Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, Acep Wahyudi, mengungkapkan bahwa data tersebut merupakan bagian dari hasil pemadanan data penerima bansos secara nasional yang dilakukan pemerintah pusat.

“Di Kota Tangerang, saya baru mendapatkan kabar jumlah yang dicurigai terkait judi online itu kurang lebih sebanyak 3.021 jiwa,” kata Acep, dikutip Selasa (2/6/2026).

Menurut Acep, Kemensos sebelumnya telah mengumumkan penonaktifan sejumlah penerima bansos yang terindikasi melakukan aktivitas judi online pada 12 Mei 2026.

Secara nasional, jumlah penerima bantuan yang masuk dalam daftar indikasi mencapai sekitar 11 ribu orang.

Meski demikian, Dinsos Kota Tangerang belum dapat memastikan identitas maupun status para penerima bantuan yang tercantum dalam data tersebut.

Saat ini, pihaknya masih menunggu data lengkap By Name By Address (BNBA) dari Kemensos untuk dilakukan pencocokan dan verifikasi di lapangan.

“Data itu memang dari Kemensos. Kami tetap sedang koordinasi untuk mendapatkan BNBA-nya dan memastikan kebenarannya,” ujarnya.

Acep menegaskan, proses verifikasi menjadi langkah penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan status penerima bansos.

Karena itu, masyarakat yang merasa tidak pernah terlibat judi online masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau sanggahan.

“Di saat proses pengaduan, masyarakat masih bisa melakukan sanggahannya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, bantuan yang berpotensi dihentikan merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kemensos.

Tidak hanya bansos reguler, sejumlah program bantuan lain dari kementerian juga dapat terdampak apabila penerimanya terbukti terlibat aktivitas judi online.

“Itu bantuan yang ada dari Kementerian, biasanya bansos dan bantuan-bantuan lain,” katanya.

Dalam proses penelusuran, Kemensos menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang diduga berkaitan dengan praktik judi online.

Kerja sama tersebut dilakukan guna memastikan data yang digunakan benar-benar akurat sebelum kebijakan diterapkan.

“Memang Kemensos bekerja sama dengan PPATK, yang bisa melakukan tracking terhadap KPM mana yang terindikasi judi online,” ungkap Acep.

Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap seluruh data penerima bansos yang masuk dalam daftar indikasi judi online.

Hasil verifikasi dan pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar penentuan apakah bantuan sosial kepada penerima yang bersangkutan tetap dilanjutkan atau dihentikan.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah menegaskan seluruh proses akan dilakukan secara bertahap, transparan, dan berdasarkan hasil verifikasi yang valid.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Terungkap! 3.021 Penerima Bansos di Kota Tangerang Diduga Terlibat Judi Online appeared first on siarnitas.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pemasukan daerah sekaligus membuka celah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PKB, Tasril Jamal, mengatakan masalah aset sebenarnya bukan isu baru.

Persoalan itu disebut sudah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum resmi, termasuk dalam rapat paripurna DPRD.

Namun hingga saat ini, menurutnya, belum terlihat langkah percepatan yang benar-benar mampu menuntaskan persoalan aset daerah secara menyeluruh.

“Kasus aset ini bukan isu baru. Berkali-kali kami sampaikan, tetapi sampai sekarang masih banyak yang belum tuntas. Padahal aset daerah merupakan kekayaan masyarakat yang harus dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” ujar Tasril kepada awak media, ditulis Selasa (26/5/2026).

Tasril membeberkan sejumlah persoalan aset yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Tangerang.

Salah satunya terkait penyelesaian aset pasca pemekaran antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang dinilai belum rampung sepenuhnya.

Selain itu, penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), hingga beberapa aset tanah yang berkaitan dengan Angkasa Pura dan pihak lainnya juga disebut masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut.

“Masalah aset pasca pemekaran belum sepenuhnya selesai, itu menunjukkan perlunya langkah yang lebih serius dan terukur dari pemerintah daerah,” ucapnya.

Menurut Tasril, persoalan aset bukan hanya menyangkut kepemilikan administrasi semata.

Lebih dari itu, aset daerah seharusnya bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi daerah jika dikelola secara profesional dan produktif.

Ia menilai saat ini banyak pemerintah daerah berlomba melakukan optimalisasi aset untuk meningkatkan PAD.

