnya.

Berdasarkan pengumuman resmi perusahaan, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) mengalami kenaikan dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Lonjakan harga tersebut membuat Pertamax mencatat kenaikan sebesar Rp3.950 per liter, sementara Pertamax Green naik Rp4.100 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga dilakukan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator serta mengikuti mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Roberth dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus memastikan distribusi BBM berkualitas tetap berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Di tengah kenaikan BBM nonsubsidi, Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan.

Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar bertahan di angka Rp6.800 per liter.

Selain itu, sejumlah produk BBM nonsubsidi lainnya juga masih dipertahankan pada harga sebelumnya.

Pertamax Turbo tetap dibanderol Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.

Daftar Harga BBM Pertamina Berlaku Mulai 10 Juni 2026

BBM Subsidi

1. Pertalite: Rp10.000 per liter
2. Biosolar: Rp6.800 per liter

BBM Nonsubsidi

1. Pertamax: Rp16.250 per liter (sebelumnya Rp12.300)
2. Pertamax Green 95: Rp17.000 per liter (sebelumnya Rp12.900)
3. Pertamax Turbo: Rp20.750 per liter
4. Dexlite: Rp23.000 per liter
5. Pertamina Dex: Rp24.800 per liter

Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green ini diperkirakan akan menjadi perhatian masyarakat, terutama pengguna kendaraan pribadi yang selama ini mengandalkan BBM nonsubsidi.

Di sisi lain, tetap bertahannya harga Pertalite dan Biosolar menjadi kabar yang melegakan bagi sebagian besar konsumen yang menggunakan BBM bersubsidi.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Harga Pertamax Melonjak Jadi Rp16.250 per Liter, Ini Daftar BBM Pertamina Terbaru appeared first on siarnitas.

Pengesahan tersebut menjadi penanda dimulainya babak baru bagi institusi Polri setelah lebih dari dua dekade berpedoman pada regulasi yang sama.

Sejumlah perubahan penting dimasukkan dalam beleid terbaru, mulai dari batas usia pensiun anggota, penguatan pengawasan, hingga penataan penempatan polisi aktif di luar institusi kepolisian.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan dari Komisi III DPR RI, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap revisi UU Polri.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa perubahan aturan dilakukan untuk menjawab tantangan penegakan hukum yang terus berkembang.

“Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah dan menyepakati sejumlah perubahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujarnya dalam rapat paripurna.

Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah perubahan batas usia pensiun anggota Polri. Dalam undang-undang yang baru disahkan, usia pensiun tamtama dan bintara ditetapkan paling tinggi 59 tahun.

Sementara itu, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi dapat bertugas hingga usia 60 tahun. Khusus perwira tinggi bintang empat, masa dinas dapat diperpanjang selama satu tahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan presiden.

Tak hanya mengatur usia pensiun, revisi UU Polri juga membawa perubahan dalam tata kelola kelembagaan. DPR dan pemerintah sepakat mendorong transformasi Polri agar semakin profesional, transparan, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Penguatan pengawasan menjadi salah satu fokus utama dalam revisi ini. Pemanfaatan teknologi informasi akan diperluas guna meningkatkan keterbukaan layanan kepolisian sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas aparat di lapangan.

Di sektor sumber daya manusia, aturan baru menekankan pentingnya netralitas anggota Polri serta profesionalisme dalam pembinaan karier.

Pengembangan karier ke depan diharapkan lebih mengedepankan kompetensi dan kebutuhan organisasi dibanding faktor lainnya.

Perhatian besar juga tertuju pada aturan mengenai penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian. Ketentuan tersebut diperketat setelah menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan selama proses pembahasan revisi undang-undang.

Sebagai bagian dari reformasi kelembagaan, kurikulum pendidikan kepolisian juga akan diperkuat dengan materi hukum, hak asasi manusia (HAM), demokrasi, serta nilai-nilai kemanusiaan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum.

Perubahan penting lainnya menyangkut penguatan fungsi dan kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). DPR menilai langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat mekanisme checks and balances terhadap institusi kepolisian sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Polri.

Pemerintah menilai revisi UU Polri menjadi kebutuhan mendesak karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah berlaku lebih dari 20 tahun.

Dalam rentang waktu tersebut, tantangan keamanan berkembang jauh lebih kompleks, mulai dari kejahatan siber, perlindungan data digital, hingga kejahatan lintas negara yang membutuhkan sistem kerja dan tata kelola yang lebih modern.

Setelah disahkan dalam rapat paripurna, revisi UU Polri akan memasuki tahap pengundangan sebelum berlaku efektif sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Resmi Disahkan DPR, UU Polri Baru Berlaku! Batas Usia Pensiun Naik hingga 60 Tahun appeared first on siarnitas.