Karena itu, Pemkot Tangerang didorong agar tidak membiarkan aset daerah menjadi “aset tidur” yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Sekarang hampir semua daerah berlomba menata dan mengoptimalkan asetnya menjadi sumber PAD. Karenanya saya masih mempertanyakan sejauh mana aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pendapatan daerah dan pelayanan publik,” tegasnya.

Tasril juga mengingatkan bahwa aset yang tidak tertata dengan baik berisiko menimbulkan persoalan hukum dan kehilangan potensi ekonomi daerah yang nilainya tidak sedikit.

Meski demikian, Fraksi PKB tetap memberikan apresiasi terhadap capaian Pemkot Tangerang yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 18 kali berturut-turut.

Namun menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena.

“Kami mengapresiasi raihan WTP yang diraih Kota Tangerang. Namun WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan aset daerah tertata dengan baik, memiliki kepastian hukum, produktif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tuturnya.

Karena itu, Fraksi PKB mendorong Pemkot Tangerang segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset daerah, mempercepat proses sertifikasi aset, menuntaskan berbagai persoalan yang masih menggantung, serta membangun sistem pengelolaan aset yang modern dan transparan.

“Jangan sampai aset yang nilainya besar justru menjadi beban karena tidak tertata dengan baik. Jika dikelola secara profesional, aset daerah bisa menjadi salah satu motor penggerak PAD sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tangerang,” pungkasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Fraksi PKB Bongkar Carut-Marut Aset Kota Tangerang, Singgung Potensi PAD Hilang appeared first on siarnitas.

Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi dua daerah yang dinilai siap mengelola sampah secara mandiri tanpa bergabung dalam skema aglomerasi Tangerang Raya.

Langkah tersebut diambil menyusul tingginya volume sampah harian di kedua daerah yang mencapai sekitar 1.500 ton per hari.

Dengan jumlah sebesar itu, pengelolaan mandiri dinilai lebih efektif dibanding harus mengirim sampah ke wilayah lain.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy mengatakan, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan telah menyatakan kesiapan untuk menangani pengelolaan sampah secara mandiri, mulai dari proses pengangkutan hingga pengolahan akhir.

“Kota Tangerang dan Tangsel menyanggupi sendiri,” ujar Ari dikutip pada Selasa (19/5/2026).

Pemprov Banten pun mulai menyiapkan empat titik pembangunan PSEL di sejumlah daerah.

Kota Tangerang direncanakan membangun PSEL di kawasan Jatiuwung, sementara Tangerang Selatan dipusatkan di kawasan Cipeucang.

Selain itu, Kabupaten Tangerang direncanakan membangun fasilitas serupa di Jatiwaringin, sedangkan kawasan Serang Raya akan dipusatkan di Cilowong.

“Kalau mandiri tidak apa-apa. Jadi, empat PSEL nanti,” kata Ari.

Sementara itu, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang masih memilih menggunakan skema aglomerasi dalam pengelolaan sampah bersama di kawasan Serang Raya.

Menurut Ari, sistem pengelolaan sampah mandiri dapat mengurangi beban pengangkutan lintas wilayah yang selama ini dianggap kurang efisien.

Selain memangkas biaya transportasi, langkah tersebut juga diyakini mampu mengurangi kemacetan hingga penumpukan sampah di sejumlah titik.

“Sekarang bayangkan saja 1.500 ton, satu kendaraan 24 ton, bagi saja berapa unit kendaraan. Lebih baik sendiri bisa terolah, mengelola langsung. Tidak perlu simpan buang, belum macetnya,” jelasnya.

Tak hanya wilayah Tangerang Raya dan Serang Raya, tren pembangunan fasilitas PSEL juga mulai berkembang di daerah lain di Provinsi Banten.

Kabupaten Pandeglang disebut turut mengajukan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Saat ini, seluruh rencana pembangunan PSEL di Banten masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah pusat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Danantara, hingga Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Tangsel dan Kota Tangerang Siap Kelola Sampah Sendiri, Pemprov Banten Bakal Bangun 4 PSEL appeared first on siarnitas.

Antusiasme masyarakat diprediksi membludak. Pemerintah pun bergerak cepat.

Melalui Dinas Perhubungan setempat, Pemkot Tangerang membuka Posko Validasi Ulang untuk memastikan proses pendaftaran berjalan lancar dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Achmad Suhaely, menegaskan bahwa dukungan penuh telah disiapkan demi menyukseskan program nasional ini.

Posko Validasi Ulang dibuka di Terminal Poris Plawad mulai 1 hingga 15 Maret 2026, pukul 08.00–16.00 WIB.

”Kami mulai membuka Posko Validasi Ulang untuk membantu kelancaran proses pendaftaran program Mudik Gratis Kemenhub. Tahun ini, Posko Validasi Ulang sudah mulai dibuka dengan sistem first come first served,” ujar Suhaely, dikutip Selasa (3/3/2026).

Artinya, siapa cepat dia dapat. Kuota bisa habis kapan saja bahkan sebelum jadwal penutupan resmi.

Program Mudik Gratis Mitra Darat sendiri bukan hal baru. Setiap tahun, Kemenhub rutin menghadirkannya sebagai solusi perjalanan aman dan hemat bagi masyarakat.

Tahun ini, tersedia 34 kota tujuan yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Sumatera.

Tak hanya penumpang, program ini juga memfasilitasi pengangkutan sepeda motor ke kampung halaman. Ini menjadi solusi penting bagi pemudik yang ingin tetap menggunakan kendaraan pribadinya di daerah asal tanpa harus berkendara jauh dan berisiko.

“Tidak hanya buat penumpang, Mudik Gratis Mitra Darat Kemenhub juga menyediakan kuota angkutan bagi sepeda motor yang mau dibawa ke kampung halaman seperti biasanya. Jadi, warga Kota Tangerang yang berkenan memanfaatkan program mudik gratis itu bisa langsung mendaftarkan diri sebelum kuota yang disediakan habis,” jelasnya.

Saat ini, pendaftaran resmi dapat diakses melalui situs https://nusantara.kemenhub.go.id dengan kuota terbatas. Informasi terbaru juga bisa dipantau melalui akun Instagram resmi @kemenhub151, @tangerangkota, dan @dishub_kotatangerang.

Jangan sampai ketinggalan program ini bisa jadi solusi mudik nyaman, aman, dan tanpa biaya di tengah lonjakan harga tiket jelang Lebaran!

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Kuota Terbatas! Posko Validasi Mudik Gratis 2026 Sudah Dibuka di Poris Plawad Tangerang appeared first on siarnitas.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman keselamatan dan mitigasi risiko bagi generasi muda yang aktif dalam kegiatan pendakian gunung.

Kegiatan ini diikuti sejumlah organisasi Siswa Pecinta Alam (SISPALA) dari berbagai sekolah. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai standar keselamatan pendakian, teknik identifikasi risiko, hingga perencanaan perjalanan di alam bebas.

Ketua AOPGI Provinsi Banten, Deni Ahmad Fanani, mengatakan meningkatnya tren pendakian di kalangan generasi muda harus diimbangi dengan pengetahuan keselamatan yang memadai.

“Tren pendakian terus meningkat, tetapi angka insiden juga menjadi perhatian serius. Karena itu, manajemen risiko harus menjadi kompetensi dasar setiap pendaki,” ujarnya.

Menurutnya, pembinaan keselamatan bagi para pendaki muda perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta ekosistem pendakian yang lebih aman dan bertanggung jawab.

“Kami ingin membangun sistem pembinaan yang terukur dan berkelanjutan di Banten,” tambahnya.

Ketua AOPGI Kota Tangerang, Bustomi, menilai pelaksanaan pelatihan di lingkungan sekolah merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan prinsip keselamatan sejak dini kepada para pelajar yang aktif dalam kegiatan alam bebas.

“Pendakian bukan sekadar mencapai puncak, tetapi memastikan seluruh tim kembali dengan selamat. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama,” kata Bustomi.

Ia menambahkan, AOPGI Kota Tangerang juga berencana melanjutkan kegiatan serupa melalui pelatihan rutin, simulasi penyelamatan, serta pendampingan bagi komunitas pendaki pemula.

Ketua Panitia kegiatan, Afrish, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang edukasi penting bagi anggota SISPALA untuk memahami pentingnya perencanaan dan mitigasi risiko sebelum melakukan pendakian.

“Kami ingin teman-teman SISPALA tidak hanya memiliki semangat menjelajah alam, tetapi juga memahami bagaimana merencanakan perjalanan secara matang dan menjaga keselamatan selama kegiatan berlangsung,” ujarnya.

Ia berharap ilmu yang diperoleh para peserta dapat diterapkan dalam setiap kegiatan alam bebas yang mereka lakukan.

“Harapannya, setelah mengikuti pelatihan ini para siswa semakin sadar bahwa keselamatan adalah hal utama dalam setiap perjalanan di alam,” tambah Afrish.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Tangerang, Nuridin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukatif tersebut di lingkungan sekolah.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan wawasan penting bagi siswa, khususnya yang tergabung dalam organisasi pecinta alam, agar mereka memahami standar keselamatan dalam kegiatan di alam terbuka,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini juga menjadi bagian dari pembentukan karakter siswa agar lebih disiplin, bertanggung jawab, serta mampu merencanakan setiap aktivitas dengan baik.

Melalui kolaborasi antara AOPGI Provinsi Banten, AOPGI Kota Tangerang, dan AGRIPALA SMKN 2 Kota Tangerang, diharapkan lahir generasi pendaki muda yang lebih sadar keselamatan, terlatih, serta mampu menjalankan kegiatan pendakian secara profesional dan minim risiko.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post AGRIPALA SMKN 2 Kota Tangerang dan AOPGI Banten Gelar Coaching Clinic, Tekankan Manajemen Risiko Pendakian Untuk Generasi Muda appeared first on siarnitas.

Penegasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Tangerang Nomor 4273 Tahun 2026 yang secara tegas melarang permintaan dana, hadiah, maupun Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat, perusahaan, serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Inspektur Kota Tangerang, Achmad Ricky Fauzan, menyebut aturan ini wajib dipatuhi seluruh perangkat daerah tanpa pengecualian.

“Kami mengajak semua abdi negara di Kota Tangerang dapat menolak segala bentuk gratifikasi selama musim Lebaran nanti untuk menjaga sikap integritas bersama. Imbauan keras pelarangan gratifikasi akan berlaku di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tangerang,” kata Ricky, dikutip Kamis (26/2/2026).

Lebaran, Periode Rawan Gratifikasi

Setiap musim Lebaran, potensi gratifikasi meningkat. Modusnya beragam, mulai dari permintaan terselubung hingga pemberian sukarela yang berujung konflik kepentingan. Karena itu, langkah administratif melalui surat edaran dinilai krusial sebagai pengingat tegas bagi seluruh ASN.

Namun demikian, masyarakat juga menaruh harapan agar pengawasan tidak berhenti sebatas imbauan tertulis. Konsistensi penindakan dan transparansi proses menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan ini.

Kanal Pelaporan Dibuka, Warga Diminta Aktif

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, Pemkot Tangerang menyediakan sejumlah kanal pelaporan bagi masyarakat yang menemukan dugaan gratifikasi. Laporan dapat disampaikan secara daring melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi di gol.kpk.go.id atau melalui surel pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

“Tidak hanya daring, aduan pun bisa disampaikan langsung melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat Kota Tangerang dengan jangka waktu paling lambat selama 30 hari sejak penerimaan,” ucapnya.

Kehadiran kanal ini diharapkan mendorong partisipasi publik dalam mengawal integritas birokrasi. Meski begitu, perlindungan terhadap pelapor dan keterbukaan tindak lanjut laporan menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan.

Bingkisan Lebaran Dialihkan ke Bantuan Sosial

Selain melarang gratifikasi, Pemkot Tangerang juga memberikan solusi agar tradisi berbagi tetap berjalan sesuai aturan. Bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak (kadaluwarsa) disarankan untuk dialihkan menjadi bantuan sosial ke panti asuhan yang membutuhkan.

Penyaluran tersebut wajib disertai dokumentasi dan laporan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat Kota Tangerang.

Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga nilai kebersamaan Lebaran tanpa melanggar regulasi.

Namun pada akhirnya, komitmen integritas ASN dan ketegasan pengawasan internal tetap menjadi kunci utama agar pencegahan korupsi di Kota Tangerang tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan budaya birokrasi yang berkelanjutan.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Jelang Idul Fitri 2026, Pemkot Tangerang Larang Keras Gratifikasi dan THR untuk ASN! Publik Diminta Aktif Melapor appeared first on siarnitas.

Ketua RW 08 Periuk Damai, Heri, mengatakan air banjir hingga kini belum sepenuhnya surut meski sudah beberapa hari menggenangi kawasan permukiman padat penduduk tersebut.

“Banjir mulai sejak Jumat dan sampai sekarang air masih ada,” kata Heri kepada awak media.

Menurut Heri, dampak banjir kali ini terbilang besar. Sedikitnya 860 kepala keluarga terdampak, dengan jumlah rumah yang masih terendam mencapai sekitar 250 unit.

“Kepala keluarga yang kena sekitar 860, rumah kurang lebih 250,” jelasnya.

Ia menjelaskan, saat banjir pertama kali datang, tinggi muka air mencapai level yang mengkhawatirkan, yakni sekitar empat setengah meter.

Kondisi tersebut membuat banyak warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga.

“Awalnya kurang lebih empat meter setengah, sekarang sudah berkurang sekitar lima puluh persen,” kata Heri.

Meski volume air mulai menyusut, genangan masih bertahan di sejumlah rumah dan jalan lingkungan, sehingga warga belum bisa kembali beraktivitas secara normal.

Akibat kondisi tersebut, warga terdampak memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Masjid menjadi lokasi pengungsian utama, sementara sebagian warga lainnya menumpang di rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal sementara.

“Titik pengungsian utama di masjid. Sebagian warga ke rumah saudara, ada juga yang sewa tempat,” imbuhnya.

Hingga saat ini, warga Periuk Damai berharap adanya penanganan lanjutan dan solusi cepat agar banjir segera surut sepenuhnya, sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Banjir Tak Kunjung Surut, Periuk Damai Tangerang Masih Lumpuh: 860 KK Terdampak appeared first on siarnitas.

Pelaku berinisial H alias Nano ditangkap saat bersembunyi di bawah Fly Over Cengkareng, Jakarta Barat.

Nano dikenal sebagai pemain lama yang berulang kali keluar masuk penjara akibat kasus pencurian serupa.

“Pelaku ditangkap di Jakarta Barat yang merupakan seorang residivis spesialis pencurian rumah kosong di Tangerang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto dalam keterangannya, dikutip Senin (26/1/2026).

Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui beraksi dengan cara berjalan kaki menyusuri permukiman warga dan memilih target secara acak.

Rumah yang ditinggal pemiliknya menjadi sasaran utama karena dinilai paling aman untuk melancarkan aksinya.

Dalam satu rangkaian kejahatan, Nano berhasil menggondol barang berharga milik korban, mulai dari emas seberat kurang lebih 50 gram, uang tunai Rp25 juta, hingga satu unit telepon genggam.

“Pelaku menargetkan secara acak. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp126 juta,” ujarnya.

Catatan kepolisian menunjukkan, Nano bukan pelaku baru. Ia tercatat sudah tiga kali keluar masuk penjara. Pada tahun 2017, pelaku bahkan pernah menyatroni rumah anggota Brimob dan mencuri senjata api.

“Pelaku juga terlibat kasus pencurian serupa pada tahun 2021 dan 2022. Pelaku mengaku melakukan aksinya untuk modal jual beli narkotika jenis sabu,” ucapnya.

Atas perbuatannya, pelaku kini harus kembali berhadapan dengan hukum. Nano dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Residivis Spesialis Rumah Kosong Dibekuk! Pelaku Beraksi di Tangerang, Gasak Emas Hingga Ratusan Juta appeared first on siarnitas.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengungkapkan bahwa kondisi paling signifikan terjadi di Kecamatan Periuk. Dari total 15 titik banjir yang sempat merendam kawasan tersebut, kini hanya tersisa empat titik dengan genangan air.

“Alhamdulillah, sejak kemarin cuaca sudah panas dan beberapa area mulai mengering. Dari 15 titik banjir di Periuk, kini tinggal empat titik yang masih ada genangan,” ujar Mahdiar kepada awak media, Senin (26/1/2026).

Sebelumnya, banjir sempat melanda sembilan kecamatan di Kota Tangerang. Namun, memasuki hari kedua pascakejadian, jumlah wilayah terdampak turun drastis menjadi empat kecamatan, yakni Periuk, Cipondoh, Karang Tengah, dan Ciledug.

Saat ini, penanganan difokuskan di Kecamatan Periuk, terutama di kawasan Periuk Damai, Garden City, serta sebagian wilayah Total Persada yang masih membutuhkan percepatan pengeringan.

Pompa Air Digeser, Lumpur dan Sampah Dibersihkan

Untuk mempercepat surutnya genangan, BPBD Kota Tangerang berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam memobilisasi peralatan, mulai dari pompa portabel hingga alat berat.

“Kami menggeser pompa portabel dari area Total ke Periuk Damai karena kondisi di sana sudah cukup kondusif. Harapannya genangan bisa lebih cepat surut,” jelas Mahdiar.

Tak hanya fokus pada penyedotan air, petugas gabungan dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) juga dikerahkan untuk pembersihan pascabanjir. Upaya tersebut meliputi pengangkutan sampah, pembersihan lumpur, hingga penyemprotan jalan utama, kawasan perumahan, dan fasilitas umum.

BPBD memastikan, dalam peristiwa banjir kali ini, tidak terdapat korban jiwa.

Sekolah Bersiap Kembali Normal

Banjir juga sempat berdampak pada sejumlah fasilitas pendidikan. Namun, BPBD memastikan proses pembersihan telah dilakukan agar aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali berjalan normal.

“Mudah-mudahan hari ini sebagian besar sekolah sudah bisa digunakan kembali,” pungkas Mahdiar.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Banjir Kota Tangerang Terus Surut, BPBD Catat Tinggal 4 Titik Tergenang di Periuk appeared first on siarnitas.

Pemuda berinisial RF (21) diduga mengalami depresi berat. Dalam kondisi emosional yang tidak stabil, ia menyerang secara membabi buta siapa pun yang berada di sekitarnya, termasuk anggota keluarganya sendiri. Akibat insiden tersebut, sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Merasa terancam, warga segera melaporkan kejadian tersebut. Petugas gabungan dari UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ciledug (Damkar), BPBD Kota Tangerang bersama Polsek Ciledug langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian.

Aksi agresif RF disebut dipicu oleh tekanan psikologis akibat persoalan asmara. Upaya awal petugas dilakukan secara persuasif dengan mencoba menenangkan pelaku melalui komunikasi langsung agar tidak melukai orang lain.

Namun kondisi kejiwaan RF yang tidak stabil membuat pendekatan tersebut gagal. Ia justru semakin agresif dan mengayunkan senjata tajam ke arah petugas maupun warga yang mencoba mendekat.

“Info dari pihak keluarga, yang terluka dari peristiwa semalam di antaranya orang tua, paman, dan kerabatnya,” kata Barasetio, petugas UPT Damkar Ciledug, saat dikonfirmasi dikantornya, dikutip Senin (19/1/2026).

Proses pelumpuhan berlangsung dramatis dan menegangkan. Selama hampir satu jam, petugas berjibaku menghadapi pelaku yang terus melakukan perlawanan. Demi keselamatan bersama, langkah tegas pun diambil.

Petugas akhirnya menggunakan batang bambu untuk menjatuhkan golok dari tangan pelaku sebelum melumpuhkannya.

“Kami terpaksa menggunakan bambu karena dia menggunakan senjata tajam yang berbahaya dan menyerang kami secara membabi buta. Butuh waktu hampir satu jam untuk menenangkan anak muda itu,” jelas Barasetio.

Setelah berhasil dilumpuhkan, tangan dan kaki RF langsung diikat sebagai langkah antisipasi agar tidak kembali mengamuk.

Selanjutnya, pelaku diserahkan kepada pihak keluarga untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

Kini, RF telah dibawa ke rumah sakit jiwa guna menjalani perawatan medis atas gangguan kejiwaan yang dialaminya.

Sementara itu, situasi di lokasi kejadian dilaporkan telah kembali kondusif, meski trauma dan rasa kaget masih menyelimuti warga sekitar.

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News

The post Amukan Maut Pemuda Bersajam Golok Gegerkan Ciledug, Damkar dan Polisi Berpacu Satu Jam Selamatkan Warga appeared first on siarnitas.